Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Didik J. Rachbini
Pengamat ekonomi Indef
|
APA hubungan Texmaco dengan Taufik Kiemas? Tidak
ada. Untuk sementara tidak ada dan bahkan usaha
menghubungkannya bisa jadi hanya berita mengada-
ada. Tapi analisis ini hanya hendak menilai dan melakukan analisis terhadap suatu proses tentang hubungan pengusaha dengan kekuasaan beserta lingkaran di sekitarnya. Hubungan penguasa (dan lingkaran di sekitarnya) dengan pengusaha menjadi tolok ukur benar dan tidaknya perjalanan pemerintahan serta tingkat akuntabilitasnya.
Majalah TEMPO tiga minggu lalu mengaitkan Taufik Kiemas dengan Texmaco karena diberitakan Sinivasan telah menawarkan posisi komisaris utama kepada tokoh yang kini berada dalam lingkaran kekuasaan itu. Bahkan, pengusaha yang tumbuh dari bawah itu sangat aktif mendekati Presiden dan Ketua MPR, sehingga menimbulkan pertanyaan besar tentang independensi yang sebenarnya.
Jika Taufik Kiemas menerima tawaran tersebut, proses awal korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sudah dimulai. Jika tidak ada koreksi dari publik, publik itu sama saja dengan publik masa Orde Baru, yang tidak kritis atau membiarkan proses tersebut berlangsung terus sehingga pengusaha dan penguasa bertali-temali yang rumit. Fenomena korporatisme dan kroniisme dimulai dari persoalan etika yang sederhana, yang kemudian membesar serta semakin rumit karena berbaurnya kekuasaan dan kepentingan perburuan rente ekonomi.
Untuk selamanya, seharusnya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tetap menjaga posisinya yang netral terhadap pengusaha. Pemerintah yang netral dan transparan harus dijaga pula akuntabilitasnya dari orang di sekitarnya.
Tapi, manakala ada upaya presiden untuk mengundang pengusaha sebagai penasihatnya, proses awal menuju kerumitan, jebakan, dan bias hubungan penguasa dengan pengusaha telah dimulai. Pengusaha tidak bisa dijadikan penasihat presiden karena posisinya akan baur dan campur aduk dengan kepentingan bisnisnya. Lingkaran pengusaha di sekitar kekuasaan tersebut tidak akan efektif menjadi penasihat presiden, tapi secara bertahap akan berproses menjadi pengusaha istana. Posisinya sebagai penasihat dan kelompok yang aktif dalam kegiatan ekonomi menjadi kacau.
Karena itu, pembentukan Dewan Pengembangan Usaha Nasional (DPUN) merupakan upaya yang tidak tepat sebagai pendamping Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Menurut presiden, DEN hanya bertugas memberikan saran yang teoretis, sedangkan DPUN, yang menghimpun pengusaha-pengusaha, berperan memberikan saran yang praktis. Pembagian ini sebenarnya tidak tepat karena tugas pemerintah hanya pada sisi kebijakan publik, kebijakan ekonomi makro, dan penciptaan lingkungan usaha yang sehat.
Tugas pemerintah atau negara hanya menjadi wasit yang tegas dan menciptakan lingkungan dunia usaha yang kondusif melalui kebijakan-kebijakan ekonomi makro tadi maupun kebijakan ekonomi politik. Pemerintah tidak perlu ikut campur dengan urusan dunia usaha karena mereka yang bersaing mengetahui betul bagaimana menyiasati persaingan secara baik. Persaingan yang sehat ini akan terganggu jika ada pengusaha favorit dan pengusaha tidak favorit atau pengusaha istana dan pengusaha luar istana. Hal ini terjadi manakala terjadi hubungan yang dekat tanpa etika antara penguasa dan pengusaha.
Persoalan ini sangat penting untuk diangkat ke permukaan karena merupakan inti permasalahan dari kesalahan kolektif yang telah dialami bersama dan telah menjerumuskan bangsa ini ke dalam persoalan KKN yang menyengsarakan rakyat. Dalam keadaan endemi seperti sekarang, tidak jelas mana yang bisnis dan mana yang perburuan rente, mana pengusaha dan mana koruptor. Karena itu, persoalan hubungan penguasa dan pengusaha merupakan persoalan krusial, yang harus dicermati dan dikoreksi oleh kelompok independen ataupun oposisi.
Jadi, ada makna etis dan ekonomi politik yang harus dipersoalkan dari kasus Texmaco dengan pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan oleh Sinivasan terhadap presiden atau orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Jika tidak salah, sebaiknya pengusaha berdiri independen dan berjarak terhadap pemerintah sehingga tidak terjerumus ke dalam kegiatan perburuan rente ekonomi. Sebaliknya, pemerintah juga berdiri independen serta berjarak dengan pengusaha sehingga tampil sebagai wasit yang baik di dalam lingkungan usaha yang kondusif, transparan, dan adil.
Pola hubungan penguasa dengan pengusaha pada masa Orde Baru dapat dijadikan contoh buruk karena tidak ada etika yang membatasinya. Seorang pengusaha karena dekat dengan presiden bahkan lebih berkuasa dari menteri kabinetnya sehingga bisa ikut campur tangan terhadap kabinet serta kemauan-kemauan yang mesti dituruti. Hal ini terjadi karena kekuasaan presiden begitu besar, tidak dapat dikontrol, dan dimanfaatkan sebagai modal oleh pengusaha dan orang di sekitarnya. Tapi hubungan tidak sehat tersebut akhirnya harus dibayar oleh rakyat banyak dalam bentuk akses yang lemah terhadap berbagai sumber ekonomi yang seharusnya didapatkan.
Taufik Kiemas dapat terjebak ke dalam lingkaran pusaran kroniisme seperti itu. Dalam dimensi ini, kemauan untuk menarik Taufik Kiemas, yang notabene adalah suami wakil presiden—andaikan jadi bergabung dengan Texmaco yang masih mempunyai masalah—akan menimbulkan persoalan etis jabatan bagi Megawati. Hubungan antara pengusaha dan kekuasaan akan terperangkap seperti pola Orde Baru dan Orde Lama, yakni pola patron klien yang kuat. Karena itu, Pak Taufik perlu menjaga jarak untuk tidak menerima tawaran tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini    Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
 Edisi 1 Januari 2001  PODCAST REKOMENDASI TEMPO cari-angin marginalia  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Asas jurnalisme kami bukan jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya kebajikan, juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya tugas pers bukan menyebarkan prasangka, justru melenyapkannya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme kami bukan jurnalisme untuk memaki atau mencibirkan bibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba ~ 6 Maret 1971Unduh aplikasi Tempo   Jaringan Media © 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum |
