Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pemerintah akan menandatangani nota kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan 200 kepala daerah yang ingin membangun sekolah rakyat. Perjanjian kerja sama itu akan digelar di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada akhir April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pilihan editor: Aturan dan Sanksi Kepala Daerah yang
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“MOU atau perjanjian kerjasama itu diteken dengan gubernur, bupati, wali kota yang telah mengusulkan baik itu berupa aset gedung maupun aset tanah,” ujar Gus Ipul, sapaan Saifullah, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 9 April 2025.
Ia berujar, pembangunan sekolah rakyat merupakan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan. Gus Ipul berharap dengan adanya lembaga pendidikan khusus yang mengakomodir siswa dengan latar belakang keluarga miskin, kemiskinan ekstrim bisa mencapai nol persen pada 2026 mendatang.
“Nah dalam rangka itu, sekolah rakyat saat ini sudah dalam tahap finalisasi,” ujar Gus Ipul. Ia mengatakan finalisasi yang dimaksud adalah rekrutmen guru, siswa, dan penyusunan kurikulum untuk pembelajaran tahun ini. “Sekaligus melakukan revitalisasi gedung-gedung yang diusulkan dalam rangka untuk penyelenggaraan sekolah rakyat itu,” tutur dia menambahkan.
Pada tahap awal, ada 53 Sekolah Rakyat yang sudah siap digunakan dan akan dibuka pada paruh kedua April 2025. Beberapa di antaranya berada di Jakarta, Bekasi, Temanggung, Magelang, Bandung, Kalimantan, Aceh, hingga Papua.
Gus Ipul menuturkan semua mekanisme rekrutmen guru hingga kurikulum pembelajaran di Sekolah Rakyat tersebut akan disepakati oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Sosial pada siang ini, Rabu, 9 April 2025.
“Hari ini nanti kami akan ketemu Kementerian PU di sini kira-kira nanti jam 12 siang ini. Kami juga akan lakukan koordinasi dengan Satgas Kurikulum dan Rekrutmen Guru-Siswa itu,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 200 Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan gratis yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu. Sekolah di bawah naungan Kementerian Sosial ini akan dibangun menyerupai sekolah asrama atau boarding school.
Nantinya, seluruh kebutuhan sekolah murid Sekolah Rakyat mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya 100 persen akan ditanggung oleh negara.
Prabowo menargetkan 1 sekolah rakyat memiliki 1.000 murid. Dia berharap jumlah ini bisa dipenuhi tahun ini. "Mungkin tahun-tahun pertama belum sampai 1.000 tapi saya berharap dalam 6 bulan bisa mencapai 1000 murid masing-masing sekolah," kata Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Maret 2025
Pemerintah akan memanfaatkan integrasi antara data pokok pendidikan (Dapodik) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) untuk melakukan rekrutmen peserta didik. Adapun siswa yang berhak masuk ke lembaga anyar ini adalah anak-anak dari keluarga dalam desil 1 dan 2 (kategori paling miskin) dan yang tidak terdata di Dapodik.
“Kalau mereka tidak terdata dalam dapodik, berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah,” ujar Gus Ipul.
Nabila Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Guru Sekolah Rakyat Akan Dikontrak Khusus
Foto 
