Eh, dicopot

BAROAR Parlaungan mengalami nasib sial. Kepala Dinas Penertiban Peraturan Kota Madya Medan, pekan silam, dicopot dari jabatannya. Ceritanya berawal ketika Gubernur Sum-Ut, Kaharuddin Nasution, 31 Maret siang melintasi dengan mobilnya di Jalan Juanda, Medan. Di jalan protokol ini, kebetulan seorang penjual buah, yang di kota itu disebut tukang tengteng, menyeberangi jalan itu. Karena sarat beban, dan jalan licin karena hujan, tukang tengteng itu bergerak lamban. Akibatnya, hampir sekitar lima menit mobil Pak Gubernur terhenti. Rupanya, Gubernur jengkel dengan peristiwa itu. Setiba di rumahnya, ia segera memerintahkan ajudannya langsung memanggil Parlaungan, Kepala Dinas Penertiban Peraturan Kota Madya Medan. Kaharuddin menghardik bawahannya itu, dan menuduhnya kurang becus menertibkan para pedagang. Menurut peraturan, demikian Gubernur, tidak dibenarkan pedagang kaki lima beroperasi di jalan protokol. Dengan nada tinggi akhirnya Pak Gubernur berkata, "Apa kamu mau saya pindahkan?" Parlaungan pun menyahut, "Siap!" Eh, ternyata Gubernur Kaharuddin tak sekadar menggertak. Ia segera mengontak Wali Kota Medan, Agus Salim Rangkuti, atasan langsung Parlaungan. Esoknya, pada 1 April, pun terjadilah serah terima jabatan dari Parlaungan kepada Iwasimun 43, Kepala Markas Wilayah Hansip Medan. Acara yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota itu tak berlangsung lama, dan hanya dihadiri tak sampai sepuluh orang. Seusai serah terima itu, Parlaungan, yang sehari-hari dikenal berpakaian necis, serta mengisap pipa itu, lantas membawa penggantinya ke kantor Dinas Penertiban Peraturan Kota Madya Medan. Dalam kesempatan itu pula, ia bercerita mengapa ia diganti secara mendadak. Wali Kota Medan, Agus Rangkuti, mengatakan mutasi di kalangan pejabat adalah biasa. "Sudahlah, nggak ada apa-apa," katanya. Yang terang, sejak peristiwa yang nahas bagi Parlaungan itu, kini jalan-jalan protokol di Kota Medan bersih dari pedagang kaki lima. Sedikitnya, tiap hari dua petugas ditempatkan ronda di situ. Mayor Iwasimun, pejabat yang baru, tentulah, tak ingin tersingkir pula. Persoalannya, apakah pejabat baru, entah di Medan entah di mana, cuma bekerja baik setelah ada yang dicopot oleh gubernur.