Dinasti Politik Marak Lagi

PEMILIHAN Umum atau Pemilu 2024 akan diwarnai dinasti politik. Hasil riset bersama antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Tempo menemukan sekitar 150 orang dalam daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah tingkat provinsi serta kabupaten dan kota memiliki hubungan kekerabatan.

Hubungan mereka meliputi orang tua, anak, cucu, suami-istri, saudara kandung, dan keponakan. “Politik dinasti masih sangat kental,” ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Senin, 28 Agustus lalu. Menurut Kurnia, keluarga elite politik serta pejabat juga mendapat nomor urut atas sebagai calon legislator dan ditempatkan di daerah pemilihan yang berpotensi mendapatkan kursi.

Baca: Bahaya Politik Dinasti Jokowi

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan para calon legislator dinasti memiliki sumber daya untuk mendapatkan keuntungan elektoral. Misalnya, memanfaatkan program-program kementerian untuk membantu keluarganya melakukan sosialisasi.

Khoirunnisa mencontohkan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pernah menjual minyak goreng murah sekaligus mengkampanyekan putrinya, Futri Zulya Savitri, yang akan maju sebagai calon legislator di Daerah Pemilihan Lampung I. “Kondisi ini tidak sehat juga bagi lingkup internal partai politik. Kader partai yang sudah lama dikorbankan,” katanya.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga mengatakan saat itu Futri hadir sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat PAN. Minyak goreng murah itu dibeli oleh Futri dan kemudian dibagikan ke daerah pemilihannya. Ihwal dinasti politik, Viva menyebutkan setiap orang punya hak mencalonkan diri. “Lampung I itu karena tanah kelahiran bapaknya dan punya basis massa di situ,” tuturnya.

Kekerasan pada Anak di Lamongan

SMPN 1 Sukodadi, Lamongan. Google

GURU Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur, Endang Widati, mencukur rambut bagian depan 20 siswa sampai botak karena mereka tak menggunakan dalaman hijab. “Wali murid sudah menerima permohonan maaf dari yang bersangkutan (Endang). Jadi ini sudah clear,” ujar Kepala SMPN 1 Sukodadi, Harto, Rabu, 30 Agustus lalu.

Karena perbuatannya, Endang ditarik ke dinas pendidikan setempat dengan status tanpa jabatan. Ia tak boleh mengajar di SMPN 1 Sukodadi hingga waktu yang tidak ditentukan. Kepala Bidang Advokasi dan Kampanye Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Habibus Salihin mengatakan kejadian ini merupakan bentuk kekerasan pada anak.

Baca: Siapa Anggota DPR yang Dilaporkan Melakukan Kekerasan Seksual?

“Tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan pelaku merupakan delik biasa sehingga proses hukum tetap dijalankan sebagaimana mestinya,” katanya.

Jokowi Tunjuk Pengganti Ganjar dan Ridwan

PRESIDEN Joko Widodo menunjuk Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat menggantikan Ridwan Kamil. Jokowi juga menunjuk eks Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Nana Sudjana, sebagai penjabat Gubernur Jawa Tengah menggantikan Ganjar Pranowo.

Baca: Di Balik Kisruh Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

“Diputuskan dalam rapat tim penilai akhir,” ujar tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, Jumat, 1 September lalu. Pelantikan penjabat gubernur itu akan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Ridwan dan Ganjar akan mengakhiri masa jabatan mereka pada 5 September 2023 bersama 85 kepala daerah lain. Sepuluh di antaranya pejabat setingkat gubernur.