Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengevaluasi sejumlah aspek teknis pelaksanaan debat kedua pemilihan presiden, Rabu, 20 Februari 2019. Evaluasi meliputi sistem keamanan pelaksanaan debat capres, keberadaan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, hingga koordinator lapangan atau floor manager.
Baca: Kubu Prabowo Mulai Persiapkan Sandiaga untuk Debat Cawapres
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Untuk mengantisipasi keributan antar-pendukung calon dalam ruang debat,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Arief menuturkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta pelaksanaan debat calon presiden dapat dilakukan secara lebih tenang, nyaman, dan fokus. Karena itu, jumlah pendukung dari masing-masing pasangan di dalam ruangan debat bakal dikurangi. “Semua usul akan dibahas dalam rapat berikutnya,” kata dia.
KPU memberikan ruang kepada setiap kubu untuk memberikan masukan pelaksanaan debat ketiga, yang bakal digelar pada 17 Maret 2019. Sebelumnya, dua debat sudah diadakan, yaitu debat dua pasang calon presiden-wakil presiden pada 17 Januari serta debat dua calon presiden pada Ahad, 17 Februari lalu.
Tensi ruang debat calon presiden pada Ahad malam lalu sempat memanas. Kubu pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, memprotes KPU karena merasa calon presidennya diserang dengan isu personal oleh calon presiden inkumben, Joko Widodo.
Mereka mempersoalkan pernyataan Jokowi yang menyebut Prabowo memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah. Beberapa pendukung Prabowo, seperti Ferdinand Hutahaean, Jansen Sitindaon, dan Ansufri Idrus Sambo, mengerubungi pimpinan KPU dan Ketua Bawaslu, Abhan.
Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan lembaganya tak memiliki aturan yang rinci mengenai pernyataan yang dianggap menyerang lawan dengan isu personal. “Itu ranah Bawaslu nanti yang menentukan melanggar atau tidak,” ucapnya.
KPU, kata Wahyu, memilih berfokus mempersiapkan terobosan untuk format debat ketiga agar berlangsung lebih terbuka, eksploratif, dan membuat kandidat lebih nyaman. Dalam debat ketiga nanti, KPU berencana melibatkan sejumlah pakar, aktivis, dan praktisi yang kompeten untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada kandidat.
“Pertanyaan panelis tetap ada. Kami menginisiasi ada pertanyaan langsung dari pihak yang terlibat dan kompeten dengan tema,” tuturnya. Debat ketiga nanti bakal mengusung tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta sosial dan kebudayaan.
Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, mengatakan telah merekomendasikan agar KPU mengurangi jumlah pendukung yang dapat memasuki ruang debat. Selain membatasi jumlah pendukung, Bawaslu merekomendasikan agar KPU melarang para pendukung membawa alat peraga kampanye ke ruang debat. “Komitmen ini harus sama-sama dibangun dari kedua belah pihak,” kata dia.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Priyo Budi Santoso, menuturkan pihaknya menyetujui rekomendasi Bawaslu untuk mengurangi jumlah pendukung. Menurut dia, jumlah pendukung yang terlalu banyak berpotensi menciptakan gangguan dan intimidasi bagi kandidat dan antar-pendukung. “Supaya tidak ada psywar yang mengganggu jalannya debat dua kandidat untuk menyampaikan pandangan terbaiknya,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Berkarya itu.
Adapun Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Erick Thohir, mengatakan pihaknya tak terlibat dalam kericuhan yang terjadi di ruang debat. Menurut dia, peristiwa itu wajar terjadi karena antusiasme pendukung dalam menonton debat. “Saya rasa itu bukan ricuh. TKN tidak ricuh. Kami punya tim hura-hura anak muda milenial yang semangat nonton bareng,” ucapnya.
Baca: Timses Siapkan Data untuk Ma'ruf Amin Hadapi Serangan Sandiaga
Mengenai tudingan bahwa Jokowi telah menyerang secara personal dalam acara debat, menurut Erick, pernyataan Jokowi bukan bermaksud menyerang Prabowo secara personal, melainkan hanya upaya memberikan penjelasan mengenai kebijakan pemerintah.
ARKHELAUS WISNU | DEWI NURITA
Foto 
