Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyebut pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 lebih rawan dibandingkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) lalu. Nana menyampaikan hal itu saat Rakor Pemantapan Isu-isu Strategis Jelang Pilkada Serentak 2024 di Semarang, Rabu, 26 Juni 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pilkada lebih rawan dibanding pilpres karena paslon (pasangan calon) akan berhadapan di satu kabupaten/kota, semakin sedikit paslon akan semakin rawan," kata Nana.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang ada, kata dia, Pemerintah Provinsi Jateng terus melakukan langkah koordinasi, kolaborasi, dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.
"Kami juga akan berkoordinasi dengan parpol (partai politik) untuk menegaskan kepada paslon supaya mampu mengendalikan partisipan atau konstituennya agar tidak mudah terprovokasi," katanya.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengatakan segala permasalahan dan kerawanan yang muncul akan bisa diatasi secara baik dengan adanya sinergi baik dari seluruh pihak terkait.
Dia menyebutkan setidaknya ada empat indikator kesuksesan pilkada, yakni tingginya partisipasi masyarakat, terjaganya iklim kondusif, berjalannya setiap tahapan penyelenggaraan, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Menurut Nana, rakor yang menghadirkan jajaran Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja se-Jateng tersebut sangat penting. Rakor itu untuk mengingatkan mengenai persiapan maupun kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, baik yang dilakukan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, maupun TNI-Polri.
Meski demikian, Nana memastikan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Jateng akan berjalan dengan aman dan sukses.
Adapun Kepala Biro Operasi Polda Jateng Kombes Basya Radyananda mengatakan sejumlah isu kerawanan pilkada yang perlu diperhatikan di antaranya soal netralitas aparatur sipil negara (ASN).
"Isu netralitas politik ASN di pilkada yang perlu kita perhatikan bersama," katanya.
Kerawanan lainnya, kata dia, seperti penyelenggaraan pilkada di daerah-daerah rawan bencana, pulau-pulau terpencil, dan lainnya.
Foto 
