Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Tanggal 10 Januari setiap tahunnya ditetapkan sebagai hari ulang tahun (HUT) dari Partai PDI Perjuangan atau PDIP yang kini telah berusia 52 tahun, sejak pertama kali didirikan dengan nama PDI pada 1973 silam. Bagaimana kilas baliknya?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun rangkaian dari HUT PDIP ke-52 dibuka mulai hari ini, Jumat, 10 Januari 2025 oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan dan akan berlangsung hingga Juni mendatang. Tema utama yang diusung adalah "Satyam Eva Jayate" yang berarti "kebenaran akan menang," dengan subtema "Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam".
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kilas Balik Pendirian PDI hingga Menjadi PDIP
Memasuki usia lebih dari lima dekade, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kini telah menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia, dan memiliki perjalanan yang panjang.
Menengok kembali ke belakang, adanya PDIP dimulai ketika Presiden pertama RI, Ir Sukarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 4 Juli 1927. Dikutip dari laman pdiperjuanganlampung.id, PNI bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Partai gabungan tersebut kemudian dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973.
Sejak awal terbentuk, PDI terus dilingkupi oleh konflik internalnya dan diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintah. Dalam rangka mengatasi konflik tersebut, anak kedua dari Ir Sukarno, Megawati Sukarnoputri pun didukung untuk menjadi ketua umum (Ketum) PDI.
Namun pemerintahan Suharto saat itu tidak menyetujui dukungan tersebut, bahkan menerbitkan larangan untuk mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.
Larangan tersebut berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB, yang justru secara de facto menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketum DPP PDI periode 1993-1998. Sehingga pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Sukarnoputri dikukuhkan sebagai Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure. Namun, dukungan internal PDI tidak sepenuhnya bulat untuk Megawati.
Selama kepemimpinannya di PDI, Megawati menarik perhatian dengan tindakan-tindakan yang mendapat penolakan dari penguasa. Gangguan lain juga ditujukan untuk Megawati melalui kongres PDI di Medan tahun 1996 hingga pemerintah Suharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketum DPP PDI pada 15 Juli 1996. Hal itu ditindaklanjuti dengan upaya pengambilalihan PDI dari kepemimpinan Megawati, hingga meletus peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang hingga kini dikenal sebagai peristiwa Kuda Tuli.
Dikutip dari Antara, peristiwa Kuda Tuli juga disebut-sebut sebagai peristiwa yang melambungkan nama putri mantan Presiden Sukarno, Megawati Sukarnoputri dalam kancah perpolitikan nasional.
Setelah peristiwa tersebut, PDI di bawah pimpinan Suryadi hanya memperoleh 11 kursi DPR. Selain itu, pemerintahan Suharto yang lengser pada reformasi 1998 juga membuat PDI di bawah pimpinan Megawati Sukarnoputri menjadi semakin kuat.
Megawati Sukarnoputri akhirnya mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan (PDIP) pada 1 Februari 1999 agar dapat mengikuti pemilu. Nama tersebut disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta. Nama PDIP pun mampu bertahan dan berkibar hingga sekarang.
Di bawah kepemimpinan Megawati, PDIP telah memainkan peran penting dalam kancah politik nasional. Keberhasilan pertama yang signifikan terjadi pada 1999, ketika PDIP memenangkan Pemilu pertama di era reformasi dengan perolehan suara terbanyak. Meski begitu, PDIP baru mampu membawa Megawati menjadi Presiden RI pada tahun 2001, setelah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang diberhentikan melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Selain itu, perjalanan politik PDIP juga tidak selalu mulus. Setelah kekalahan di Pemilu 2004 dan 2009, partai ini harus bekerja keras untuk merebut kembali dukungan rakyat. Momentum kebangkitan PDIP kembali tercipta pada Pemilu 2014, di mana PDIP mendominasi kursi DPR dengan berhasil menguasai mayoritas anggota legislatif.
Tak berhenti di sana, pada Pemilihan Presiden (Pilpres), PDIP juga berhasil mengantarkan salah satu kadernya yakni Joko Widodo (Jokowi) berhasil terpilih sebagai Presiden RI ke-7. Keberhasilan ini berlanjut pada Pemilu 2019, di mana Jokowi kembali memenangi pemilu untuk periode kedua. Namun, hubungan antara Jokowi dan PDIP semakin memburuk sejak beberapa waktu lalu dan resmi berakhir dengan pemecatan Jokowi sebagai kader PDIP pada Desember 2024.
Angelina Tiara Puspitalova, Hendrik Khoirul Muhid, Budiarti Utami Putri, Dewi Nurita, Hammam Izzudin, Rachel Farahdiba Regar, Ananda Bintang Purwaramdona, dan Michelle Gabriela berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Puan Respons Jokowi Soal HUT PDIP ke-52: Terima Kasih
Foto 
