Gagal sebelum 1 suro

KERICIK air dari pertemuan Kali Ciliwung dan Ciseeng terdengar di tengah malam yang kental. Tapi itu tidak mengusik konsentrasi penuh Djoko Mursito, 44 tahun. Ia bersemadi, duduk merendamkan dirinya dalam air sebatas leher. Matanya tertutup, serta tangan bersedekap dalam ruap kemenyan. Meditasi untuk mencari "ketenteraman batin" ini setiap Kamis malam, seperti pekan silam, rutin dilakukan di padepokannya di pinggir dua sungai tadi, di Cibogo, Bogor. Ketenteraman batin, agaknya, makin diperlukan oleh putra almarhum Sujono Humardani (eks Asisten Pribadi Presiden RI) ini. Apalagi kekisruhan masih berlarut, sebagai akibat pengangkatannya sebagai Ketua Umum HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan YME) yang baru. Akhir Juni lalu, di President Hotel Jakarta, sempat disiapkan upacara pengukuhan Djoko dan anggota Dewan Pimpinan Pusat HPK lainnya. Karena tak dapat izin dari polisi, acara yang dihadiri ratusan tamu itu batal, lalu diubah jadi malam peringatan ulang tahun ke-44 Djoko. Dalam sambutan setelah acara batal itu, Drs. Nilokentjono, S.H., anggota formatur hasil Munas di Kaliurang, berjanji menyelesaikan masalah kepengurusan HPK sebelum 1 Suro yang jatuh pada 23 Juli ini. Untuk memenuhi janji dimaksud, Nilokentjono dan R. Moerdiono (Wakil Ketua Formatur Munas) pada 18 Juni lalu mengirim surat kepada Menteri P dan K. Isinya, minta Menteri merekomendasikan pelaksanaan pengukuhan Djoko Mursito sebagai Ketua Umum HPK. Rencananya itu dilaksanakan Kamis pekan lalu. Kini, Departemen P dan K mewadahi pembinaan HPK, setelah pindah dari Kejaksaan dan ditolak Departemen Agama. Upaya kelompok formatur yang menjagokan Djoko tak cukup lewat surat saja untuk mengegolkannya. Pada 11 Juli lalu, Djoko yang disertai R. Moerdiono bertemu dengan Drs. K. Permadi, Direktur Pembinaan Penghayatan Departemen P dan K. Dalam pertemuan di ruang kerjanya itu, Permadi menyatakan keberatan kalau Djoko tetap duduk sebagai Ketua Umum HPK. Alasan Permadi, seperti dahulu diucapkannya, selain masih muda, Djoko belum pantas menduduki jabatan ini. Permadi juga menerima protes "tidak setuju" dari Zahid Hussein, Ketua Umum HPK periode lalu, dan Tulus Kusuma Budaya, Ketua Sidang Munas. Sementara pengukuhan pengurus HPK masih "dibekukan", Permadi menyiapkan upaya lain untuk menyelesaikan kemelut. Sehari usai rencana pengukuhan yang gagal tadi, Zahid Hussein, pelaksana harian DPP (sampai terbentuknya pengurus HPK baru), mengadakan rapat dengan Kusumo Hartani, Sekjen HPK periode lalu. Hasilnya, dibentuk tim penyusunan pengurus yang beranggota Tulus, Zahid Hussein, dan Permadi. Akhir Juli ini, Permadi juga mengundang semua pengurus Dewan Pimpinan Daerah HPK se-Indonesia dan formatur. Dalam sarasehan nanti, diharapkan muncul konsensus untuk menyelesaikan kemelut, sekaligus bisa disusun pengurus HPK hasil konsensus. Memang, Permadi berharap formatur mau mengubah sikapnya ketika sarasehan. Dan tanda ke arah itu mulai muncul. Suara berbalik terdengar dari Sumantri, anggota formatur, dan Suwadi dari DPD Jawa Timur. "Kami tidak mengakui kepengurusan Djoko," kata mereka. Dulu mereka menandatangani setuju kepengurusan Djoko. Sebelum sarasehan, lebih dulu Permadi berniat mempertemukan Zahid Hussein, Tulus, dan Djoko Mursito. Namun, Wiwoho Soedjono S.H., Ketua Formatur, setuju kemelut dipadamkan dalam pertemuan ini, bukan di sarasehan Agustus nanti. "Kita tunggu saja hasil pertemuannya," kata tokoh HPK dari Yogya itu. Dari Djoko Mursito tak ada reaksi. Bahkan ia tenang menghadapi ditangguhkannya pelaksanaan pengukuhan dirinya menjadi Ketua Umum HPK. Padahal, penundaannya sudah dua kali. "Semua itu diatur Yang Mahakuasa," katanya. "Kita sebagai manusia sak dermo, sekadar, melaksanakan apa yang diberikan gusti Allah. Kita jangan terbakar nafsu. Sabar itu subur," ujar Djoko, sehabis bersemadi di pinggir kali tadi. Rustam F.M., Moebanoe Moera (Jakarta), Zed Abidien (Surabaya)