Federasi Serikat Guru Indonesia Beri Catatan soal Kebijakan Merdeka Belajar

Sejak konflik merek Merdeka Belajar FSGI selaku organisasi profesi guru telah memberikan kritik dan rekomendasinya. Namun kebijakan ini terus ditayangkan, bahkan kini telah mencapai 22 Episode. 

“Benarkah semuanya telah menuju kearah transformasi Pendidikan Indonesia, apakah setiap episodenya berjalan berkesinambungan, apakah dapat terlihat masa depan pendidikan Indonesia yang berkualitas ataukah justru terbaca tujuan spekulatif yang tidak berkelanjutan?” ujar Mansur, Wakil Sekjen FSGI. 

Mansur mengatakan terobosan Merdeka Belajar Episode-1 dengan empat bidang sasaran, yaitu mengganti Ujian Nasional menjadi Asesmen Nasional, bahkan membatalkan UN 2020, menghapus USBN yang bertepatan dengan Pandemi Covid-19, menyederhanakan RPP menjadi 1 Lembar, menyesuaikan kuota jalur prestasi maupun zonasi.  

“Kebijakan ini telah cukup memberi angin segar pendidikan Indonesia ketika itu. Kenyataannya adalah tidak semua episode Merdeka Belajar  berdampak bagi pendidikan, bahkan tidak sedikit yang dinilai kontra produktif terhadap kelangsungan program pendidikan di Indonesia,” kata Mansur yang juga guru dan wakil kepala sekolah di Lombok Barat. 

Ketika Episode-4 Program Organisasi Penggerak (POP) diluncurkan, berbagai reaksi ketidak percayaan publik mengemuka. “FSGI memberikan kritik keras dimulai dari proses rekrutmen hingga model impelementasinya. Apa yang terlihat hingga paruh kedua tahun bukanlah sebuah kemajuan yang diharapkan,” kata Eka Ilham, Kepala Bidang Diklat FSGI.

Eka mengatakan berdasarkan fakta lapangan diketahui kebanyakan pelatihan model online yang diikuti oleh para guru sekolah sasaran sebatas pelatihan 1-3 jam atau paling lama dengan durasi 3 hari. Selain itu, pelatihan ini kebanyakan berisi teori tanpa dibekali praktik dan tidak disertai pendampingan. Eka menuturkan kebanyakan guru justru bingung saat akan mencoba mengimplementasikan karena tidak ada contoh-contoh praktik yang sudah dilakukan. 

“Akibatnya, pelatihan hanya tinggal pelatihan yang berujung sekedar pengetahuan tanpa implementasi,” ujarnya.

Adapun Episode-5 Program Guru Penggerak (PGP) dimaksudkan sebagai Program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang mewujudkan SDM unggul Indonesia. FSGI menilai secara konsep program ini sangat baik dan jika berhasil dipercaya dapat menjadi program yang akan berdampak besar pada pendidikan di Indonesia. 

“Namun, fakta lapangan menunjukkan bahwa proses seleksi dan pelatihan yang lama bagi Calon Guru Penggerak (CGP) bukannya menjamin perubahan paradigma pembelajaran pada CGP, tetapi justru telah menyita waktu dan tenaga para CGP. Bahkan banyak tugas-tugas pokok guru yang mereka abaikan hanya untuk mengejar status lulus”, kata Fahmi Hatib, Presidium FSGI. 

Kebijakan Kemendikbudristek pada program guru penggerak, sebagian besar energi Merdeka Belajar dikerahkan kepada guru penggerak. “Iming-iming calon kepala sekolah, bahkan perubahan nama kantor menjadi serba guru penggerak hanya akan berdampak pada kuantitas yang belum tentu berkelanjutan,” kata Fahmi yang juga kepala sekolah di kabupaten Bima. 

Padahal, pola pembelajaran daring melalui LMS dengan sesekali pertemuan luring tidak sepenuhnya mengubah pola pikir dan pola tindak CGP. “Apalagi kriteria lulus yang lebih bersifat administratif belaka hanya mengejar kuantitas dan sangat jauh dari cita-cita perubahan paradigma pembelajaran yang berkualitas”, kata Fahriza Marta Tanjung, Wakil Sekjen FSGI. 

