Tangan Jokowi dan Polisi di Pilkada 2024

•••

MANDEKNYA elektabilitas Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen ditengarai disebabkan oleh mesin partai pendukungnya tak kunjung panas. Kepada Tempo, sejumlah petinggi Koalisi Indonesia Maju mengatakan bahwa mereka angot-angotan mendukung Luthfi. Salah satu sebabnya, tak ada kader partai mereka yang menjadi calon gubernur dan wakil gubernur.

Gerindra salah satunya. Partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu semula berniat mengusung Sudaryono, Ketua Gerindra Jawa Tengah, untuk berlaga dalam pemilihan gubernur. Namun lobi-lobi Joko Widodo terhadap Prabowo membuat Sudaryono batal menjadi calon gubernur. Jokowi menjadikan orang kepercayaan Prabowo itu Wakil Menteri Pertanian. 

Baik Gerindra maupun sejumlah partai lain juga berkoalisi dengan PDI Perjuangan dalam pemilihan bupati dan wali kota di Jawa Tengah. Gerindra, misalnya. Ada belasan kader partai itu yang berduet dengan calon kepala daerah dari partai banteng. Kondisi itu membuat mereka tak bisa serta-merta mengkampanyekan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. 

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen saat bertemu Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo, di Solo, 3 November 2024. Antara/Ho-Dok. Pribadi

Sudaryono membantah bila Gerindra disebut tak sepenuh hati memenangkan Luthfi. Ia pun menampik kabar ihwal kegagalannya mendapat tiket lantaran semua mesin partainya bergerak untuk memenangkan Luthfi. “Kami pastikan semua mesin Gerindra dari awal hingga sekarang untuk Pak Luthfi dan Gus Yasin,” kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Ia pun menampik jika koalisi dengan PDIP di tingkat kabupaten dan kota disebut membuat Gerindra tak leluasa berkampanye untuk Luthfi. “PDIP enggak hanya berkoalisi dengan Gerindra, tapi juga dengan partai lain,” ucapnya.

Sebaliknya, PDIP terus menggenjot elektabilitas Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri datang ke Semarang pada Jumat, 25 Oktober 2024, baliho dan spanduk Andika-Hendrar bermunculan di berbagai penjuru. Bagaimanapun, Jawa Tengah merupakan basis suara partai banteng.

Kedatangan Megawati membuat para petinggi partai pendukung Luthfi berkumpul di Grand Mercure Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, dua hari kemudian. Sudaryono dan Ketua PKB Jawa Tengah Muhammad Yusuf Chudlori serta Ketua Partai Demokrat Jawa Tengah Rinto Subekti hadir dalam pertemuan itu.

Sejumlah narasumber yang mengetahui isi pertemuan itu mengatakan kedatangan Megawati menjadi salah satu topik perbincangan. Namun Sudaryono menyatakan pertemuan itu bertujuan membahas strategi pemenangan Luthfi-Taj Yasin. Ia menampik ada pembahasan soal kedatangan Megawati. “Kami memaksimalkan pergerakan,” ujarnya.

Yusuf Chudlori bercerita, para petinggi partai pendukung Luthfi bersepakat menggerakkan semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah dari daerah pemilihan di Jawa Tengah hingga tingkat kecamatan. “Mereka punya basis suara masing-masing,” kata Yusuf pada Selasa, 5 November 2024. 

Tak hanya mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen juga ditengarai mendapat sokongan kepolisian. Korps Bhayangkara diduga mendorong kepala desa untuk mengkampanyekan Luthfi. Empat kepala desa dari berbagai daerah di Jawa Tengah yang ditemui Tempo mengaku didekati oleh anggota kepolisian untuk mendukung Luthfi.

Manuver polisi menggalang dukungan dari kepala desa ditengarai telah berjalan sebelum Luthfi ditetapkan sebagai calon gubernur. Para kepala desa mengaku diminta mencetak spanduk bergambar wajah Luthfi dengan biaya sendiri dan memasangnya di jalan utama. Setelah spanduk terpasang, para kepala desa diminta berswafoto dan melaporkannya ke polisi. 

Menurut narasumber yang sama, kepala desa yang ogah mendukung Luthfi akan mendapat surat panggilan dari kepolisian di wilayah mereka. Ada juga yang dipanggil oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Dalam surat pemanggilan yang salinannya diperoleh Tempo, para kepala desa diminta memberikan klarifikasi soal penggunaan dana desa.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku mendapat laporan dari tim pemenangan Andika-Hendrar soal pemanggilan kepala desa tersebut. “Polanya sama seperti pemilihan presiden,” ujar Hasto kepada Tempo di Jakarta Pusat, Kamis, 7 November 2024.

