Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Surabaya - Calon Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memamerkan sejumlah capaian Pemerintah Provinsi (pemprov) Jatim di bawah kepemimpinannya saat debat kedua pemilihan gubernur atau Pilgub Jatim 2024 di Grand City, Surabaya, Ahad malam, 3 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami ingin menyampaikan 5 tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2023 menjadi investasi tertinggi selama kami memimpin dengan nilai investasi Rp 140 triliun," kata Khofifah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pertumbuhan ekonomi Jatim juga tumbuh inklusif, artinya setiap tumbuh maka akan membuka lapangan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Jatim lebih rendah daripada nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim lebih tinggi daripada nasional.
"Begitu banyak penghargaan yang kami terima, baik regional, nasional, maupun internasional, karena kerja keras kita semua, sinergitas kita semua," ujar Khofifah, seperti dikutip dari Antara.
Hampir 2 hari sekali, menurut Khofifah, mendapat penghargaan itu sehingga totalnya menjadi 738 penghargaan.
Tata kelola pemerintah yang bersih
Khofifah juga mengatakan bahwa Pemrov Jatim selama kepemimpinannya telah melakukan berbagai hal untuk tata kelola pemerintah yang bersih. Hal itu dapat terlihat pada penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Jatim dapat skor 92, sedangkan nasional 75. Artinya, ada keseriusan dan komitmen yang kami lakukan untuk tata kelola pemerintah yang baik,” ucap Khofifah usai debat.
Pernyataan Khofifah ini menanggapi calon Gubernur Jatim nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah yang menyoroti data bahwa Jatim memiliki kasus korupsi terbanyak di Indonesia.
“Data ICW (Indonesia Corruption Watch) pada 2023 Jawa Timur memiliki kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Inilah realitas yang harus kita tuntaskan,” kata Luluk dalam sesi debat.
Luluk melanjutkan, Jatim pun memiliki tantangan serius dalam kondisi ini. Terlebih, katanya, Pemprov Jatim dirasa terlalu berbangga diri karena kerap menerima penghargaan.
“Apalah artinya penghargaan kalau ternyata rakyat kita miskin, ngurus KTP susah, ngurus BPJS susah, apalagi ngurus izin juga susah dan belum tahu kapan akan selesai, serta berapa biaya semestinya yang harus dibayarkan," ucap eks anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Luluk optimistis jika terpilih, tidak akan ada kasus korupsi seperti yang tengah menimpa Pemprov Jatim saat ini.
“Luluk-Lukman pastikan tidak ada lagi kantor pemerintahan yang digeledah KPK,“ ujar Luluk.
Data ICW mengungkap bahwa Jatim memiliki kasus korupsi hingga 64 kasus. Korupsi sektor desa menjadi yang paling banyak terungkap di Jatim, yakni 20 kasus dan disusul dengan sektor pemerintahan sebanyak 10 kasus.
Selain itu, hampir seluruh wilayah Jatim ditemukan kasus korupsi. Kecuali lima kabupaten/kota, yaitu Kota dan Kabupaten Blitar, Banyuwangi, Magetan, dan Pamekasan.
Tema debat kedua Pilgub Jatim pada Ahad malam, 3 November 2024 adalah “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Inovatif serta Pelayanan Publik yang Inklusif untuk Keadilan Masyarakat Jawa Timur”.
Terdapat delapan subtema, mulai dari budaya dan birokrasi modern, inovasi tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik transparan serta inklusif dan berkeadilan.
Selain itu, juga mengenai partisipasi publik dan pemberdayaan masyarakat, harmonisasi produk hukum daerah, meaningful participation, dan optimalisasi kewenangan melalui komunikasi dengan pemerintahan pusat dan daerah.
Subtema berikutnya adalah Tata Kelola yang Menghargai dan Melindungi Keberagaman serta Mitigasi Bencana dan Bantuan Sosial yang Berkeadilan.
Ada tiga pasangan calon pada Pilgub Jatim 2024, yakni pasangan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim (Luluk-Lukman), pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (Khofifah-Emil), dan pasangan Tri Rismaharini-K.H. Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).
Berdasarkan jadwal, pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 pada 27 November, kemudian penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 27 November hingga 16 Desember 2024.
Foto 
