Ada Pelatihan Membuat Konten Media Sosial

SETELAH akun @opposite6890 di Twitter dan Instagram menuduh polisi berada di balik aplikasi Sambhar, Markas Besar Kepolisian RI mengklaim bergegas mengecek tudingan tersebut. Hasilnya, menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal, Internet Protocol atau IP Polri dimanipulasi sehingga seolah-olah aplikasi Sambhar berhubungan dengan kepolisian. “Dengan mudah orang bisa menggunakan identitas orang lain, termasuk anggota Polri,” ujar Iqbal kepada Hussein Abri Dongoran dan Raymundus Rikang dari Tempo pada Jumat, 15 Maret lalu.

Apa hasil penyelidikan internal Mabes Polri mengenai alamat Internet Protocol 120.29.226.193 yang digunakan aplikasi Sambhar dan terlacak ada di Mabes Polri?

Alamat Internet Protocol itu betul satu dari 2.000 lebih IP yang kami miliki. Dan, sampai saat ini, IP itu statusnya idle atau belum digunakan untuk aplikasi apa pun. IP itu pun bisa dimanipulasi. Pada Selasa lalu, IP itu pun terlacak ada di Filipina.

Banyak akun personel polisi dan kepolisian di daerah yang menjadi pengikut @alumnisambhar di media sosial. Setelah terbongkar, mereka mengganti foto atau menyetel akunnya privat....

Di ruang cyber, apa pun dapat dilakukan sesuai dengan salah satu karakternya, yaitu anonim atau pseudonymity. Dengan mudah orang bisa menggunakan identitas orang lain, termasuk anggota Polri. Kini, kami sudah mendapatkan identitas akun @opposite6890 dan tengah mengejarnya.

Kenapa IP tersebut bisa berpindah negara?

Itu yang sedang kami selidiki.

Kenapa banyak sekali IP yang dimiliki polisi?

Itu standby dan kami cadangkan. Sebanyak 2.000 IP tersebut ada karena kami sedang membangun command centre di seluruh Indonesia. Ini seperti mempersiapkan fondasi dan rumahnya. Apalagi aplikasi dan media sosial yang dipakai saat ini pasti berkembang.

Apa saja aplikasi yang saat ini dipakai polisi?

Misalnya Polisiku, Panic Button, Rim Polri, dan beberapa aplikasi yang dibuat oleh setiap kepolisian daerah.

Untuk apa polisi menggunakan aplikasi itu?

Untuk klarifikasi konten yang provokatif dan radikal di dunia maya melalui media sosial. Tugas kami menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi tidak hanya di dunia nyata. Zaman kan sudah cyber. Dan terbukti di dunia maya gaduhnya bukan main. Contohnya isu tenaga kerja asing di Morowali, Sulawesi Tengah. Setelah dicek, tidak ada. Kami membantu mengklarifikasinya.

Apa betul Mabes Polri mengadakan pelatihan membuat konten media sosial?

Betul. Kami melakukan pelatihan public speaking, public relations, desain grafis, fotografi, dan videografi dengan mengundang ahli di bidangnya. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi publikasi keberhasilan dan kinerja Polri dan pemerintah dengan konten yang menarik bagi netizen.

Pelatihan itu rutin?

Banyak dan rutin karena ada anggaran negaranya. Silakan saja cek. Itu bergantian di setiap provinsi ataupun kepolisian daerah.

Salah satu materinya tentang menyebarkan informasi di media sosial?

Iya. Kalau ada konten provokatif, radikal, kami sampaikan klarifikasinya dengan sederhana dan mengena ke netizen. Ada pelatihannya.

Menjelang pemilihan presiden, Anda tak khawatir publikasi keberhasilan Polri dan pemerintah bisa dianggap mendukung salah satu kubu?

Itu harus dibedakan. Kami menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa mendukung siapa pun.