Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Partai oposisi Korea Selatan, Partai Demokratik menyatakan para anggota parlemen bersiaga setelah menerima banyak laporan mengenai akan diberlakukannya lagi darurat militer. Menurut laporan kantor berita Yonhap yang dilansir dari Bangkok Post, partai oposisi akan mengadakan pertemuan darurat pada Jumat pagi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tingkat persetujuan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol anjlok ke titik terendah baru yakni 13 persen setelah ia mengumumkan darurat militer pada Selasa malam, menurut jajak pendapat Gallup Korea terbaru yang dirilis pada Jumat. Padahal pekan lalu tingkat persetujuan terhadap Presiden Yoon adalah 16 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ihwal rencana diterapkannya kembali darurat militer, Komandan Perang Khusus Korea Selatan Kwak Jong-geun dengan tegas menolak. Ia mengatakan akan menolak melaksanakan perintah baru apa pun untuk darurat militer, menurut laporan media yang dilansir dari Reuters.
Kwak juga mengatakan menteri pertahanan saat itu telah mengeluarkan perintah untuk menyeret keluar para anggota parlemen yang datang untuk memberikan suara. Anggota parlemen berkumpul guna mencabut darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol awal minggu ini.
Usai gagalnya darurat militer Korea Selatan, desakan agar Yoon mundur dari jabatannya sebagai presiden semakin kuat. Han Dong-hoon Ketua Partai Rakyat Berkuasa pada Jumat, 6 Desember 2024, menyebut Yoon Suk Yeol semestinya dicopot demi keamanan negara karena dia sudah mencoba memberlakukan darurat militer. Pemberlakukan darurat militer itu sudah dihentikan, namun sekarang muncul desakan memakzulkan Presiden Yool.
Yoon mengejutkan warga Korea Selatan dan partainya sendiri ketika pada Selasa, 3 Desember 2024 saat memberlakukan darurat militer sebagai upaya menumpas pasukan anti-negara dan mengatasi lawan-lawan politik yang menghalangi. Setelah enam jam pemberlakukan darurat militer, status itu dicabut setelah parlemen Korea Selatan, termasuk sejumlah politikus Partai Rakyat Berkuasa menentang keputusan Yoon. Partai Rakyat Berkuasa adalah partai nomor satu di Korea Selatan saat ini dan yang mengusung Yoon ke kursi orang nomor satu di negara tersebut.
Foto 
