Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap yang berlangsung dari Senin, 17 Februari 2025 hingga Rabu, 19 Februari 2025. Aksi ini akan dilakukan secara bergilir di berbagai daerah, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Rangkaian demo akbar ini rencana akan dilakukan Kamis, 20 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Demonstrasi yang berlangsung hingga 18 dan 19 Februari ini bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dalam 100 hari kerjanya yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, terutama dalam sektor pendidikan dan kesejahteraan akademisi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal Putra Ansar, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk reaksi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi mahasiswa dan masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran. "Bagi kami, Indonesia Gelap sudah cukup mewakilkan ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga," ujarnya saat dihubungi Tempo pada Senin, 17 Februari 2025.
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) menyatakan akan baru bergabung dalam aksi massa yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat se-Yogyakarta pada Kamis, 20 Februari 2025.
Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan pada Selasa, 18 Februari 2025, Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto, menegaskan bahwa pihaknya akan tetap berpartisipasi dalam gerakan tersebut meskipun sedang dalam masa transisi kepengurusan.
"BEM KM UGM meskipun dalam masa transisi akan meleburkan diri pada aksi bersama masyarakat dan mahasiswa se-Yogyakarta yang akan dilaksanakan Kamis, 20 Februari 2025," ujarnya.
Tiyo menilai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis, dijalankan tanpa kajian akademik yang memadai dan justru mengakibatkan pemangkasan anggaran di sektor-sektor esensial. "Saya kira Presiden Prabowo mesti menyadari bahwa pemangkasan ugal-ugalan ini tidak boleh dilakukan sekadar untuk memenuhi janji politik sebuah program yang tidak melalui kajian akademik yang cukup," kata dia.
Tiyo juga menyerukan agar pemerintah tidak ragu untuk mengevaluasi bahkan membatalkan program tersebut jika terbukti merugikan sektor lain yang lebih fundamental. "Kami serukan evaluasi total program Makan Bergizi Gratis, tak perlu malu mempertimbangkan skema pembatalan. Dan kembalilah pada hal-hal fundamental yang dijanjikan Indonesia sejak merdeka, yakni salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya.
Selain itu, BEM KM UGM juga menyoroti penggunaan istilah 'efisiensi' oleh pemerintah dalam konteks pengelolaan anggaran. Menurut Tiyo, efisiensi memang diperlukan, terutama dalam memangkas belanja seremonial dan hal-hal yang tidak substansial. Namun, jika pemangkasan anggaran justru menyasar sektor pendidikan, kesehatan, fasilitas, dan pelayanan publik, maka hal itu patut dilawan.
"Apabila anggaran yang menyangkut hajat hidup masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas, dan pelayanan publik juga coba digerogoti, maka itu lebih tepat disebut pemangkasan anggaran ugal-ugalan dan oleh karenanya harus dilawan.” kata dia.
Aksi Indonesia Gelap yang akan digelar di Yogyakarta ini diprediksi akan diikuti oleh berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat. Hingga saat ini, titik aksi masih akan diumumkan lebih lanjut.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 sebagai upaya penghematan anggaran. Melalui kebijakan ini, ia menargetkan efisiensi di tingkat kementerian dan lembaga dapat menghemat anggaran negara hingga Rp 306,69 triliun.
Salah satu kementerian yang terdampak pemangkasan anggaran adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang, mengungkapkan bahwa kementeriannya mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 22,5 triliun dari total alokasi anggaran 2025 yang mencapai Rp 57,6 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa pemotongan anggaran juga mencakup Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Namun, ia menegaskan bahwa pengurangan tersebut lebih difokuskan pada pengeluaran non-esensial, seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), dan kegiatan seremonial.
“Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak (pemangkasan anggaran), sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi,” ujarnya.
Sapto Yunus, Mega Putri Mahadewi, dan Hendrik Khoirul Muhid berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
