Golkar dan Permainan Kekuasaan Jokowi

Menariknya, dalam isu munaslub pasca-pilpres 2024, Luhut tak lagi tampil sebagai kelompok yang menginginkan pergantian kepemimpinan di Golkar. Muncul kesan bahwa Luhut sudah puas atas adanya barter politik antara Golkar dan Istana, berkaitan dengan dukungan partai berlogo beringin ini kepada Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi.

Sejak Juni 2024 pun, Airlangga melakukan konsolidasi ke banyak daerah untuk menggalang dukungan agar dirinya terpilih kembali dalam musyawarah nasional akhir tahun ini. Pada fase ini, Golkar terlihat kembali solid. 

Tapi dinamika di lingkup internal Golkar kembali bergejolak, yang puncaknya ditandai dengan pengunduran diri Airlangga dari posisi Ketua Umum Golkar pada 11 Agustus 2024. Airlangga beralasan pilihan itu diambil demi mencegah perpecahan di lingkup internal partai. 

Di luar berbagai peristiwa tadi, penulis melihat ada beberapa faktor yang memperkuat desakan munaslub Golkar. Saat masih menjadi ketua umum, posisi Airlangga yang juga menjabat Menteri Koordinator Perekonomian terjepit di antara dua kekuatan: Jokowi sebagai presiden yang masih berkuasa dan Prabowo sebagai presiden berikutnya.

Dengan posisi itu, Airlangga harus menjaga keseimbangan kepentingan Jokowi, terutama seperti proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Di sisi lain, ia juga harus mengakomodasi kepentingan program Prabowo, seperti makan siang gratis.

Dalam kacamata politik, masa transisi kekuasaan seperti saat ini tentu akan mempengaruhi sikap partai politik. Keberpihakan kepada penguasa baru bisa dianggap lebih menjanjikan karena dapat menjaga peluang partai di masa depan. Airlangga dapat saja bersikap buying time demi mengamankan posisinya sampai masa kekuasaan Jokowi berakhir. Tapi pilihan sikap itu bisa membuat ia terlihat sebagai sosok yang tak kooperatif.

Di lain pihak, anggota partai politik juga berkepentingan dengan pemerintahan mendatang. Hal ini terutama berkaitan dengan peluang mendapatkan jabatan di pemerintahan berikutnya. Dalam sistem politik pada umumnya, seorang politikus akan sulit mendapatkan posisi jika punya hubungan buruk atau jauh dengan ketua umum partai. Begitu juga sebaliknya.

Konteks tersebut erat kaitannya dengan sikap para kader Golkar yang sejak awal menghendaki munaslub. Ridwan Hisjam sempat mengungkapkan ada tiga kelompok yang menggulirkan wacana munaslub setelah pilpres 2024. Jika melihat perkembangan isu tersebut, dikaitkan dengan posisi kader Golkar di kabinet Jokowi, tiga kelompok yang dimaksudkan mengarah pada Bahlil, Bamsoet, dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Jika dilihat rekam jejak mereka, Bahlil dan Bamsoet pernah memperlihatkan dukungan pada wacana "tiga periode" bagi Jokowi. Bamsoet jugalah yang mengembuskan rencana dihidupkannya kembali Dewan Pertimbangan Agung. Isu itu kemudian diperkuat dengan pernyataan Bahlil yang menyebutkan Jokowi berpeluang menjadi penasihat bagi Prabowo. Adapun Agus Gumiwang, yang menjabat Menteri Perindustrian, dikabarkan memang sedang berselisih dengan Airlangga. Salah satunya akibat masalah tertahannya 26 ribu kontainer di pelabuhan.

Secara logika politik, jika Bahlil terpilih menjadi Ketua Umum Golkar, peluang Jokowi untuk menjadi kader partai ini membesar. Apalagi jika munaslub itu dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi berakhir pada Oktober mendatang. Bisa saja, nanti, Jokowi menduduki posisi Ketua Dewan Pembina Golkar.

Isu Munaslub dan Pilkada 2024

Penyelenggaraan munaslub ini juga sangat mungkin berhubungan erat dengan kepentingan politik di pemilihan kepala daerah 2024. Kepentingan Jokowi terhadap dinasti politiknya, dan pertarungan partai politik di Jawa, akan sangat menentukan peta elektoral lima tahun ke depan. Meski pilkada baru akan dilaksanakan pada November 2024, tetap saja, penetapan calon kepala daerah dilakukan saat Jokowi masih menjabat.

Dalam konteks pilkada, posisi Airlangga juga terjepit di antara dua kepentingan. Khususnya dalam pilkada Jakarta dan Banten. Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus telah bersepakat mengusung Andra Soni-Achmad Dimyati sebagai kandidat Gubernur Banten. Di sisi lain, Golkar justru membuka peluang mengusung Airin Rachmi Diany yang dikabarkan akan berpasangan dengan Ade Sumardi, kader PDIP.

Posisi Golkar semakin terjepit setelah KIM plus mengusung Dedi Mulyadi untuk menjadi calon Gubernur Jawa Barat dan Ridwan Kamil untuk menjadi calon Gubernur Jakarta. Airlangga terlalu terburu-buru ketika mengumumkan "inisial S" yang merujuk pada Suswono, kader Partai Keadilan Sejahtera, sebagai pendamping Ridwan Kamil. Sebab, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, kemudian menyatakan minat bertarung dalam pilkada Jakarta.

Publik kini menunggu nasib Airlangga setelah mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar. Pengunduran diri ini memperlihatkan Airlangga kehilangan sebagian kekuatan dan pengaruhnya. Kemudian, muncul pertanyaan, apakah pengunduran diri ini merupakan bentuk barter politik? 

Bisa saja, dengan pilihan ini, posisi Airlangga dalam kasus hukum yang menjeratnya akan lebih aman. Tapi, bukan tak mungkin, justru setelah posisinya melemah, aparat hukum akan lebih mudah melanjutkan kasusnya.

Ihwal rencana munaslub Golkar, penulis memandang bahwa justru keputusan Airlangga mundur sebagai ketua umum akan menghentikan gejolak di lingkup internal partai. Setelah ini, tak mungkin akan terjadi konsolidasi besar di antara para kader Golkar, bilamana ada pihak eksternal yang ingin merebut Golkar.