Masyarakat Adat Terancam Kebijakan Mitigasi Krisis Iklim Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai mitigasi krisis iklim yang digembor-gemborkan pemerintah mengabaikan kepentingan masyarakat adat. Sejumlah kebijakan pemerintah, di antaranya berupa perdagangan karbon dan transisi energi, justru dianggap menjadi ancaman baru terhadap masyarakat adat di sejumlah daerah.

“Pemerintah tak pernah memandang masyarakat adat sebagai aktor kunci dalam aksi mitigasi dan adaptasi krisis iklim,” kata Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi, pada Sabtu, 3 Februari 2024.

Rukka mencontohkan persoalan pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Emisi Karbon. Kebijakan pemerintah dalam upaya meredam emisi gas rumah kaca tersebut dinilai mengabaikan peran masyarakat adat. Peraturan tersebut menunjukkan pemerintah menguasai nilai ekonomi karbon yang dihasilkan oleh hutan. "Padahal hutan selama ini dijaga dan dirawat oleh masyarakat adat," ujarnya. Hal serupa, menurut Rukka, juga terjadi pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. 

Rukka menilai kebijakan mengendalikan emisi karbon tersebut hanya menganakemaskan korporasi. Alih-alih memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat adat, bisnis ekonomi hijau berkedok mitigasi krisis iklim malah menjadi ancaman baru. 

Dia mencontohkan masyarakat adat Aru di Maluku. Hutan di kepulauan Aru selama ini diduduki oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)--sejak Undang-Undang Cipta Kerja berganti nama Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Hutan Tanaman (PBPH-HT)--seluas 170 ribu hektare. Pemegang konsesi tersebut kini bekerja sama dengan entitas bisnis karbon yang hendak mengembangkan areal seluas 591,95 hektare. "Hutan yang menjadi bagian dari wilayah adat masyarakat adat Aru itu telah dikapling," kata Rukka.