Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Newsletter

Jalan Terjal Rupiah Digital

Sejumlah kalangan menilai penerapan rupiah digital bakal menghadapi jalan terjal karena literasi keuangan yang masih rendah.

3 Desember 2022 | 10.20 WIB

Sejumlah kalangan menilai penerapan rupiah digital bakal menghadapi tantangan berat karena literasi keuangan masyarakat yang masih rendah dan akses pembayaran digital yang belum masif.
Perbesar
Sejumlah kalangan menilai penerapan rupiah digital bakal menghadapi tantangan berat karena literasi keuangan masyarakat yang masih rendah dan akses pembayaran digital yang belum masif.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kalangan menilai penerapan rupiah digital bakal menghadapi tantangan berat karena literasi keuangan masyarakat yang masih rendah dan akses pembayaran digital yang belum masif. Keamanan transaksi digital dan privasi data pribadi juga menjadi isu utama.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Ekbis 

Minim Investasi di Masa Paceklik

Sejumlah perusahaan rintisan atau startup mengeluhkan investasi yang berkurang lantaran iklim usaha yang suram. Padahal investasi merupakan salah satu sumber besar pendanaan perusahaan dan kerap digunakan untuk ekspansi bisnis.

 

Piala Dunia

Babak Gugur Dimulai

Tanpa jeda, babak 16 besar langsung digelar seusai fase grup di Piala Dunia 2022. Sabtu malam nanti, Belanda akan menghadapi Amerika Serikat pada pukul 22.00 WIB dan Argentina melawan Australia pada Ahad, pukul 02.00 WIB. Pelatih Belanda, Louis van Gaal, yang konservatif akan adu taktik dengan pelatih AS, Gregg Berhalter, yang mengandalkan data dan sport science.

 

Nasional 

RKUHP Dibawa ke HAM PBB

Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan laporan yang isinya kritik terhadap  rumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sejumlah rumusan pasal dalam RKUHP dianggap bermasalah, sehingga pengesahannya diminta ditunda. Laporan itu terbit setelah Koalisi Masyarakat Sipil melapor ke Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) di Jenewa, Swiss, pada akhir Agustus lalu. Bagaimana respons pemerintah Indonesia?

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus