Aktivis 1998 Prabowo Subianto

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

BUDIMAN Sudjatmiko betul-betul menyiapkan kunjungannya ke kediaman Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto yang berlangsung pada Selasa, 18 Juli lalu. Beberapa hari sebelumnya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu bertemu dengan adik Prabowo yang menjadi pengusaha, Hashim Djojohadikusumo.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hashim dan Budiman sebelumnya tak saling mengenal. Budiman bercerita, seorang bekas anggota tim sukses Presiden Joko Widodo mempertemukannya dengan bos Arsari Group itu. “Pak Hashim memfasilitasi saya bertemu dengan Pak Prabowo,” kata Budiman di Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 27 Juli lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berdiskusi dengan Hashim, Budiman Sudjatmiko mencocokkan waktu visitasi dengan kesibukan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Pada pekan itu, Prabowo dijadwalkan menyambangi rumah bekas Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, di Pangandaran, Jawa Barat. Ia juga harus melawat ke Prancis bersama Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi.

Menurut Budiman, Hashim juga mengajak berdiskusi soal berbagai tema buku. Di antaranya tentang ekonomi, pajak, dan industri. “Hal-hal teknis dibicarakan semua di situ,” ucap Budiman, yang ikut menggagas proyek Bukit Algoritma—kompleks teknologi ala Silicon Valley di Sukabumi, Jawa Barat.

Budiman menemui Prabowo di rumah orang tuanya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Acara itu berlangsung selama hampir sejam dengan diselingi perjamuan makan malam dan karaoke. Keduanya sempat berbicara empat mata setelah meriung bersama sejumlah pengurus Gerindra.

Di ujung pertemuan, Budiman menyarankan bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. “Dua tokoh ini punya pemikiran yang sama sehingga semestinya bisa ngobrol,” kata Budiman.

Baca: Mengapa Jokowi Semakin Condong Mendukung Prabowo Subianto?

Sejumlah kolega Prabowo di Gerindra menyebutkan bekas menantu presiden Soeharto itu telah beberapa kali mengajukan permintaan untuk berjumpa dengan Megawati. Namun Megawati belum menyambut ajakan tersebut. Sedangkan Prabowo mengaku siap bertemu dengan pasangannya dalam pemilihan presiden 2009 itu. “Bagus kalau semua pemimpin bertemu,” ujar Prabowo.

Anggota Dewan Pembina Gerindra, Andre Rosiade, yang hadir dalam persamuhan di Kertanegara, membenarkan kabar tentang isi pertemuan itu. Menurut dia, Budiman memuji kepemimpinan Prabowo dan menganggap purnawirawan letnan jenderal itu bisa memimpin Indonesia setelah Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. “Pak Prabowo menghargai kunjungan Budiman,” tuturnya.

Andre Rosiade. dpr.go.id/ Azka/Man

Ini bukan pertama kalinya Budiman Sudjatmiko bersua dengan Prabowo. Setahun lalu, Prabowo menerima Budiman di Kementerian Pertahanan. Mereka mendiskusikan program modernisasi alat utama sistem persenjataan yang sedang dikerjakan Prabowo.

Pada 2002, Budiman juga menemui Prabowo bersama Nezar Patria, kolega Budiman di Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kini menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Saat itu Nezar yang menjadi wartawan Tempo berkesempatan mewawancarai Prabowo. Diajaklah Budiman ke sesi interviu itu.

Budiman bercerita, dia mempertanyakan kasus penculikan mahasiswa menjelang Reformasi 1998 kepada Prabowo. “Aktivis yang saya ambil sudah dilepas semua,” kata Budiman menirukan jawaban Prabowo saat itu.

Baca: Taktik Kampanye Prabowo Subianto

Prabowo menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ketika kerusuhan Mei 1998 meletus. Dua bulan sebelumnya, dia memimpin Komando Pasukan Khusus. Saat Prabowo di korps baret merah, sejumlah aktivis yang menuntut demokrasi diculik anak buahnya yang tergabung dalam Tim Mawar.

Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia mencatat 13 orang masih hilang sampai sekarang. Salah satunya penyair Wiji Thukul. Sembilan orang lain dilepaskan, termasuk Pius Lustrilanang dan Desmond Junaidi Mahesa, yang belakangan merapat ke Gerindra. Pius kini anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan Desmond—meninggal pada 24 Juni lalu—pernah memimpin Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam wawancara khusus dengan Tempo pada 2013, Prabowo mengklaim telah mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Saya tidak ngumpet,” ucapnya. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal Wiranto membentuk Dewan Kehormatan Perwira untuk mengadili Prabowo. Keputusannya: memberhentikan Prabowo dari dinas militer.

Manuver Budiman berbeda dengan partainya yang telah mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat, 21 April lalu. Sejumlah politikus pendukung pemerintah menduga kunjungan Budiman ke rumah Prabowo disebabkan oleh kekecewaannya terhadap PDIP.

Pada Pemilu 2019, ia dipindahkan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII ke Jawa Timur VII, yang dikenal sebagai “daerah pemilihan neraka”. Di sana bercokol calon legislator beken, seperti anak Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi. Budiman gagal ke Senayan.

Baca: Kursi Komisaris BUMN untuk Aktivis 1998

Budiman menyanggah tudingan tersebut. Komisaris PT Perkebunan Nusantara V itu mengaku enggan menjadi calon anggota legislatif lagi pada 2019. Namun PDIP memerintahkannya maju di daerah tempat Jokowi kalah pada Pemilu 2014. “Saya berfokus memenangkan Pak Jokowi di sana,” ujarnya.

Kunjungan Budiman ke kediaman Prabowo membuat kalangan internal PDIP menghangat. Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mengatakan kader harus mengikuti arahan partai mengenai Pemilu 2024. “Kalau tak mau mendukung, jangan gabung ke PDIP,” kata Komarudin.

Merespons gejolak di partainya, Budiman mengaku telah bertemu dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Dia juga memberitahukan hasil pertemuan dengan Prabowo kepada Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto melalui telepon. Dua pengurus partai itu baru mempertanyakan latar belakang kunjungan dia ke rumah Prabowo.

Pada Jumat, 28 Juli lalu, PDIP memutuskan tak menjatuhkan sanksi kepada Budiman. Dia dianggap hanya berniat mengkonsolidasikan calon presiden dari PDIP dan Gerindra. Meski demikian, partai memberi peringatan agar Budiman patuh terhadap keputusan PDIP.

Manuver politik Budiman juga memicu riak di tengah kolega Budiman di PRD. Kotak pesan di akun media sosial Petrus Hariyanto, Sekretaris Jenderal PRD 1996-2002, dibanjiri pesan yang mempertanyakan langkah Budiman menemui Prabowo. Mereka menganggap Prabowo masih bagian dari rezim Orde Baru yang menggulung sejumlah aktivis PRD, termasuk Budiman.

Puluhan mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan penghilangan paksa aktivis 98 di Kantor LBH Jakarta, 27 Juli 2023. Tempo/Subekti.

Baca: Geliat Aktivis 1998 yang Masuk Istana

Petrus dan sejumlah rekannya, seperti Wilson Obrigados, menggelar aksi menuntut penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 27 Juli lalu. Para aktivis 1998 itu juga mempersoalkan manuver kawan-kawannya yang merapat ke kubu Prabowo.

“Mereka seolah-olah melupakan sejarah,” tutur Wilson, yang aktif di Pusat Perjuangan Buruh Indonesia, organisasi sayap PRD.

Menurut Wilson, politikus yang melanggar hak asasi manusia masih menikmati impunitas. Mereka tak mendapat hukuman setimpal dan belakangan justru menangguk dukungan dari bekas aktivis Reformasi 1998. Dia menyebutkan kiprah politikus pelanggar hak asasi di Pemilu 2024 tak memberi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya.

Haris Rusly Moti juga menjadi pendukung Prabowo. Haris adalah Ketua Umum PRD setelah Budiman Sudjatmiko lengser pada 2002. Dia sekarang Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan 08. Ini adalah wadah yang mengatur para relawan pendukung Prabowo sebagai calon presiden.

Haris baru bergabung ke kubu Prabowo pada Mei lalu. Dia mengklaim Prabowo sendiri yang mengajaknya untuk mengkoordinasikan relawan dan narasi kampanye menjelang Pemilu 2024. Haris menerima tawaran itu. “Mungkin ada kesempatan bagi saya dan beberapa teman jika dia terpilih menjadi presiden,” kata Haris kepada Tempo, Kamis, 27 Juli lalu.

Menggalang dukungan untuk Prabowo, Haris menemui Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo—organisasi relawan Jokowi. Presiden Jokowi memang belum mengumumkan arah dukungannya dalam Pemilu 2024. Namun Jokowi belakangan condong menyokong Prabowo.

Baca Kolom Ariel Heryanto: Mengapa Reformasi 1998 Mengecewakan?

Haris cukup lama membangun hubungan dengan Prabowo. Soal rapor merah Prabowo di bidang hak asasi manusia, Haris menyebutkan bosnya telah berulang kali menjelaskan persoalan itu. Dia menilai isu pelanggaran HAM selalu didaur ulang mendekati pemilu. Haris mengklaim Prabowo tak akan membangun rezim otoriter bila terpilih. “Itu kekhawatiran yang berlebihan,” tuturnya.

Pentolan PRD lain yang kini sekubu dengan Prabowo adalah Dita Indah Sari dan Faisol Riza. Keduanya politikus Partai Kebangkitan Bangsa, yang berkoalisi dengan Gerindra. Kongsi dua partai politik ini membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang mengusung Prabowo sebagai calon presiden.

Dita dan Faisol sama-sama pernah ditangkap lalu diterungku pada rezim Orde Baru. Mereka dianggap subversif karena dekat dengan kelompok buruh. Setelah PKB sekarang berkoalisi dengan Gerindra, Faisol menyebutkan partainya menghormati kesepakatan untuk bekerja sama dengan Prabowo.

“PKB menjaga piagam komitmen yang sudah ditandatangani,” ujarnya. Dalam pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada awal Juli lalu, Prabowo kembali menegaskan komitmennya menggandeng PKB. Prabowo juga memasrahkan urusan calon wakil presiden kepada Muhaimin.

Baca: Persaingan Menjadi Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto

Faisol mengklaim bahwa dia dan rekan-rekannya yang menjadi politikus tak akan melupakan tanggung jawab menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dan mencari keberadaan aktivis yang masih hilang. “Itu tugas sejarah bagi kami yang bergabung di partai,” kata Faisol.

Anggota Dewan Pembina Gerindra, Andre Rosiade, menjelaskan bahwa kedatangan Budiman Sudjatmiko dan kehadiran sejumlah aktivis 1998 memberikan kesan positif kepada Prabowo Subianto. Menurut Andre, kehadiran mereka dapat menjawab isu hak asasi yang selalu dituduhkan kepada bosnya. “Isu itu hanya muncul lima tahun sekali,” ucap Ketua Gerindra Sumatera Barat ini.