Pentingnya Aturan Publisher Rights

Perbesar

Tempo/Kendra Paramita

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Aturan pembagian pendapatan iklan antara perusahaan pers dan platform digital penting segera disahkan.
Pembagian kompensasi harus adil bagi masing-masing pihak.
Pembagian pendapatan iklan diperlukan agar media menghasilkan konten bermutu.

ATURAN tentang remunerasi serta bagi hasil iklan antara perusahaan pers dan platform digital perlu segera disahkan. Pembagian pendapatan yang lebih adil sangat penting untuk membantu pers menghasilkan produk yang berkualitas, sekaligus untuk menyehatkan ekosistem informasi digital.

Kamis lalu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme yang Berkualitas. Rancangan perpres yang digodok oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika itu diharapkan menjadi payung hukum bagi pemberian kompensasi kepada perusahaan pers yang kontennya didistribusikan oleh pelbagai platform digital.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Regulasi soal publishers' rights itu kian mendesak ketika industri media massa menghadapi tantangan berat, setelah terdisrupsi oleh kehadiran pelbagai platform digital raksasa. Hampir 70 persen pendapatan iklan saat ini mengalir ke perusahan platform digital, seperti Google dan Facebook. Pada 2018, misalnya, Google meraup untung sekitar US$ 4,8 miliar dari penyaluran konten berita lewat Google Search, Google News, dan Google Ads. Dominasi perusahaan platform digital global dalam meraup belanja iklan membuat media massa di dalam negeri sulit berkembang. Meski sudah banyak media yang mengembangkan diri dengan bermigrasi ke ranah digital, masa depan bisnis media konvensional masih buram.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sejatinya, perusahaan pers dan penyedia platform digital berada dalam posisi saling membutuhkan. Penyedia platform memerlukan konten seperti berita untuk melayani penggunanya. Sedangkan perusahaan pers membutuhkan platform digital untuk menaikkan tingkat keterbacaan berita-berita mereka. Apalagi, dari hari ke hari, makin banyak orang yang mengakses berita melalui platform digital ketimbang langsung menuju laman atau situs web media massa.

Faktanya, hubungan antara platform digital dan perusahaan pers selama ini berlangsung rumit dalam posisi yang timpang. Perusahaan platform digital belum memberikan kompensasi yang sepadan atas konten yang dihasilkan perusahaan pers. Padahal, perusahaan pers mengeluarkan banyak tenaga dan biaya untuk memproduksi konten tersebut.

Perusahaan pers pun terengah-engah mengikuti metode pengumpulan (crawling), penyimpanan (indexing), dan pemeringakatan (ranking) berita yang dibuat platform digital, dengan sistem algoritma yang kerap berubah dan dirahasiakan. Tak sedikit pula media yang mengambil jalan pintas, dengan memproduksi berita yang lebih memancing klik alias clickbait, demi mengais-ngais cuan yang sebetulnya tak cukup untuk menjamin kelangsungan hidup mereka.

Meski demikan, ketimbang terus mempertentangkan kepentingan masing-masing, akan lebih produktif bila platform digital dan perusahaan pers membuka ruang dialog dan kolaborasi. Ihwal kompensasi dan bagi hasi pendapatan iklan, misalnya, alangkah baiknya bila perusahaan pers dan platform digital merumuskan skema yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Kompensasinya pun tak melulu harus berupa uang. Bisa saja dalam bentuk pelatihan atau pembangunan kapasitas media massa di bawah payung kemitraan yang setara.

Baca juga: Terbukti Berhasil di Australia

Demi mendorong kolaborasi itulah, pemerintah perlu bergegas menerbitkan aturan tentang tanggung jawab perusahaan platform digital. Dalam implementasinya kelak, aturan tersebut semestinya memprioritaskan kolaborasi platform digital dengan media penyedia konten berkualitas. Jika tidak, sebagian besar kompensasi dan pendapatan iklan malah bisa mengalir ke media yang mengutamakan berita-berita clickbait. Pada saat yang sama, pemerintah pun perlu menjamin bahwa aturan bagi hasil pendapatan itu tidak ditunggangi niat untuk mengontrol perusahaan pers dengan iming-iming uang kompensasi.

Perlu juga diingat, penerbitan regulasi tentang remunerasi dan bagi hasil pendapatan iklan hanyalah salah satu upaya untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Di luar itu, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk melawan disinformasi, konten clickbait, hingga deepfake atau teknologi kecerdasan buatan yang bisa disalahgunakan untuk menebar kabar bohong dan informasi palsu. *