Dalih-dalih Menunda Pemilu

Kabar penundaan Pemilu 2024 mencuat lagi. Kali ini lewat gugatan Partai Prima yang tak lolos verifikasi KPU.

12 Maret 2023 | 00.00 WIB

Perbesar

Logistik pemilu di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, Gor Tanah Abang, Jakarta, April 2019. Tempo/Hilman Fathurrahman W

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat putusan penundaan pemilu.
Hakim pengadian negeri tak berwenang memutuskan sengketa pemilu.
Hitung-hitungan manfaat penundaan pemilu.

TELEPON seluler Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari terus berdering pada Kamis, 2 Maret lalu. Banyak kolega, menteri, dan wartawan yang bertanya tentang putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan KPU melanggar hukum. Tak hanya menerima gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Partai Prima), hakim bahkan memerintahkan KPU memundurkan jadwal Pemilu 2024 ke tahun 2025.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

penundaan-pemilu

kpu

partai-prima

Egi Adyatama

Bergabung dengan Tempo sejak 2015. Alumni Universitas Jenderal Soedirman ini sejak awal meliput isu politik, hukum, dan keamanan termasuk bertugas di Istana Kepresidenan selama tiga tahun. Kini menulis untuk desk politik dan salah satu host siniar Bocor Alus Politik di YouTube Tempodotco

Edisi 12 Maret 2023