Harapan negeri tetangga

SEJAK meletusnya peristiwa Dili 12 November tahun lalu, Australia seakan menjadi markas besar gerakan antiintegrasi. Sekalipun pemerintah setempat tetap berusaha memperlihatkan sikap bersahabat dengan Indonesia, toh suhu hubungan kedua negara menjadi suamsuam kuku. Dalam satu atau dua pekan ini, kapal Portugis Lusitania Expresso akan berlabuh di Darwin. Kapal itu tampaknya menjadikan kota di utara Benua Kanguru itu sebagai basis untuk melakukan kampanye internasional antiintegrasi. Bagaimana sebenarnya pandang\an pemerintah Australia? Jumat pekan lalu, Dewi Anggraeni, koresponden TEMPO di Melbourne, melakukan wawancara khusus dengan Menlu Australia Gareth Evans, yang ketika itu sedang berkunjung ke kota itu. Wawancara berlangsung santai, sembari minum kopi, di gedung kantor para menteri Negara Bagian Victoria. Berikut ini petikannya: Portugal dan kelompokkelompok pendukung antiintegrasi Timor Timur agaknya menuduh penembakan di Santa Cruz direncanakan dan diperintahkan pusat. Anda percaya? Buktibukti yang didapat, termasuk yang dikumpulkan oleh KPN, menunjukkan: walau ada provokasi, reaksi dari pihak militer pada saat itu memang berlebihan. Namun, tak pernah ada bukti bahwa itu direncanakan dan diperintahkan dari Jakarta. Tindakan yang diambil sesudah peristiwa itu sangat memberi harapan. Pemerintah Indonesia jelas tidak mengelakkan tanggung jawab, bahkan menyatakan kesediaan untuk memperbaiki keadaan dan memperbaiki hubungan dengan rakyat Timor Timur. Apa yang menurut Anda masih harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia? Tentu saja masih ada yang harus dilaksanakan. Tindakan terhadap para pelanggar, dan juga saya harap, tahanantahanan Timor Timur diadili dengan seadiladilnya. Umpamanya, kalau mereka terlibat dalam organisasi tanpa kekerasan, tentunya tak usah dihadapi dengan tindakan militer. Beberapa di antara mereka dituduh subversi. Bagaimana pandang\an Anda? Kami akan merasa sangat prihatin, dan akan menyatakan keprihatinan kami. Indonesia mempunyai undang-undang kriminalitas sendiri, kami tidak bisa mencampurinya. Kami hanya mengharap prinsip kebebasan berekspresi diterima di Indonesia. Tentunya, kalau seseorang terlibat aksi kekerasan, ia harus dihukum. Tapi saya kira Indonesia sekarang sudah cukup matang untuk menangani hal-hal seperti ini. Dalam kematangan ini, Indonesia tentu dapat memahami cita-cita sementara orang atau kelompok untuk membangun negara sendiri. Saya sangat sadar akan kompleksnya susunan negara yang beretnis ganda seperti Indonesia. Kelompok antiintegrasi Timor Timur sudah mengeluarkan suarasuara bahwa pengadilan terhadap para tahanan itu tidak mungkin adil. Masalahnya di sini ialah apakah orang-orang ini perlu diadili, kalau pelanggaran mereka hanya keterlibatan dalam organisasi politis. Lain halnya kalau mereka terbukti menggunakan kekerasan. Tapi kalau sifat tuduhan terhadap mereka politis sematamata, tentunya masalah hak asasi timbul. Tentang kredibilitas peradilan, proses, dan susunannya, itu masalahnya lain. Saya tidak bisa turut campur dalam hal ini. Kalau hukuman yang dijatuhkan ternyata sangat berat. Australia akan berbuat apa? Wah, saya tak mau meramalkan hal-hal yang seperti itu. Tapi terus terang saja, akan sukar sekali bagi forum internasional untuk memahami dan menerimanya. Apa yang dapat dicapai Lusitania Expresso? Dan apa yang dapat Australia perbuat saat mereka singgah di Darwin? Menurut saya, tidak ada sama sekali. Saya harap mereka sempat memikirkannya dengan kepala dingin. Kalau mereka memasuki perairan Indonesia tanpa izin, tentu konfrontasi tak dapat dihindarkan. Kami di Australia hanya dapat berbuat seperti apa yang biasanya kami lakukan. Kami tak pernah mengusir kapal yang memasuki perairan Australia. Menurut Anda, mereka benar-benar tak sadar akibatnya, atau ini usaha Portugal mempertahankan Timor Timur dalam perhatian internasional? Kalau mau bersikap adil, kita harus mengakui bahwa pemerintah Portugis tidak menyelenggarakan misi ini. Malah agaknya ini semacam beban untuk mereka, semacam kompensasi terhadap perasaan salah mereka. Mereka mendapat desakan dari orang-orang ini untuk bertindak. Kami repot juga dengan sepak terjang Portugal, yang menyeret kami ke Pengadilan Internasional, mempertanyakan peran kami dalam persetujuan Celah Timor. Terus terang, kami juga mempertanyakan peran mereka juga dalam masalah Timor Timur. Umpamanya cara mereka meninggalkan wilayah itu begitu saja, tanpa memperhatikan apa yang diinginkan rakyat Timor Timur. Pada bulan Desember lalu, Anda menyatakan optimistis mendengar dicopotnya Mayor Jenderal Panjaitan dan Brigadir Jenderal Warouw. Apa Anda masih seoptimistis itu sekarang? Saya agak khawatir, seperti juga pihak internasional lainnya, apakah masalah ini akan tenggelam bersama waktu. Apa tindakan selanjutnya cukup meyakinkan? Sementara itu, saya merasa optimistis melihat reaksi Presiden Soeharto dan juga Amos Wako. Dicopotnya Panjaitan dan Warouw adalah tindakan simbolis bahwa pemerintah Indonesia menerima tanggung jawab atas peristiwa Dili. Australia tidak mengancam akan menghentikan bantuan luar negerinya kepada Indonesia, seperti negara donor lain, Kanada, Belanda, dan lain-lain. Mengapa? Kami menganggap ancaman seperti itu terlalu awal pada saat KPN masih melakukan penyelidikan. Kan waktu itu belum ada yang tahu pasti apakah pemerintah pusat terlibat. Sesudah peristiwa Tiananmen, kami mengambil tindakan keras karena perintah itu datang dari pusat. Kami tidak memisahkan bantuan dengan isu hak asasi. Kami juga tidak selalu menghubungkannya dengan isu hak asasi. Semua bergantung pada siapa yang akan menderita sebagai akibat ditariknya bantuan. Kami masih menunggu bagaimana perkembangan selanjutnya sebelum mengambil keputusan.