Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Willy Aditya menilai ide perubahan sistem pemilihan kepala daerah tidak bisa dieksekusi secara terburu-buru. Dia menekankan perlu kajian mendalam sebelum mengambil keputusan perubahan sistem pilkada tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“NasDem melihatnya harus ada kajian yang komprehensif yang melibatkan political society, civil society dan akademisi untuk melakukan riset mendalam,” kata Willy dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 19 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Komisi XIII DPR ini mengatakan, sistem pilkada langsung lahir sebagai kritik terhadap sistem pemilu tertutup dan membatasi kedaulatan rakyat. Setelah sistem pilkada diubah menjadi langsung, kata Willy, memang masih terdapat sejumlah kekurangan.
Untuk itu, dia mendorong agar pengambil kebijakan bisa mempertimbangkan baik-buruk perubahan sistem pilkada tersebut. “Kita masih punya banyak waktu karena ini baru selesai pilkada, ini situasinya dalam keadaan lelah. Dan jangan pernah mengambil keputusan saat sedang emosional,” katanya.
Sebelumnya, isu perubahan sistem pilkada kembali menjadi sorotan saat Presiden Prabowo Subianto mengusulkan perubahan mekanisme pilkada, dari pemilihan langsung ke pemilihan di DPRD.
Usulan itu diungkapkan Prabowo saat berpidato dalam perayaan ulang tahun Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024. Acara ini dihadiri ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Prabowo.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," ujar Prabowo.
Adapun komisioner KPU bidang Teknis dan Penyelenggaraan, Idham Holik, meminta sistem pilkada saat ini tetap dipertahankan. Dia mengatakan pilkada langsung adalah esensi demokrasi dan wujud pengakuan terhadap kedaulatan rakyat.
“Indonesia sudah punya prestasi yang luar biasa dalam menyelenggarakan pilkada secara langsung, dan sudah sewajarnya harus dipertahankan,” kata Idham kepada Tempo melalui sambungan telepon, Selasa, 17 Desember 2024.
Foto 
