Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Habibie Demokrasi Forum (HDF) ikut merespons kondisi politik Indonesia saat ini. HDF merekomendasikan beberapa poin penting dalam menghadapi pemilihan umum atau Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pekan depan, 14 Febuari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Akbar Habibie mengatakan, HFD juga mendorong untuk memperkuat demokrasi melalui peran masyarakat sipil dalam memajukan nilai-nilai dan praktik demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Melalui penciptaan ruang partisipasi politik yang bermakna dengan mendorong kerja sama dan kolaborasi antar masyarakat sipil dalam penyampaian berbagai aspirasi serta penghargaan terhadap keberagaman Indonesia," kata Iham dalam rilis tertulis yang diterima Tempo pada Rabu, 7 Febuari 2024.
Ilham juga meminta agar pemerintah memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan secara bebas dan adil, tanpa ada intervensi dan intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi.
"Juga kita mendorong peran dan keterwakilan perempuan dalam politik melalui pengawalan dan penguatan regulasi dan mekanisme afirmasi, peningkatan kapasitas calon pemimpin atau legislator perempuan, dan memberi akses dan ruang bagi mereka untuk terlibat dalam proses politik," katanya.
Tak hanya itu, HDF juga mendorong untuk meningkatkan literasi media dan edukasi politik masyarakat sipil melalui berbagai kegiatan yang bersifat partisipatif dan mendorong critical thinking sebagai upaya merawat dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi.
"Kita juga mendorong untuk melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan ancaman polarisasi dalam masyarakat, politik identitas, politik dinasti, manipulasi hukum, dan dominasi oligarki serta memastikan netralitas aparat negara terutama dalam penyelenggaraan Pemilu 2024."
Dalam rekomendasi itu, Habibie Demokrasi Forum juga mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga harus didorong untuk memaksimalkan pengawasan, pemantauan, dan pemberitaan terkait Pemilu 2024 dan melibatkan Kepolisian dan Pemerintah Daerah atau Pemda untuk mensosialisasikan peliputan media secara adil dan berimbang.
Forum itu juga mengingatkan masyarakat dalam memilih pemimpin negara yang berintegritas, yang merawat nilai-nilai demokrasi dan memberi keteladanan dalam proses transformasi Indonesia menuju ke arah yang lebih baik terutama dalam proses penegakan hukum, pemberantasan korupsi, perlindungan kebebasan pers dan masyarakat sipil, pembangunan ekonomi rakyat yang berkelanjutan, penguatan institusi dan kelembagaan yang menjadi pilar demokrasi.
Foto 
