Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Debat capres pada Ahad lalu, 7 Januari 2024, muncul pertanyaan dari panelis tentang Kerjasama Selatan-Selatan . Pertanyaan ini difokuskan pada strategi pasangan calon (paslon) dalam merinci rencana konkret untuk memperkuat Kerjasama Selatan-Selatan. Lantas, apa sebenarnya peran Indonesia dalam kerjasama ini?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kerjasama Selatan-Selatan bagi Indonesia sudah ada sejak berdirinya Republik, terutama termanifestasi dalam pengiriman bantuan 500.000 ton beras ke India pada 1946. Indonesia menjadi inisiator Gerakan Non-Blok (NAM) setelah Konferensi Asia-Afrika di Bandung 1955.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada era Suharto, fokus bergeser dari dekolonisasi ke pembangunan Kerjasama Selatan-Selatan, dengan peningkatan kerja sama teknis antarnegara berkembang (TCDC) dalam bidang pertanian, perikanan, dan perencanaan keluarga.
Sejak KTT NAM 1992 di Jakarta, Indonesia aktif melibatkan Indonesian South-South Technical Cooperation (ISSTC) di bawah Sekretariat Negara. Pada 1995, didirikan NAM Centre for South-South Technical Cooperation (NAM CSSTC) dengan fokus utama pada pemberantasan kemiskinan, pengembangan usaha kecil dan menengah, kesehatan, pertanian, lingkungan, dan teknologi informasi.
Wacana Kerjasama Selatan-Selatan saat ini mencerminkan solidaritas dengan negara berkembang, termasuk Palestina, dan memiliki empat tujuan utama, yakni menjaga solidaritas tradisional, mendukung diplomasi nasional, menciptakan peluang bisnis, dan mendukung transisi ke demokrasi dengan berbagi pengalaman dan dukungan teknis.
Kerjasama Selatan-Selatan di Indonesia
Berdasarkan brief yang diunggah pada situs United Nations Development Programme Indonesia, Kerjasama Selatan-Selatan di Indonesia memiliki akar sejak awal berdirinya negara ini. Dalam sejarahnya, Indonesia telah mengembangkan sejumlah program di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Hampir semua kementerian memiliki komponen Kerjasama Selatan-Selatan dalam kegiatannya.
Beberapa kementerian dan lembaga yang diketahui baru-baru ini telah melakukan kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan mencakup keuangan, kehutanan dan lingkungan hidup, pendidikan dan kebudayaan, energi dan sumber daya mineral, hingga kepolisian dan KPK.
Pelaku dan Penerima Manfaat dari Kerjasama Selatan-Selatan di Indonesia
Program Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia mencakup spektrum negara yang luas. Tim Koordinasi Nasional (NCT) Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Pemerintah Indonesia baru-baru ini melaporkan bahwa mayoritas negara penerima adalah negara-negara di Afrika, khususnya Tanzania, Namibia, Republik Demokratik Kongo, Aljazair, dan Sudan.
Indonesia juga aktif dengan negara-negara Asia seperti Laos, Nepal, dan Kamboja, serta menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia Tengah bekas Republik Soviet, terutama Kazakhstan, Uzbekistan, dan Kirgistan, di mana inisiatif pengembangan pertanian diluncurkan bersama Bank Pembangunan Islam.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terlibat dengan negara-negara transisi seperti Afghanistan dan Myanmar. Menurut NCT, pemerintahan saat ini menyatakan bahwa negara-negara prioritas Kerjasama Selatan-Selatan juga akan mencakup Palestina, Timor Leste, dan negara-negara di Pasifik Selatan (termasuk negara-negara Melanesian Spearhead Group-MSG).