Selanjutnya: komunikasi dan kordinasi tidak sesuai harapan...

Kemudian episode-7 Program Sekolah Penggerak dimaksudkan untuk mengembangkan agen-agen perubahan di sekolah-sekolah. Ini diawali dengan pemberdayaan kepala sekolah dan guru menjadi SDM unggul melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan intervensi yang holistik dalam hal pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, sampai pendampingan selama tiga tahun ajaran bagi sekolah negeri maupun swasta. 

“Sayangnya, tujuan baik ini tidak didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang baik  antara pihak Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah. Sehingga, program ini berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah selaku pemilik satuan Pendidikan”, kata Fahriza. 

Sekolah Penggerak juga diniatkan sebagai ujicoba Seperangkat Kurikulum Prototipe. Namun, menurut Fahmi, pada praktiknya ternyata masih banyak kelemahan, maka hal tersebut akan berdampak pada  pada lemahnya Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) baik pada sekolah penggerak terlebih pada sekolah IKM Mandiri.

Episode-15 Kurikulum dan Platform Merdeka Mengajar dengan tujuan menawarkan Struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan fokus pada materi yang esensial, sehingga guru lebih leluasa mengajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. “Akan tetapi perubahan kurikulum ini tidak berarti banyak ketika tidak diikuti dengan perubahan kebijakan guru, misalnya saja kebebasan Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk memberikan pelajaran vokasi namun tidak berjalan karena gurunya tidak tersedia”, kata Fahmi Hatib, Kepala SLBN Kabupaten Bima. 

Fahmi mengatakan sebetulnya Platform Merdeka Mengajar (PMM) Kemendikbud memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Namun, faktanya PMM ini tidak lebih baik dari aplikasi lainnya yang banyak menampung informasi lama, 

“Baru belakangan ini terdapat berbagai perbaikan, validasi dan verifikasi konten sehingga tidak lagi terkesan sekedar gagah-gagahan  aplikasi,” ujar Fahmi.

Apalagi dalam Episode-22 atau episode  terakhir dari merdeka belajar adalah Transformasi seleksi perguruan tinggi negeri yang bertujuan untuk mendorong dan mengasah akal dan karakter swadaya yang lebih holistik. Selain itu, Episode 22 ini memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua mahasiswa agar kompeten dalam seleksi perguruan tinggi negeri untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. 

“Hal ini butuh persiapan SDM, infrastruktur dan perubahan mindset pendidik, peserta didik dan bahkan pejabat di Dinas-dinas Pendidikan Provinsi, kota dan Kabupaten,” kata Heru Purnomo yang juga salah satu kepala SMPN di DKI Jakarta. 

Heru mengatakan FSGI mendorong transformasi seleksi perguruan tinggi negeri ini dapat menjawab keberlangsungan paradigma baru pembelajaran yang di gagas dalam merdeka belajar. Dengan demikian, jika episode ini  dapat dijalankan perguruan tinggi dengan baik, maka kesinambungan sistem pendidikan dari dasar menengah  akan sejalan dengan perguruan tinggi.

FSGI mengapresiasi Kemendikbudristek yang telah berupaya keras dalam mentransformasi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Namun FSGI mendorong Kemendikbudristek melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala ke berbagai sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka agar mendapatkan input dan upaya perbaikan,  

FSGI juga mendorong Pemerintah Daerah melalui Dinas-Dinas Pendidikan bersinergi demi keberlangsungan suatu program Pendidikan yang baik hanya dapat tercapai jika disertai penyiapan SDM melalui pelatihan-pelatihan berkualitas, infrastruktur memadai , komitmen semua pihak di lingkungan Pendidikan dan ada evaluasi berkala. 

“FSGI mendorong Kemendikbudristek berkolaborasi dengan pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan  pelatihan-pelatihan yang massif dan berkualitas untuk para Kepala Sekolah dan pendidik,” kata Heru.

Sebab, pemahaman kurikulum dan paradigma baru pembelajaran yang disosialisasikan secara terstruktur dan masif ke semua guru dan satuan pendidikan dengan melibatkan instansi vertikal Kemendikbudristek.

Baca: 7.948 Orang Dinyatakan Lulus Program Guru Penggerak Angkatan 4