Anggota DPR Cecar Menteri HAM Natalius Pigai: 105 Hari Tak Terlihat Bekerja

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XIII DPR RI mengkritik kinerja Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dalam 100 hari pertama bertugas di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa perwakilan fraksi mengatakan Pigai tidak terlihat bekerja selama 105 hari ini dan tampak tidak berperan dalam isu Rempang hingga pagar laut.
 
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mafirion, misalnya, mengaku senang melihat kinerja Pigai saat di Komnas HAM periode 2012-2017. Namun, ia menyorot perbedaan sikap Pigai ketika sekarang menjabat menteri HAM di kabinet Prabowo.
 
“Saya senang Pak Menteri waktu di Komnas HAM. Tapi dalam 105 hari Pak Menteri menjadi menteri ini, saya tidak lihat apa yang pernah Pak Menteri lakukan ketika di Komnas HAM,” kata Mafirion dalam rapat kerja Komisi XIII di gedung parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2025.
 
Ia menyampaikan kekhawatiran terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City dan meminta Pigai turun ke lapangan sebagai penengah antara warga dan pemerintah. Terbaru di Pulau Rempang, Kota Batam, tiga orang warga setempat ditetapkan sebagai tersangka karena menolak PSN Rempang Eco City.
 
Mafirion mengatakan telah beberapa kali berpesan kepada Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin untuk berkunjung ke Rempang. Ia berujar, “Pergilah ke sana, lihat. Dengarkan apa yang mereka katakan. Atau Kementerian HAM ini menjadi penengah antara masyarakat dan pemerintah. Bukan membela. Tidak membela pemerintah.”
 
Siti Aisyah dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan keluhan yang sama tentang kinerja Pigai. “Setelah 105 hari bekerja, kami enggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya bapak kerjakan selama jadi menteri HAM ini,” kata dia.
 
Ia menuturkan sejauh ini sudah banyak kasus pelanggaran HAM yang viral di Indonesia, seperti PSN Rempang dan pagar laut di perairan Tangerang hingga Bekasi. “Saya enggak lihat bapak hadir di sana,” kata Aisyah.
 
Raja Faisal Manganju Sitorus dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan Pigai kurang vokal dalam isu-isu HAM yang seharusnya ia tangani. Menurut dia, sikap Pigai berbeda dibanding saat ia bertugas di Komnas HAM.
 
“Kok sekarang setelah menjadi menteri kurang lantang, saya lihat,” kata dia. “Masalah Rempang kemarin, pagar laut, enggak ada muncul Pak Menteri. Padahal itu yang kami harapkan sebenarnya.”

Pigai tidak merespons secara langsung kritik para anggota Komisi XIII tentang kinerjanya dalam 105 hari ini. Saat rapat kembali dilanjutkan setelah diskors, ia hanya berkata, “Saya kira ini pertemuan yang sangat kekeluargaan, ya. Enggak ada tegang-tegangan. Karena semuanya ini saya kenal.” Ia kemudian menjawab pertanyaan dari beberapa fraksi, dan menanggapi sisanya secara tertulis.

Adapun Pigai menempati posisi pertama sebagai menteri kabinet Prabowo dengan kinerja terburuk versi Center of Economic and Law Studies (Celios). Rapor merah itu dirilis dalam studi Celios bertajuk “Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran”.
 
Menurut studi tersebut, kinerja Pigai mendapatkan nilai minus 113 poin. Ia juga masuk lima besar kategori “Menteri yang perlu di-reshuffle” dan “Menteri/Kepala Lembaga yang tak terlihat bekerja”.
 
“Skor terendah dalam evaluasi ini diraih oleh Natalius Pigai (Menteri HAM) dengan nilai mendekati -150. Skor ini mengindikasikan adanya kritik yang signifikan terhadap kebijakan di bidang HAM, karena beragam kontroversi atau kurangnya terobosan yang dilakukan,” demikian tertulis dalam studi Celios, pada Selasa, 21 Januari 2025.

Pilihan editor: Sjafrie Sjamsoeddin Sebut Tak Pedulikan Isu Politik pada Program Makan Bergizi Gratis di Papua