Integrasi ekonomi untuk asean ?

ASEAN, sejak berdirinya 8 gustus 1967, telah menghasilkan banyak persetujuan. Juga beberapa langkah konkrit ke arah pendekatan bangsa dan negara anggotanya. Sesuai dengan namanya, ASEAN dari semula memang belum dimaksudkan sebagai instrumen ekonomi dan politik Asia Tenggara. Misi utamanya hanyalah sebagai satu badan kerjasama yang tidak jels batas dan konsekwensinya maupun sanksinya. Setelah 9 tahun, ternyata fondasi yang dituangkan dalam Deklarasi ASEAN kini dianggap kurang kokoh untuk menampung rumah baru atau tambahan tingkatnya yang lebih besar dan luas. Ternyata selama 9 tahun ASEAN, banyak yang berobah. Terutama setelah Vietnam, politik baru Asia Tenggara terbadap RRT, masalah minyak bumi dan kesadaran regional yang semakin berkembang. Untuk menunjang ini perlu KTT Bali 23 - 25 Pebruari nanti. Dan masalah yang hangat nampaknya ialah: sejauh mana gerak ke depan akan diambil. Misalnya dengan integrasi ekonomi. Integrasi Ekonomi Tapi apakah integrasi ekonomi mmgkin dicapai tanpa adanya integrasi politik? Sejauh yang berlaku dalam praktek dan pengalaman maka ekonomi tidak dapat dipisahkan dari politik. Keduanya adalah merupakan dua sisi dari mata uang logam yang sama Nah, kalau ASEAN mau ditingkatkan jadi suatu integrasi ekonomi, halitu harus juga dilandasi oleh integrasi politik sebagai pengiring dari tindakan dan kebijaksanaan ekonomi yang hendak diselenggarakan bersama. Untuk langkah ini maka Deklarasi dan isi serta aparat ASEAN tidak memadai. Perlu perumusan baru. Untuk terbentuknya integrasi ekonomi Asia Tenggara maka Deklarasi ASEAN, baru berupa kata pengantar. Pembentukan PBE ternyata memerlukan panitia khusus. Perjanjiannya sendiri (Perjanjian Roma 1958) mempunyai 48 pasal, berikut 2 tambahan dan beberapa protokol dan konvensi. Perumusan ini tidak mudah. Apalagi pelaksanaannya. Sejauh ini keadan riil di ASEAN belum begitu mencerminkan kemungkinan integrasi ekonomi. Karena sistim dan tingkat perekonomian negara-negara ASEAN pada umumnya masih saling bersaingan dan bukan saling menunjang. Juga belum ada kondisi atau pra-kondisi saling keergantungan sebagai akar utama lahirnya integrasi. Tetapi alasan ini tidak menjadi penghalang ke arah perintisan integrasi Eropa Barat pada awal tahun 50-an memulai integrasi hanya pada 2 sektor industri penting, yakni baja dan batu bara (Montan Union 1962). Kemudian PBE dan EURATOM 1958. Mungkin di segi hasil-hasil pertanian dan tambang dapat dicapai kesatuan kebijaksanaan, terutama yang menyangkut suplai dan marketing. Indonesia-Malaysia menghasilkan 70% dari seluruh karet alam dunia, dan 40% dari seluruh minyak kelapa sawit Malaysia-Indonesia-Thailand menghasilkan 70% keperluan timah dunia, serta Indonesia-Malaysia-Thailand-Pilipina menghasilkan 80% kopra dunia. Pada sektor-sektor ini dapat dicapai dan dimulai integrasi ke arah keberuntungan bersama, baik dilihat dari segi standardisasi mutu, harga dan kuota. Kemudian, apabila sektor ini berhasil, integrasi dapat ditingkatkan pada sektor lainnya: mulai dari penghapusan bea masuk, kesatuan tarif, penghapusan rintangan lalu lintas dagang, mobil, produk dan tenaga manusia politik bersama di bidang moneter, sosial, pertanian, industri, lalu- lintas dan lain-lain. Memang harus diakui jalan ke arah integrasi ekonomi sangat berliku-liku dan sulit. Namun bukan tidak mungkin. Free Trade Area Daerah perdagangan bebas memang kedengarannya menarik. Tetapi mengingat bahwa daerah ASEAN mayoritas negara agraria (kecuali Singapura) dan sasaran ekspornya hampir 100% diluar kawasan ini, maka ide daerah perdagangan bebas kurang realistis. Lagi pula di dunia sekarang ini ide ini dianggap tidak begitu menarik lagi, setelah kegagalan EFTA. Kesulitan ASEAN sampai sekarang, bukanlah terutama karena rintangan lalu lintas perdagangan antar ASEAN (kecuali Singapura),tetapi antara ASEAN dengan dunia luar. Dunia luar dapat mendikte harga produk ASEAN. ASEAN yang baru, mungkin merupakan jawaban akan hari depan negara-negara Asia Tenggara. Indonesia secara teoritis dapat berbuat banyak ke arah realisasinya.