Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dua mantan menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Lukman Hakim Saifuddin dan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, ikut dalam aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK pada hari ini, Kamis, 22 Agustus 2024. Aksi ini bagian dari bentuk pengawalan masyarakat terhadap putusan MK yang ingin dianulir Dewan Pimpinan Rakyat atau DPR.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lukman yang pernah menjadi Menteri Agama di Kabinet Kerja Jokowi ikut aksi di Gedung MK. Sementara Tom Lembong yang juga pernah menjabat di Kabinet Kerja Jokowi sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berorasi di depan Gedung DPR.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun Lukman mengatakan, demokrasi harus benar-benar dijaga dan tidak disabotase. Sebab, menurutnya, lewat demokrasi suatu bangsa yang beragam itu bisa tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.
Sebaliknya, Lukman mengatakan, apabila demokrasi itu tidak ada, maka hukum rimba justru yang bakal berlaku. Dia menyebut, salah satu cara untuk menjaga demokrasi bangsa ialah dengan menaati konstitusi.
Lukman berharap, DPR tidak menyetujui RUU Pilkada dengan membangkangi putusan MK. Menurut dia, seluruh lembaga negara termasuk DPR semestinya tunduk dan tidak mengingkari konstitusi.
"MK adalah satu-satunya institusi negara yang oleh konstitusi itu punya kewenangan menjaga dan mengawal konstitusi," kata Lukman.
Dia juga berharap agar pemerintah dan DPR masih mau menerima aspirasi masyarakat dalam memutuskan RUU Pilkada ini. Dia mengingatkan kepada pemerintah dan DPR untuk memakai rasa dalam menjalankan kekuasaannya.
"Karena kekuasaan tanpa rasa itu bisa sangat berbahaya," kata Lukman.
Tom Lembong: Kita menentukan masa depan
Sementara itu, Tom Lembong yang muncul di tengah aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR hari ini sempat berorasi dari atas mobil komando.
Dalam orasinya, Tom menyebut dirinya hadir mewakili istri, anak, dan keluarganya. Bukan mewakili tim 01 atau pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024. Diketahui, Tom merupakan Co-Captain Tim AMIN.
"Selamat siang, Teman-teman, terima kasih sedalam-dalamnya kepada kita semua. Saya di sini saat ini berdiri sendiri mewakili diri saya sendiri," ujar Tom di depan Gedung DPR pada Kamis, 22 Agustus 2024.
Menurut Tom, Indonesia kini tengah berada di persimpangan. "Ini momen historis, kritis, kita di sebuah persimpangan, negara kita di persimpangan, kita menentukan masa depan bukan hanya untuk kita, tapi anak cucu dan generasi berikutnya," kata dia.
Tom mengajak massa untuk tertib, jika marah, bukan berarti tak damai. Selain itu, Tom mengajak menunjukan bahwa hadirin adalah kalangan yang beradab.
Sejarah menunjukan, kata Tom, jika demokrasi diruntuhkan, lembaga negara wibawanya dihilangkan, itu adalah langkah-langkah menuju kemiskinan dan kesengsaraan.
"Pelan-pelan kebebasan akan hilang. Pelan-pelan peluang untuk berkarya akan hilang, peluang untuk melayani Allah SWT pelan-pelan akan hilang. Percaya, itu adalah bukti dari sejarah," katanya.
Diwartakan sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg DPR) sebelumnya mendorong agar draf RUU Pilkada disahkan dalam rapat paripurna hari ini, Kamis, 22 Agustus 2024. Jika RUU Pilkada itu disahkan, maka hal itu bakal menganulir putusan MK.
Pada Selasa, 20 Agustus 2024, MK telah memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk partai politik dan batas usia calon kepala daerah minimal 30 tahun saat penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU.
Namun, sehari pasca-putusan MK, yakni pada Rabu, 21 Agustus 2024, Baleg DPR menggelar rapat untuk membahas RUU Pilkada. Dalam rapat itu, Baleg menyatakan tetap menggunakan ambang batas 20 persen kursi di parlemen bagi partai politik yang hendak mengusung calonnya di Pilkada.
Selain itu, Baleg DPR menolak putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon.
Keputusan Baleg DPR batas usia calon berusia paling rendah 30 tahun untuk kepala daerah sejak pelantikan pasangan calon terpilih.
NOVALI PANJI NUGROHO | MOCHAMAD FIRLY FAJRIAN
Foto 
