Cawe-cawe Polisi Memenangkan Bobby Nasution di Pilkada Sumatera Utara

DATANG ke kantor Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin, 4 November 2024, Tagor Siregar diminta ikut mendeklarasikan dukungan untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution dan Surya. Kepala Desa Silaiya Tanjung Leuk itu mengaku diundang untuk menghadiri acara syukuran pejabat kecamatan yang akan pergi ke Tanah Suci. “Begitu saya sampai, kok beda acaranya?” katanya kepada Tempo, Jumat, 8 November 2024.

Belasan kepala desa lain dan seorang lurah juga hadir dalam acara tersebut. Tagor mengaku tak mengetahui alasan Camat Sayur Matinggi, Enri Cofermi Batubara, meminta mereka mendukung Bobby Nasution, menantu mantan presiden Joko Widodo. Hingga Sabtu pagi, 9 November 2024, Enri tak merespons pesan dan panggilan telepon dari Tempo.

Belakangan, rekaman video deklarasi dukungan untuk Bobby Nasution beredar di media sosial. Tim Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, lawan Bobby dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara, melaporkan pengerahan kepala desa itu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara. Ketua tim hukum Edy, Yance Aswin, meminta Bawaslu segera memproses para pelaku.

Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sumatera Utara Saut Boangmanalu menyatakan lembaganya telah melimpahkan dugaan pelanggaran oleh perangkat pemerintah itu kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Soalnya, menurut dia, lokasi deklarasi ada di Mandailing Natal. “Laporan itu secara formil dan materiil memenuhi syarat,” ujar Saut. 

Tim hukum Edy-Hasan mendapat banyak laporan soal ketidaknetralan perangkat pemerintah. Lembaga lain yang ditengarai terlibat adalah Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Yance menuding polisi memobilisasi kepala desa untuk memenangkan Bobby Nasution. Salah satunya terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai.



Kepada Tempo, seorang kepala desa di Kecamatan Perbaungan bercerita bahwa Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Bhabinkamtibmas mendatangi dia di kantornya pada akhir Oktober 2024. Petugas itu lalu menyampaikan pesan dari pimpinannya yang meminta perangkat desa ikut memenangkan Bobby. Targetnya, 60 persen pemilih di desanya.

Menurut kepala desa itu, personel Bhabinkamtibmas juga meminta data pemilih di wilayahnya. Data itu akan digunakan untuk membagikan bahan kebutuhan pokok atau sembako plus duit Rp 25 ribu untuk setiap pemilih Bobby dan Surya. Dengan jumlah pemilih di Perbaungan lebih 82 ribu orang, berarti duit yang bakal dibagikan kepada pemilih mencapai Rp 1,2 miliar, belum termasuk sembako.

Aparat juga menyebutkan bahwa polisi akan mencari kesalahan kepala desa itu dalam pengelolaan dana desa jika menolak memenangkan Bobby Nasution. Mendapat ancaman itu, narasumber ini keder. Ia pun menyanggupi permintaan polisi. Bersama perangkat desa lain, ia mensosialisasi Bobby dan Surya, Bupati Asahan.

Serdang Bedagai merupakan salah satu kantong suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sumatera Utara. Bupati inkumben Darma Wijaya adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Serdang Bedagai. Dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024, ia kembali maju sebagai calon bupati.

Dua narasumber di partai pendukung Bobby Nasution yang mengetahui strategi pemenangan Wali Kota Medan itu mengatakan banyak kantor polisi di kabupaten dan kota di Sumatera Utara ikut menggalang dukungan. Polisi menyiapkan alat peraga kampanye serta duit Rp 500 juta. Logistik itu kemudian dibagikan hingga ke tingkat kecamatan dan desa. 

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku mendapat informasi serupa. Ia menuding mobilisasi polisi hingga ke pelosok desa tak lepas dari peran Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Whisnu Hermawan Februanto. “Mobilisasi kepolisian resor dan kepolisian sektor tak mungkin berjalan tanpa instruksi Kapolda,” kata Hasto.

Sebelum dilantik sebagai Kepala Polda Sumatera Utara pada 29 Juli 2024, Whisnu menjabat Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI. Dua kolega Bobby Nasution mengatakan Whisnu terpilih menjadi kapolda karena permintaan suami Kahiyang Ayu, putri Jokowi, tersebut.

Ketua tim hukum Edy-Hasan, Yance Aswin, menuding ada perwira bintang satu di Polda Sumatera Utara yang turut membantu pemenangan Bobby Nasution. “Ada polisi bintang satu mulai terlibat dalam kegiatan politik,” tutur Yance pada Selasa, 29 Oktober 2024. Hanya ada satu perwira berpangkat brigadir jenderal di sana, yaitu Wakil Kepala Polda Sumatera Utara Rony Samtana.

Hubungan Wakil Kapolda dengan Bobby Nasution ditengarai terjalin lewat putra Rony, Rafie Edcel Samtana. Penelusuran Tempo menunjukkan bahwa Rafie pernah memiliki saham 2 persen di PT Mineral Trobos. Perusahaan tambang itu terseret dalam kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

Pada awal Agustus 2024, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili mengatakan di persidangan bahwa Abdul Gani Kasuba kerap menyebut istilah “Blok Medan” dalam pengurusan izin tambang. Menurut Suryanto, Blok Medan yang dimaksud merupakan jatah izin tambang untuk Bobby Nasution.

Kampanye calon gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, di Desa Bawomataluo, Kabupaten Nias Selatan, 3 November 2024. Antara/Ho-Rumah Pemenangan Bobby-Surya

Baik Whisnu maupun Rony tak merespons pesan dan panggilan telepon dari Tempo hingga Sabtu pagi, 9 November 2024. Juru bicara Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Komisaris Besar Hadi Wahyudi, mengatakan polisi tak cawe-cawe di pilkada. “Netralitas kami diatur undang-undang, peraturan pemerintah, dan diperkuat surat telegram Kapolri,” katanya, Jumat, 8 November 2024.

Ketua tim pemenangan Bobby-Surya, Hinca Panjaitan, menyangkal jika disebut ada mobilisasi polisi, aparat desa, dan perangkat pemerintah untuk memenangkan jagoannya. “Kami kampanye sesuai dengan mekanisme dan aturan,” ujarnya, Jumat, 8 November 2024. 

Hingga awal November 2024, elektabilitas Bobby Nasution dan Surya berada jauh di atas Edy Rahmayadi-Hasan Basri. Survei Litbang Kompas mencatat Bobby dipilih 44,9 persen dari 800 responden dan Edy 28 persen. Sigi Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Bobby 62 persen dan Edy 29,1 persen. 

Elektabilitas Edy jeblok ditengarai karena logistik tak melimpah. Dua politikus PDIP mengatakan Edy belum menyerahkan dana saksi sekitar Rp 25 miliar. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim logistik Edy seret karena kerap dipotong oleh lawan. “Pengusaha yang mau membantu Edy ditelepon tim lawan dan dilarang memberi logistik,” ucapnya.

Hasto menduga elektabilitas Edy Rahmayadi dalam pilkada Sumatera Utara tertinggal jauh dari Bobby Nasution karena ada intimidasi. Ia mencontohkan, mantan Bupati Batu Bara, Zahir, ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus suap seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK pada 29 Juni 2024. “Kejadian itu menjadi peringatan untuk kepala daerah lain.”