Anggota DPRD Jawa Barat Dukung Dedi Mulyadi Copot Kepala SMAN 6 Depok

TEMPO.CO, Depok - Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Pradi Supriatna mendukung keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mencopot Kepala SMAN 6 Depok Siti Faizah karena melanggar ketentuan dalam surat edaran gubernur tentang study tour. Sekolah itu tetap memberangkatkan para siswanya ke luar provinsi, yaitu Bali, padahal dilarang dalam surat edaran.

Pradi menilai keputusan Dedi Mulyadi tepat, karena warga, khususnya orang tua siswa, menginginkan kenyamanan dan rasa keadilan dalam memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak mereka. "Apa yang memang sudah menjadi kebijakan atau apalagi menjadi aturan daerah ya tentu diikuti ya, apalagi saat ini Pak Prabowo juga menggaungkan efisiensi anggaran," kata dia saat ditemui di Balai Kota Depok, Kamis, 20 Februari 2025.

Menurut Pradi, permintaan Dedi Mulyadi untuk tidak mengadakan study tour di luar Jawa Barat, selain untuk meminimalisir pengeluaran orang tua, hal tersebut juga agar lebih mengenalkan kearifan lokal. "Mungkin beliau lebih kepada ingin lebih mengenalkan wilayah atau daerahnya ya, Jawa Barat khususnya kepada para siswa. Lebih bermanfaat untuk meningkatkan pariwisata dan perekonomian Jawa Barat," ujarnya.

Mantan Wali Kota Depok periode 2016-2020 ini juga menilai langkah Dedi Mulyadi mencopot Kepala SMAN 6 Depok sudah tepat untuk memberikan peringatan kepada jajarannya. "Ya itu kan memberikan hentakan ya supaya irama atau orkestra yang dibangun oleh Pak Gubernur, ini ya tentu beliau punya pandangan lain terkait hal ini ya. Beliau memperlihatkan bahwa saat ini beliau memang ingin memberikan yang terbaik buat warga masyarakat termasuk di lingkungan sekolah. Saya rasa tepat," ucap Pradi.

Usai dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat di Istana Negara, Dedi Mulyadi menyatakan pihaknya langsung memproses penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok yang kukuh memberangkatkan siswanya pergi study tour, padahal sudah ia ingatkan sebelumnya. "Hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok, karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi," kata dia.