Abdul Halim Temui Menteri LHK Siti Nurbaya, Minta Izin Usaha Satwa untuk Bumdes

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengunjungi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024.

Dalam kunjungannya tersebut, salah satu hal yang dibahas adalah perizinan berusaha jenis tumbuhan dan satwa liar untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar, meminta kepada Menteri LHK agar BUMDes diberikan kesempatan untuk menjadi pelaku usaha peredaran tumbuhan dan satwa liar atau TSL.

Saat ini, perizinan terkait usaha penangkaran dan peredaran tumbuhan dan satwa liar diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

BUMDes diberikan kesempatan untuk melakukan penangkaran TSL, tetapi tidak untuk mengedarkan. Pasal 57 ayat 1 peraturan tersebut menyebutkan bahwa perizinan berusaha penangkaran jenis TSL diberikan berdasarkan permohonan pelaku usaha yang bergerak di bidang pemanfaatan jenis TSL dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Di ayat 2, pelaku usaha yang dimaksud di ayat 1 terdiri atas orang perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas, persekutuan komanditer, badan usaha milik desa, dan koperasi.

Namun, Pasal 95 aturan tersebut tidak menyebutkan bahwa BUMDes salah satu pelaku usaha peredaran jenis TSL, hanya ada BUMN, BUMD, perseroan terbatas, dan koperasi.

Lebih lanjut, Gus Halim menyampaikan, akibat keterbatasan itu BUMDes Bersama Singosari yang mengembangkan penangkaran anggrek tidak bisa melakukan ekspor anggrek, padahal permintaan ekspor cukup tinggi.