Gertak Sambal Para Politisi Muda?

MUSYAWARAH Kerja Nasional PPP di Jakarta sudah usai 14 Oktober lalu, tapi Zainal Maarif tidak segera pulang. Wakil Sekretaris PPP Jawa Tengah ini masih sibuk bertemu dengan teman-teman separtai dan berkasak-kusuk ke sana-kemari. "Ini gagasan serius. Kiai Zainuddin M.Z. akan menjadi pemimpinnya," ujarnya pertengahan pekan silam. Gagasan apa? Politisi berusia 45 tahun ini ingin membelah Partai Ka'bah dengan mendirikan PPP Reformasi. Tiada asap tanpa api. Cetusan Zainal, lelaki berperawakan sedang, merupakan imbas dari musyawarah kerja yang panas. Dalam perhelatan yang dihadiri 30 utusan dewan pimpinan wilayah (DPW) itu diputuskan bahwa muktamar PPP yang seharusnya digelar pada 2003 ditunda sampai 2004. Sekitar 13 pimpinan wilayah berupaya menolaknya, tapi suara bisa diredam lewat lobi para petinggi partai. Apalagi Hamzah Haz, ketua umum partai yang juga wakil presiden, langsung turun tangan dengan mengadakan pertemuan tertutup dengan para pengurus wilayah. Suara yang keras baru bergema keluar se-telah keputusan dipatok. Selain Zainal, Djafar Badjeber, Ketua PPP Jakarta, ikut berteriak. Penundaan muktamar itu, kata Djafar, melanggar anggaran dasar partai sekaligus menghambat proses regenerasi. Pergantian kepengurusan di pusat, wilayah, dan juga cabang?yang seharusnya bisa dilakukan sebelum Pemilu 2004?tertunda. Generasi sepuh seperti Husni Thamrin, yang telah berusia 62 tahun, Zain Badjeber, 64 tahun, dan Rusjdi Hamka, 66 tahun, akan tetap bercokol di kepengurusan pusat. Ini merisaukan kelompok Djafar. "Mengapa PPP terus dipimpin para kakek? Kapan generasi yang lebih muda muncul?" ujar politisi berusia 46 tahun itu kepada TEMPO. Para petinggi PPP juga dianggap menjilat air ludahnya sendiri. Sebetulnya pada musyawarah kerja nasional tahun lalu sudah disepakati percepatan regenerasi. Saat itu telah di-putuskan muktamar dimajukan ke tahun 2002. Sebuah pembaruan pun telah disiapkan, di antaranya dengan memasukkan mubalig kondang Zainuddin M.Z. menjadi salah satu ketua dewan pimpinan pusat (DPP). Ia diproyeksikan menjadi ketua umum mendatang, menggantikan Hamzah Haz. Pertimbangannya, ketika itu, partai memang tengah terpuruk. Hamzah telah dicopot dari kabinet dan partai ini juga tidak mendapat posisi yang penting di DPR ataupun MPR. Kini peta telah berubah. Lewat Sidang Istimewa MPR Juli lalu, Hamzah Haz tampil menjadi wakil presiden. Sebelumnya, ia juga berhasil merenovasi kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro 60, Jakarta. Perubahan ini membuat sebagian politisi Partai Ka'bah berubah haluan. Demi strategi menghadapi pemilu, muktamar perlu ditunda, sehingga pada Pemilu 2004 nanti Hamzah Haz masih menjadi ketua umum. Dan menurut Zuhad Mahja, Wakil Sekretaris Jenderal PPP, langkah ini tidak akan mengganggu regenerasi. Ini karena Hamzah sendiri sudah menyatakan tidak bersedia dipilih lagi pada muktamar mendatang. Tapi gairah mempercepat regenerasi telanjur menggelegak. Kelompok Djafar Badjeber tidak bisa menerima alasan itu. Mereka tetap meminta muktamar dipercepat atau dilakukan saja pada 2003, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kekecewaan inilah yang mendorong munculnya gagasan mendirikan PPP Reformasi. Kata Djafar, ide ini telah di-dukung 13 utusan DPW yang menolak penundaan muktamar. Ia menyebut antara lain pengurus wilayah PPP Jakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, dan Bengkulu. Dan kalau Kiai Zainuddin ditampilkan sebagi ketua umum, menurut lelaki kelahiran Gorontalo itu, dukungan dari pimpinan wilayah dan pimpinan cabang akan membanjir. Hubungan Djafar dan juga Zainal Maarif dengan sang dai memang cukup dekat. Kebetulan mereka menjadi pengurus Yayasan Indonesia Bersatu, yang diketuai Zainuddin. Yayasan yang berkantor di Jalan Radio IV, Jakarta Selatan, itu sehari-hari mengurus kegiatan dakwah kiai kondang tersebut, terutama untuk massa PPP sendiri. Zainuddin M.Z. sudah mengetahui rencana pembentukan PPP Reformasi. Tapi kesediaan untuk menyokong total tidak terlalu jelas. "Beliau hanya mengatakan, gagasan itu bisa terwujud, bisa juga tidak," kata Djafar, yang bertemu dengan sang dai sehari setelah musyawarah kerja. Sejauh ini para petinggi partai masih me nganggap enteng manuver itu. Kata Tosari Wijaya, salah satu ketua DPP, keputusan musyawarah kerja tersebut susah diralat. Ia yakin upaya mendirikan PPP Reformasi cuma gertak sambal. "Mereka tak bakal berani mendirikannya," ujarnya. Tapi akankah keresahan para politisi muda dibiarkan begitu saja? Gendur Sudarsono, Levi Silalahi, Ecep S. Yasa (Semarang)