Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Presiden Korea Selatan Menolak Dilengserkan, Akan Berjuang Sampai Akhir

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol melakukan perlawanan. Ia menyebut oposisi sedang menari tarian pedang kegilaan.

12 Desember 2024 | 14.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengecam lawan-lawan politiknya sebagai kekuatan anti-negara. Ia menyebut Korea Utara telah meretas pemilu di Korea Selatan. Yoon juga membela kebijakan darurat militer yang hanya berumur 6 jam sebagai langkah hukum untuk melindungi demokrasi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Yoon mengatakan pihak oposisi menari tarian pedang kegilaan dengan mencoba melengserkan presiden dari kekuasaan. Padahal ia dipilih secara demokratis.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Saya akan berjuang sampai akhir," katanya dalam pidato panjang di televisi yang dilansir dari Reuters. "Entah mereka akan memakzulkan saya atau menyelidiki saya, saya akan menghadapi semuanya dengan tegas."

Komentar Yoon ini muncul pertama sejak dia meminta maaf pada hari Sabtu atas penerapan darurat militer. Partainya yaitu Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa mengatakan jika Yoon tidak mengundurkan diri maka dia harus dimakzulkan.

"Saya mengusulkan agar kita mengadopsi pemungutan suara pemakzulan sebagai kebijakan partai. Pidatonya sama saja dengan pengakuan melakukan pemberontakan," kata Pemimpin PPP, Han Dong-hoon dalam sebuah pertemuan dengan anggota partai. Pernyataan Dong menjadi tanda terbaru bahwa Yoon mulai kehilangan cengkeramannya pada kekuasaan.

Yoon akan menghadapi pemungutan desakan pemakzulan kedua di parlemen yang diadakan pada Sabtu. Pada Sabtu pekan lalu, upaya pemakzulan gagal karena sebagian besar partai yang berkuasa memboikot prosesnya.

Jika berhasil, kasus tersebut akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk menentukan keabsahan jabatan presiden Yoon. Proses ini akan membawa Korea Selatan berada dalam ketidakpastian politik hingga enam bulan. Yoon juga sedang diselidiki atas dugaan pemberontakan selama deklarasi darurat militer pada 3 Desember 2024. 

Yoon menuding bahwa kelompok kriminal yang telah melumpuhkan urusan negara dan mengganggu supremasi hukum. Upaya pemakzulan dirinya harus dihentikan agar pemerintahan tidak diambil alih dengan paksa.  Ia merujuk pada partai oposisi, Partai Demokrat yang telah memblokir beberapa usulannya. 

Seorang anggota pimpinan Partai Demokrat, Kim Min-seok, mengatakan pidato Yoon merupakan pertunjukan delusi yang ekstrem. Ia meminta anggota partai berkuasa presiden untuk memberikan suara untuk memakzulkannya.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus