Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MAHKAMAH Konstitusi Korea Selatan mengendalikan nasib Presiden Yoon Suk Yeol, setelah parlemen memakzulkannya pada Sabtu atas dekrit darurat militernya yang berumur pendek minggu lalu, Reuters melaporkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berikut ini adalah isu-isu utama untuk jalan Korea Selatan ke depan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Apa selanjutnya?
Kekuasaan kepresidenan Yoon ditangguhkan namun dia tetap menjabat, mempertahankan kekebalannya dari sebagian besar tuduhan kecuali pemberontakan atau pengkhianatan. Perdana Menteri yang ditunjuk Yoon, Han Duck-soo, mengambil alih jabatan sebagai pelaksana tugas presiden.
Menurut Korea Times, meskipun mosi pemakzulan telah disahkan, potensi bentrokan dengan dinas keamanan kepresidenan tetap menjadi tantangan, karena Yoon tetap memiliki hak keamanan dan protokoler penuh hingga pemecatan resmi. Ini akan mempersulit proses penyelidikan atas kasus-kasusnya.
Mahkamah Konstitusi harus memutuskan dalam waktu 180 hari apakah akan memberhentikan Yoon dari jabatannya atau menolak pemakzulan dan mengembalikan kekuasaannya. Jika pengadilan memberhentikan Yoon atau ia mengundurkan diri, pemilihan presiden harus diadakan dalam waktu 60 hari.
Pengadilan dapat mengadakan sidang pertama kapan saja setelah menerima resolusi pemakzulan dari parlemen.
Anggota parlemen dari Partai Demokrat yang beroposisi, Jung Chung-rae, kepala Komite Legislasi dan Kehakiman parlemen, akan memimpin kasus pemakzulan Yoon.
Tim hukum Yoon belum diumumkan, namun latar belakangnya sebagai seorang jaksa penuntut telah memicu laporan bahwa ia dapat meminta bantuan dari mantan koleganya atau bahkan mewakili dirinya sendiri.
Apakah putusan pengadilan bisa dihalangi?
Di bawah konstitusi Korea Selatan, enam hakim harus setuju untuk menggulingkan presiden yang dimakzulkan. Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan sembilan orang saat ini memiliki tiga kekosongan jabatan, sehingga para hakim saat ini harus memberikan suara dengan suara bulat untuk memberhentikan Yoon.
Tiga lowongan tersebut akan diisi oleh parlemen, namun oposisi dan partai-partai yang berkuasa di badan legislatif masih belum menyepakati penunjukan hakim.
Partai Demokrat yang beroposisi, yang memiliki mayoritas di parlemen, berusaha untuk mengisi kekosongan jabatan, dan penjabat presiden Han, meskipun diangkat sebagai perdana menteri oleh Yoon, dikenal karena karyanya di berbagai pemerintahan dan diperkirakan tidak akan menghalangi calon oposisi.
Juru bicara Partai Demokrat Jo Seoung-lae mengatakan pada Rabu bahwa parlemen diharapkan untuk memilih hakim pada akhir tahun.
Apa yang terjadi di pengadilan?
Dalam satu-satunya pemecatan presiden Korea Selatan sebelumnya melalui pemakzulan, pengadilan membutuhkan waktu tiga bulan untuk menggulingkan Park Geun-hye pada tahun 2017.
Kali ini, masa jabatan dua hakim pengadilan akan berakhir pada bulan April, dan para ahli hukum memperkirakan bahwa pengadilan akan mengambil keputusan sebelum itu untuk meminimalkan ketidakpastian.
Di masa lalu, para akademisi mengatakan, para hakim Mahkamah Konstitusi tidak memberikan keputusan berdasarkan kecenderungan politik, tetapi memutuskan kasus per kasus, berdasarkan interpretasi mereka terhadap konstitusi.
Upaya konservatif untuk menggalang dukungan rakyat untuk Yoon diperkirakan tidak akan mempengaruhi keputusan pengadilan, karena Park telah dicopot dari jabatannya meskipun demonstrasi konservatif terus berlanjut untuk mempertahankannya tetap berkuasa, yang disertai dengan aksi menyalakan lilin untuk menurunkannya dari kekuasaan.
Dalam kasus Park, yang berasal dari partai konservatif, pengadilan memberikan suara bulat untuk memberhentikannya, termasuk beberapa hakim yang dipandang konservatif dan dua orang yang ditunjuk oleh Park.
Yoon juga menghadapi investigasi kriminal terkait keputusan darurat militer.
Jika didakwa, ia dapat meminta Mahkamah Konstitusi untuk menangguhkan waktu 180 hari atas putusan pemakzulan. Pengadilan menolak permintaan serupa dalam kasus Park.
Pada 2004, Presiden Roh Moo-hyun dimakzulkan dengan tuduhan gagal menjaga netralitas politik seperti yang disyaratkan bagi seorang pejabat tinggi negara.
Pengadilan menolak mosi tersebut setelah sekitar dua bulan, dan Roh memenuhi masa jabatannya selama lima tahun.