Teror yang Merusak Demokrasi

Jika media tidak lagi berani memberitakan isu-isu sensitif, ini bisa menjadi pertanda dua hal: pertama, penguasa telah berhasil mengendalikan arus informasi melalui berbagai cara dan instrumen kekuasaannya. Kedua, jurnalis terpaksa membungkam diri karena adanya ancaman. Ketakutan dan intimidasi terhadap jurnalis berupa kriminalisasi, ancaman fisik, hingga serangan digital menjadi faktor utama yang menyebabkan absennya berita-berita kritis tentang penguasa.

Secara psikologis, saat jurnalis merasa keselamatan diri atau media tempat bekerja terancam, mereka cenderung memilih tidak melaporkan isu-isu sensitif dan menggantinya dengan isu-isu lain yang lebih aman. Akibatnya, publik dirugikan karena informasi penting yang seharusnya mereka dapatkan tidak pernah sampai ke permukaan. Ini menciptakan efek ketakutan yang melumpuhkan kebebasan pers secara lebih luas.

Situasi demikian sering terjadi di negara-negara dengan sistem pemerintahan otoriter. Hanya media yang berpihak kepada pemerintah yang dapat bertahan hidup. Pemberitaan yang mengkritik pemerintah dibatasi dengan alasan menjaga stabilitas nasional. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah penghapusan kritik terhadap kebijakan yang merugikan publik. Kebebasan pers dibatasi melalui undang-undang yang memungkinkan pemerintah menjatuhkan hukuman terhadap jurnalis yang dianggap menyebarkan berita yang bertentangan dengan kepentingan negara.

Kondisi tersebut tidak hanya merusak sendi-sendi kebebasan pers, tapi juga menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan berimbang sebagaimana puluhan tahun terjadi dalam praktik kelam kehidupan bermedia di Indonesia di bawah rezim pemerintahan Orde Baru.

Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menjamin kebebasan pers di Indonesia, ancaman terhadap jurnalis di lapangan masih sering terjadi, baik dalam bentuk ancaman fisik maupun serangan digital. Ketika rezim Orde Baru berganti ke Reformasi, tekanan terhadap media tidak selalu datang dalam bentuk ancaman langsung.

Salah satu bentuk tekanan lain yang lebih halus adalah kooptasi media oleh korporasi besar. Dalam kondisi ini, media tidak lagi menjadi suara independen yang mewakili kepentingan publik, melainkan sekadar corong propaganda yang menyampaikan narasi tertentu.

Kooptasi media ini terjadi melalui penguasaan kepemilikan oleh oligarki atau melalui tekanan ekonomi yang membuat media bergantung pada iklan dari entitas tertentu untuk menopang keberlanjutan media beroperasi. Ketika media sudah dikooptasi, berita yang muncul sering kali tidak lagi mencerminkan realitas yang sebenarnya, melainkan hanya menggambarkan perspektif pihak yang berkuasa.

Dalam kondisi demikian, media tidak perlu lagi diberangus dengan paksaan karena mereka sendiri sudah berfungsi sebagai corong propaganda pihak yang berkuasa. Alih-alih menjadi pengawas yang kritis, media justru memperkuat narasi dominan yang menguntungkan kelompok tertentu. Informasi yang sampai ke publik pun menjadi bias, membuat masyarakat kehilangan perspektif yang lebih beragam dan obyektif.

Insiden teror kepala babi dan bangkai tikus yang disertai pesan ancaman kepada jurnalis Tempo menjadi pengingat bahwa kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi ancaman nyata. Jika intimidasi terhadap pers seperti ini terus dibiarkan tanpa diusut tuntas, termasuk menangkap dalang di belakangnya, dampak paling serius dari situasi ini adalah terlanggarnya hak atas jaminan rasa aman bagi jurnalis serta hak publik atas informasi.

Negara kita memiliki instrumen hukum untuk menindak pelaku intimidasi terhadap jurnalis. Sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap tindakan yang menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara atau denda hingga Rp 500 juta.

Sekali lagi, demokrasi yang sehat membutuhkan transparansi dan kebebasan informasi. Tanpa kebebasan tersebut, publik menjadi rentan terhadap manipulasi. Masyarakat juga tidak dapat mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sosial, ekonomi, ataupun politik. Jika media seperti Tempo tidak lagi diberi keluasan fungsi sebagai pengawas, ruang publik akan dipenuhi oleh informasi yang dikendalikan, bukan fakta yang bermakna. ●

Redaksi menerima artikel opini dengan ketentuan panjang sekitar 7.500 karakter (termasuk spasi) dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan profil singkat.