Pelanduk di Antara Gajah Digital

BISNIS digital di Indonesia akan memasuki babak baru. Rencana penggabungan usaha Gojek dan Tokopedia disusul penjualan saham perdana mereka, serta rencana serupa dari Grab dan sejumlah perusahaan rintisan lain, akan mempercepat ekspansi industri digital ke sektor keuangan dan retail di Tanah Air. Pemerintah harus merumuskan regulasi yang tepat agar kita tak semata menjadi pasar dan gagal menikmati keuntungan apa pun dari konsolidasi ini.

Banyak hal pasti berubah setelah dua gergasi bisnis digital, Gojek dan Tokopedia, bersatu. Jika tak ada aral melintang, pendirian GoTo, entitas baru hasil merger ini, akan diumumkan pada Mei mendatang. GoTo akan menggabungkan bisnis e-commerce yang selama ini dilakoni Tokopedia dengan layanan ride hailing, jasa antar, serta dompet digital milik Gojek. Perusahaan baru ini bakal memiliki valuasi US$ 18 miliar atau sekitar Rp 262 triliun. Jika mereka jadi melantai di pasar modal, nilainya diperkirakan menembus US$ 40 miliar atau Rp 580 triliun. Ini mendekati kapitalisasi pasar perusahaan sekelas Bank Rakyat Indonesia dan Bank Central Asia.

Saat ini, menurut riset CB Insights, Tokopedia memiliki sekitar 100 juta pengguna aktif bulanan di Indonesia. Sedangkan Gojek digunakan oleh 40 juta orang setiap bulan. Sungguh disayangkan jika kelak gerojokan kapital yang diterima GoTo—juga Grab dan Bukalapak saat penawaran saham perdana nanti—lebih banyak masuk ke kantong para pemegang saham mereka. Terlebih tidak semua pemilik perusahaan digital ini berbasis di Indonesia. Para pengambil kebijakan perlu mencari cara agar konsolidasi bisnis digital ini juga membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang berkualitas di Tanah Air.

Pada satu titik, tak lama lagi, perusahaan digital akan berevolusi menjadi korporasi super yang menguasai hajat hidup orang banyak secara lintas negara. Transportasi, sistem pembayaran, dan perdagangan online hanya sebagian bisnis yang mereka kuasai. Di masa mendatang, seiring dengan berkembangnya teknologi dan inovasi, model bisnis perusahaan semacam ini bakal makin rumit dan kompleks. Pemerintah harus mempersiapkan sistem dan mekanisme perpajakan yang tepat agar profit dari perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia tidak kabur semua ke luar negeri.

Selain itu, pemerintah harus mendorong pelaku bisnis konvensional, terutama di sektor perbankan dan retail, segera mengantisipasi dampak disrupsi digital ini. Mereka harus bersiap dan waspada agar perubahan besar tak melindas model bisnis dan jejaring usaha yang sudah dibangun bertahun-tahun. Para pemain lama harus menyiapkan teknologi dan inovasi baru atau berkolaborasi untuk bertahan. Di tengah arus cepat perubahan ini, pemerintah harus mampu menjamin persaingan usaha tetap sehat dan memberlakukan aturan pajak yang adil.