Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons soal peluang reshuffle menjelang 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Muzani, keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan kewenangan Prabowo Subianto sebagai presiden.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada di presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 21 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, sejumlah menteri kabinet Prabowo mendapat sorotan publik. Pada Rabu, 23 Oktober 2024, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan bahwa penggunaan kop surat kementerian pada surat undangan haul orang tuanya merupakan murni kesalahan administrasi.
Kemudian pada Jumat, 6 November 2024, eks Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman yang akrab disapa Gus Miftah memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya.
Keputusan tersebut diambil setelah dirinya menjadi sorotan publik lantaran video viral di media sosial yang memperlihatkan dirinya mengolok-olok seorang penjual es teh saat mengisi acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah.
Adapun pada Senin, 20 Januari 2025, ratusan pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggelar aksi damai terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro yang dipicu pemberhentian mendadak kepada pegawai di lingkungan setempat.
Ahmad Muzani mengatakan jajaran pimpinan MPR berencana bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mendiskusikan berbagai persoalan negara dalam rangka momentum 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kami akan mengajukan waktu berkonsultasi dengan presiden, pimpinan MPR ya menyampaikan pandangan, pemikiran, dan diskusi dengan presiden tentang persoalan-persoalan negara," kata Muzani.
Dia menyebut rencana silaturahmi tersebut telah disepakati bersama dalam rapat pimpinan MPR kemarin. "Tadi di rapat pimpinan kami, kami menyepakati untuk bersilaturahmi dan berkonsultasi dengan presiden," ucapnya.
Foto 