Saat pemilihan presiden atau pilpres 2024, korps “baju cokelat” di berbagai wilayah pun ditengarai menekan kepala desa menggunakan kasus hukum. Polisi diduga meminta mereka mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Di Jawa Tengah dan berbagai daerah lain, seperti dilaporkan majalah ini, para kepala desa akhirnya mengalihkan dukungan kepada Prabowo-Gibran.

Para kepala desa yang diminta mendukung Luthfi pun tergabung dalam grup percakapan WhatsApp bernama “Kopel” atau “Komando Pemenangan Luthfi”. Tempo melihat percakapan di tiga grup Kopel melalui dua telepon seluler kepala desa yang berbeda. Isinya antara lain pengarahan untuk memenangkan Luthfi dan permintaan pemasangan alat peraga kampanye.

Anggota tim advokat Andika Perkasa, Rahmulyo Adiwibowo, bercerita bahwa timnya pernah melaporkan acara pengerahan kepala desa di salah satu hotel bintang lima di Kota Semarang. Hampir seratus kepala desa hadir di sana. Badan Pengawas Pemilihan Umum Semarang lalu membubarkan acara itu. “Yang membiayai ternyata kepolisian,” kata Rahmulyo pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menuding ketidaknetralan polisi di Jawa Tengah itu terjadi karena ada peran Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ribut Hari Wibowo. Ia menduga ada perintah Kepala Polda agar personel kepolisian menggalang dukungan dari kepala desa.

Ribut Hari Wibowo menggantikan Ahmad Luthfi sebagai Kapolda Jawa Tengah. Sebelumnya, ia menjadi Kepala Biro Pembinaan Karier Kepolisian RI. Sama seperti Ahmad Luthfi dan Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ribut dianggap memiliki kedekatan dengan keluarga Solo. Ia menjadi Kepala Polresta Surakarta pada 2017.

Dihubungi pada Jumat, 8 November 2024, Ribut tak mau menjawab pertanyaan Tempo. Ia mempersilakan Tempo datang ke Jawa Tengah dan melihat keadaan di sana. “Nanti datang, lihat, dan rasakan atmosfernya. Saya enggak akan mengarahkan,” ujarnya.

•••

KETIDAKNETRALAN polisi di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah, dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pada Kamis pagi, 7 November 2024, Hasto memberikan laporan soal manuver polisi menggembosi calon kepala daerah dari partai banteng. Megawati lalu meminta Hasto menggaungkan kecurangan itu. “Ibu meminta kami tetap terukur melawan penggunaan aparat hukum di pilkada,” kata Hasto. 

Sorenya, Hasto menggelar rapat bersama anggota Komisi bidang Hukum DPR dari Fraksi PDIP di kantor partai. Berlangsung lebih dari satu jam, rapat menilai ketidaknetralan polisi bisa mengulangi kekalahan PDIP di pilpres 2024. Pengurus PDIP pun menginstruksikan semua anggota Komisi bidang Hukum DPR dari PDIP memantau kondisi di lapangan. “Mereka bertugas mengingatkan Kapolda.” 

Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP Andi Widjajanto mengatakan partainya memiliki resep berbeda untuk menghadapi kecurangan di pemilihan kepala daerah. Sebelumnya, saat pilpres 2024, PDIP memilih mengumpulkan bukti dan baru bertarung di Mahkamah Konstitusi. Kini PDIP langsung membuka kecurangan kepada publik. “Ini untuk memberi efek gentar dan menyemangati pasukan di bawah,” ujarnya, Kamis, 7 November 2024.

Selain bergerak melawan kecurangan, tim calon Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi bergerak untuk menarik massa. Andi bercerita, ada tiga tim yang bergerak untuk melakukan pemenangan. Pertama, tim yang berasal dari partai; kedua, tokoh senior partai; dan ketiga, jaringan purnawirawan. 

Andi menjelaskan, purnawirawan itu berasal dari jaringan Andika yang merupakan Panglima TNI periode 2021-2022 ataupun dari Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri atau FKPPI. “Purnawirawan ini bergerak dengan membuat jejaring teritorial,” tutur Andi, mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional.