Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Penyelidikan kasus pembunuhan Munir terancam akibat pemangkasan anggaran.
Di tengah pemangkasan anggaran, Menteri Pertahanan menunjuk Deddy Corbuzier menjadi staf khusus.
Belum juga Prabowo lima bulan berkuasa, Gerindra mengusung dia sebagai calon presiden 2029.
Penegakan HAM Terancam
PEMANGKASAN anggaran di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdampak buruk terhadap penanganan kasus pelanggaran HAM. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan pemotongan anggaran hingga Rp 41 miliar membuat lembaganya harus mengurangi lebih dari 90 persen dana penegakan HAM dan menyulitkan masyarakat dalam mengakses keadilan.
“Pemotongan anggaran akan menjadi masalah karena kami tidak bisa menggunakan anggaran non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk menjamin independensi,” kata Atnike dalam rapat dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi HAM, Kamis, 13 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Semula Komnas HAM mendapat anggaran Rp 112,8 miliar, yang kini tersisa Rp 71,6 miliar. Sisa anggaran itu harus digunakan untuk belanja pegawai, barang, dan modal. Duit yang tersisa untuk menjalankan tugas dan fungsi Komnas HAM tinggal Rp 4,8 miliar.
Dalam wawancara dengan Tempo pada Rabu, 5 Februari 2025, Atnike mengatakan sejumlah target penyelidikan pelanggaran HAM bisa mundur. Komnas HAM sulit menghadirkan saksi secara langsung ataupun mendatangi lokasi pemeriksaan di berbagai daerah. Salah satu kasus yang diselidiki Komnas HAM adalah pembunuhan aktivis Munir Said Thalib.
Anggaran untuk kantor Komnas HAM Provinsi Papua juga dipotong dari sekitar Rp 500 juta menjadi Rp 160 juta. Komnas HAM memiliki agenda tetap, seperti pemantauan pengungsi akibat konflik Papua. “Kami tak leluasa bergerak karena ongkos transportasi di Papua tinggi,” ucap Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits Ramandey.
Mantan anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menjelaskan bahwa pemotongan anggaran yang luar biasa besar di lembaga itu menunjukkan pemerintah tak serius dalam menegakkan hak asasi manusia. Sedangkan anggota Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, menilai advokasi kasus HAM bakal terganggu karena pemangkasan anggaran. ●
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tentara Aktif Pimpin Bulog
Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya saat memberi pernyataan setelah rapat evaluasi penyerapan gabah di Kementerian Pertanian, Jakarta, 9 Februari 2025. Tempo/Dian Rahma
KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara menunjuk Letnan Jenderal Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Bulog. Penunjukan itu tertuang dalam keputusan Menteri BUMN yang terbit pada Jumat, 7 Februari 2025. Sepekan sebelumnya, Novi dirotasi dari jabatannya sebagai Asisten Teritorial Panglima Tentara Nasional Indonesia menjadi Komandan Jenderal Akademi TNI.
“Penunjukan ini bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN yang didasarkan pada nota kesepahaman kedua institusi,” ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Hariyanto, Senin, 10 Februari 2025.
Penunjukan Novi dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. “Penempatan militer pada jabatan sipil makin memperlihatkan ketiadaan visi reformasi TNI di awal pemerintahan Prabowo Subianto,” ucap Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan. ●
Penunjukan Deddy Corbuzier Tuai Kecaman
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) memberi selamat setalah melantik Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan, Jakarta 11 Februari 2025. Instagram/dc.kemhan
MENTERI Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melantik influencer Deddy Corbuzier menjadi staf khusus pada Selasa, 11 Februari 2025. Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang mengatakan Deddy dinilai sebagai pakar komunikasi dan berpengaruh di media sosial.
“Harapannya nanti beliau (Deddy) bisa mengamplifikasi dan mensosialisasi kebijakan Kementerian Pertahanan,” tutur Frega, Selasa, 11 Februari 2025. Frega menyebutkan Presiden Prabowo Subianto menyetujui penunjukan Deddy.
Penunjukan Deddy menuai kecaman di media sosial. Apalagi pemangkasan anggaran besar-besaran terjadi di sebagian besar kementerian dan lembaga. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan mengatakan pengangkatan Deddy tak mengganggu anggaran kementeriannya. ●
Gerindra Usung Prabowo Lagi
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, 31 Agustus 2024. Antara/Fauzan
PARTAI Gerindra memutuskan menjadikan Prabowo Subianto sebagai ketua umum partai itu sekaligus calon presiden dalam Pemilihan Umum 2029. Keputusan itu diambil dalam Kongres Luar Biasa Gerindra Ke-VII di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 13 Februari 2025. “Jawaban Prabowo bersedia,” ucap Wakil Ketua Badan Pengawas Gerindra Rahmat Sorialam Harahap lewat pesan WhatsApp.
Langkah Gerindra yang langsung mengusung kembali Prabowo tak sampai lima bulan setelah dia menjabat dinilai sebagai sinyal bahwa agenda utama mereka bukanlah membenahi Indonesia, melainkan melanggengkan kekuasaan. “Ini adalah bentuk political greed yang vulgar. Ini bukan tentang visi, melainkan paranoia kekuasaan,” tutur Direktur Eksekutif PARA Syndicate Virdika Rizky Utama. ●
Anggaran Tinggi Pelantikan Kepala Daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Jakarta 23 Januari 2025. Tempo/Tony Hartawan
SEBANYAK 505 kepala daerah terpilih akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. Pelantikan kepala daerah itu berbeda dengan rencana awal. Sebelumnya Presiden hanya melantik gubernur—kemudian akan melantik bupati dan wali kota di wilayah masing-masing.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan biaya transportasi dan akomodasi kepala daerah selama di Jakarta menjadi tanggungan pemerintah daerah. “Semua daerah sudah ada anggarannya,” kata Bima pada Sabtu, 8 Februari 2025. Sedangkan anggaran pelantikan berasal dari Kementerian Sekretariat Negara.
Dosen ilmu politik Universitas Padjadjaran, Sumedang, Jawa Barat, Firman Manan, menilai rencana pelantikan di Jakarta sebagai pemborosan anggaran. Pemerintah pun akan mengumpulkan semua kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. “Beban anggarannya sangat besar,” ujar Firman, Jumat, 7 Februari 2025. ●
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
