Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid angkat bicara soal kelanjutan polemik muktamar tandingan yang digagas oleh kelompok yang mengatasnamakan Fungsionaris Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB. Dia mengklaim bahwa tidak ada lagi pihak yang ingin mengganggu kepengurusan PKB periode 2024-2029.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Clear. Semua sudah tutup buku," kata Jazilul saat ditemui wartawan di kantor DPP PKB pada Rabu, 18 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jazilul mengatakan kepengurusan PKB yang baru sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sehingga tak lagi bisa digoyang oleh kubu mana pun. "Kami sudah turun SK dari menkumham," ujarnya.
Dalam dokumen yang diterima Tempo, susunan kepengurusan lengkap PKB tertuang dalam Keputusan Menkumham Nomor M.Hh-10.Ah.11.02 Tahun 2024 tertanggal 26 Agustus 2024. Surat keputusan itu ditandatangani oleh Menkumham Supratman Andi Agtas.
Lebih lanjut, Jazilul turut menyebut bahwa berbagai polemik yang timbul usai Muktamar ke-6 PKB di Bali sudah selesai. "Itu sudah selesai. Kami sudah selesai dan sudah bergerak," tuturnya.
Jazilul menambahkan bahwa kepengurusan PKB yang baru semakin kuat dengan adanya pengurus harian dari kalangan anak muda. "Sudah ada anak pengurus harian milenial. Pokoknya, di PKB mengalami penyegaran," ucapnya.
Adapun Ketua Harian PKB dijabat Ais Shafiyah Asfar. Sementara itu, jabatan wakil ketua harian isi oleh Muhammad Aji Pratama, Gielbran M. Noor, Lukman Maulana, Nadya Alfi Roihana, Najmi Mumtaza Rabbany, dan Riezal Ilham Pratama.
Sebelumnya, Muktamar ke-6 PKB telah berlangsung pada 24-25 Agustus 2024 di Badung, Bali. Forum tertinggi PKB itu menunjuk kembali Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai ketua umum terpilih serta memberi mandat kepada Ma'ruf Amin untuk menjabat ketua dewan syura. Kedua akan bertugas untuk periode 2024-2029.
Di sisi lain, sekelompok orang mengatasnamakan Fungsionaris DPP PKB sempat ingin menggelar muktamar tandingan di Jakarta pada 2-3 September. Kelompok itu dipimpin oleh Syaikhul Islam selaku ketua DPP, Unais Ali Hisyam sebagai Ketua Dewan Syura, dan Malik Haramain yang bertugas sebagai sekretaris.
Namun, kelompok kontra Cak Imin itu menunda muktamar tandingan setelah berkonsultasi dengan petinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Pilihan Editor: Pertimbangan PKB Tunjuk Ais Shafiyah Asfar Sebagai Ketua Harian
Foto 
