Bantuan Asing: Mengapa Perlu ...

BEBERAPA waktu yl diberitakan, bahwa kalangan pemerintah AS mulai berpikir: apakah pada tempatnya lagi untuk memberikan kredit lunak jangka panjang kepada Indonesia (yang dinamakan bantuan P.L. 480) berupa beras dan lain-lain -- karena Indonesia sebagai anggota OPEC berpenghasilan besar dari penjualan minyak bumi. Posisi Indonesia sebagai penerima bantuan untuk pembangunan dan penerima pinjaman dengan bunga yang sangat lunak dengan jangka panjang, memang mulai dipersoalkan di antara negara-negara donor. Dalam kunjungan saya terakhir ke Eropa Barat, saya berkesempatan berbincang-bincang dengan golongan yang biasa memperhatikan keadaan Indonesia. Umpamanya saja, kalangan pemerintah Nederland sedang mempertimbangkan untuk menghentikan sama sekali sistim bantuan yang mereka namakan ontwikkelingshulp. Bila tidak mendapat persetujuan parlemennya dan dari orang-orang yang berpengaruh, mereka mungkin akan mengadakan seleksi di antara negara-negara yang akan terus menerima: Dan mungkin sekali Indonesia akan termasuk negara yang dihentikan. Dalam keadaan perekonomian yang serba semrawut, berhubung dengan minyak bumi on-stabilitas dollar AS dan ancaman pengangguran serta inflasi, negara-negara Eropa berpikir-pikir untuk kembali kepada sistim kredit ekspor dan kredit mengikat. Artinya kredit yang hanya dapat digunakan untuk membeli barang-barang dari mereka. Karena di antara anggota-anggota IGGI Nederland mengambil peranan yang penting, kebijaksanaan negara ini berpengaruh. Ada beberapa hal yang lucu yang diucapkan mereka ketika saya berbincang-bincang. Ketika saya kemukakan bahwa sekian puluh persen rakyat Indonesia masih hidup di bawah standar minimum, di antara mereka menjawab: "Anda harus lebih adil membagi kesejahteraan yang anda telah peroleh." Waktu saya kemukakan bahwa GNP Indonesia masih rendah, dijawabnya: "Banyak yang lebih rendah lagi di Afrika." Pada suatu pertemuan dengan Federasi Persatuan Industri Menengah Eropa (saya pernah banyak hubungan dengan Federasi Pengusaha-pengusaha Eropa dalam hubungan mereka dengan Pasar Bersama Eropa), ada yang berkata: "Yang dapat keuntungan dari bantuan-bantuan kita kepada Indonesia adalah perusahaan multinasional dan perusahaan besar kita (Eropa). Kita sebagai pengusaha menengah dan rakyat pada umumnya, tidak pernah mengecap keuntungan. Biarlah perusahaan-perusahaan besar itu terus membantu Indonesia, dan jangan kami sebagai tax-payer (pembayar pajak) umum." Saya berpendapat, dalam menghadapi "keresahan" di sementara golongan di negaranegara donor ini, Indonesia perlu bersiap-siap supaya benar-benar membangun ke arah berdikari. Pokok-pokok kebijaksanaan ke arah berdikari ini memang sudah digariskan pemerintah Indonesia, di antaranya dalam penjelasan-penjelasan dari APBN 1979/1980 dan yang dapat tersimpul dari tindakan-tindakan pemerintah selanjutnya. Hanya saya khawatirkan, pelaksanaannya akan lamban sekali jika tidak diadakan cara-cara yang khusus untuk menggerakkan aparatur pemerintahan dan lembaga-lembaga resmi lainnya -- ke arah pembangunan dari bawah itu. SUCHJAR TEDJASUKMANA Jalan Senayan 53, Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.