Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah memulai pembangunan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) di empat titik di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peletakan batu pertama pembangunan ini dilaksanakan secara simbolis oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pada Kamis, 5 Desember 2024 di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi NTB.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain di BPBD Provinsi NTB, pusat pengendalian operasi ini akan dibangun juga di BPBD Kota Mataram, BPBD Kabupaten Lombok Tengah, dan BPBD Kabupaten Lombok Utara. Menurut Suharyanto, pusdalops ini bertujuan menghadirkan pusat kendali yang tidak hanya menjadi "jantung" operasional dalam penanggulangan bencana, tetapi juga menjadi pusat koordinasi yang berbasis teknologi, data, dan informasi yang terintegrasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Surhayanto juga menekankan pentingnya fase pencegahan sebelum terjadinya bencana demi memperkecil dampak atau risiko bencana.
"Konsepnya adalah peringatan dini bencana, khususnya tsunami. BMKG memasang alat peringatan dini apabila terjadi gempa bumi dan tsunami kemudian dilanjutkan BNPB meneruskan peringatan dini tersebut kepada masyarakat melalui berbagai media seperi sirine, rambu evakuasi, tempat evakuasi dan juga pembentukan Desa Tangguh Bencana", kata Suharyanto dalam keterangan resmi yang diterima pada Sabtu, 7 Desember 2024.
Pembangunan command center di NTB merupakan bagian dari Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia (IDRIP) yang merupakan bentuk kerjasama dari Pemerintah Republik Indonesia dengan World Bank. Pekerjaan ini dilaksanakan menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia dengan jadwal pengerjaan selama 150 hari.
"Proyek ini nantinya akan dihibahkan ke pemerintah daerah, maka saya minta kepada Kepala Pelaksana BPBD untuk laksanakan semaksimal mungkin, penuhi waktunya jangan sampai mundur dari 150 hari. Pastikan kualitas seusai dengan standar yang diharapkan," ujar Suharyanto.
Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu dari 16 provinsi lainnya yang terpilih sebagai lokasi program IDRIP. NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi risiko bencana alam cukup tinggi. Berdasarkan dokumen Indeks Kajian Risiko Indonesia BNPB edisi Januari 2023, wilayah Provinsi NTB dilewati oleh patahan sesar Flores Back Arc Thrust, sesar Lombok Strait Strike-slip Fault, sesar Teluk Panas Fault dan sesar Sape Strike-slip Fault.
Foto 
