Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Fenomena 'Partai Keluarga' dalam Politik Indonesia: PAN, PDIP, dan Demokrat

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengumumkan kedua putrinya masuk dalam struktur kepengurusan DPP PAN periode 2024-2029, bukti partai keluarga?

23 April 2025 | 11.25 WIB

Zulkifli Hasan dan Zita Anjani. Instagram
Perbesar
Zulkifli Hasan dan Zita Anjani. Instagram

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu fenomena dalam keanggotaan partai yang banyak ditemui saat ini adalah terdapat hubungan kekeluargaan antara satu anggota dengan anggota lainnya, seperti misalnya terdapat hubungan orang tua dan anak hingga kakak beradik di dalam partai.

Fenomena tersebut merupakan awal dari timbulnya politik dinasti. Politik dinasti atau politik kekerabatan merupakan kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. 

Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, tren politik kekerabatan merupakan gejala neopatrimonialistik. Asal mula politik tersebut sudah lama muncul secara tradisional, yaitu berupa sistem patrimonial.

Sistem tersebut mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis bila dibandingkan dengan merit sistem dalam menimbang prestasi. Menurutnya Ari, kini sistem regenerasi tersebut disebut neopatrimonial sebab terdapat unsur patrimonial lama, tapi diwujudkan dengan strategi baru.

“Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik,” kata Ari dikutip dari laman Mkri.id. Dalam beberapa partai, politik dinasti dapat diamati lewat hadirnya partai “kekeluargaan”.

Dinukil dari Jurnal Moderat berjudul Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi oleh Agus Dedi, citra politik dinasti sangat kuat mengarah pada upaya mempertahankan kekuasaan melalui cara-cara yang kurang baik. Seperti, mengedepankan kepentingan keluarga, menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan demi tercapainya keuntungan pribadi atau golongan. Sehingga, berimplikasi pada terciptanya pemerintahan tak berkualitas.

Pengamat politik Gun-Gun Heryanto dalam bukunya Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi mengungkapkan, munculnya dinasti dalam politik karena tindakan elite-elite politik cenderung mewariskan posisi kekuasaan politiknya kepada generasi penerusnya. Proses pewarisan kekuasaan politik ini terjadi oleh posisi politik yang terbuka. Hal ini dimanfaatkan untuk mempertahankan dan melanjutkan kekuasaan politik keluarga.

  1. Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai keluarga dapat diamati dari upaya PAN untuk memberikan akses kepada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, untuk membawa kedua putrinya masuk ke dalam struktur kepengurusan DPP PAN periode 2024-2029, yakni Zita Anjani yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) dan Putri Zulkifli Hasan menjabat sebagai Badan Pengawas dan Disiplin Partai.

“Putri Zulkifli Hasan menjabat sebagai Badan Pengawas dan Disiplin Partai,” kata Zulhas berdasarkan pantauan via Youtube PAN TV, Minggu, 20 April 2025.

  1. Partai Demokrat

Partai Demokrat yang didirikan oleh Presiden Republik Indonesia Ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, secara terbuka menerima sang putra untuk bergabung ke dalam partai tersebut setelah melepaskan jabatannya dalam dunia militer. Putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bergabung menjadi salah satu kader dalam Partai Demokrat. Bahkan, sejak kongres 2020, AHY menggantikan SBY untuk menjadi ketua umum dari partai tersebut.

Walaupun menuai banyak kritik atas posisinya mewariskan kedudukan SBY, AHY bersikukuh bahwa kongres 2020 yang mengumumkan kemenangannya sebagai ketua umum partai yang sah tersebut digelar lewat proses yang demokratis. Menurut AHY, tidak tepat jika dirinya disebut menjadi ketua umum Demokrat karena politik dinasti.

"Apa salahnya keluarga Yudhoyono dalam Partai Demokrat? Ada yang salah enggak?" ujar AHY pada Kamis, 15 April 2021.

  1. PDI Perjuangan

Kepopuleran PDI Perjuangan atau PDIP sebagai salah satu partai besar di Indonesia turut mempermudah masyarakat menyoroti perjalanan politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dibuntuti perjalanan politik sang putri, Puan Maharani, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR. Hubungan ibu dan anak kedua politikus berada di dalam keanggotaan PDIP sejak lama sehingga banyak disebut sebagai politik dinasti. Namun, Megawati menolak bahwa kehadiran Puan merupakan bentuk upaya memprioritaskan keluarga dalam tubuh partai merah tersebut. 

“Saya hanya ke anak saya, ‘Kamu jadilah sesuai dengan apa yang kamu jalankan’. Ada orang yang ngomong Mbak Puan jadi Ketua DPR itu saya yang angkat-angkat. Mana mungkin. Memang suaranya gede. Enggak ada yang bisa nahan. Begitu. Jangan lah. Mabok saya dengarnya,” kata Megawati.

Hendrik Khoirul Muhid, Hendrik Yaputra, Budiarti Utami Putri, dan Friski Riana berkontribusi dalam penulisan artikel berikut.

Pilihan Editor: Jabatan Dua Anak Zulkifli Hasan yang Jadi Pengurus PAN 2024-2029

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus