Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana (Unud) yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam menggelar aksi demonstrasi dengan tema "Indonesia Gelap Darurat Pendidikan" di depan Gedung DPRD Provinsi Bali pada Senin, 17 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Massa aksi yang terdiri dari kumpulan mahasiswa tersebut menyampaikan lima tuntutan mengenai kebijakan efisiensi anggaran dan berhasil melakukan dialog terbuka bersama Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya beserta jajarannya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Massa aksi tersebut mulai memenuhi area depan Gedung DPRD Provinsi Bali yang berlokasi di Jalan Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar, sekitar pukul 11.30 WITA setelah berjalan dari titik kumpul yang tak jauh dari area tersebut.
Setelahnya, mereka mulai melakukan aksi dengan menyampaikan orasi dan puisi yang ditujukan untuk mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah dalam beberapa waktu belakangan ini terutama mengenai efisiensi dana yang dinilai sangat berpengaruh pada sektor Pendidikan. Aspirasi ini disampaikan oleh perwakilan mahasiswa secara bergantian guna membakar semangat di pagi menjelang siang tersebut. Dalam aksi ini, nampak pula pengawalan dari ratusan aparat kepolisian serta pecalang di sekitar area aksi.
Tak lama setelah aksi dimulai, Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata muncul menemui para massa aksi dan mengajak mereka untuk menyampaikan aspirasinya lewat dialog bersama di Wantilan DPRD. Meski sempat ditolak dan memilih melanjutkan aksi orasinya, para massa aksi akhirnya menyetujui untuk bergerak masuk ke dalam dan bertemu jajaran wakil rakyat di Pulau Dewata tersebut.
Dalam aksi damai berbentuk dialog yang dilakukan di Wantilan DPRD yang berbentuk lingkaran itu, Wiryanata selaku perantara memberi kesempatan pada massa aksi untuk menyampaikan aspirasi mereka menggunakan mikrofon yang telah disediakan menghadap ke arah pimpinan DPRD.
Perwakilan Aliansi Bali Tidak Diam yaitu Indra Adiyasa menyampaikan lima poin tuntutan massa aksi sekaligus meminta langkah tegas Ketua DPRD untuk menandatangani pakta integritas.
"Lima tuntutan yang telah kami rancang sebelumnya yaitu yang nomor satu adalah pencabutan Instruksi Presiden Nomor 01 2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN 2025. Kemudian yang kedua, mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang program Makan Bergizi Gratis yang telah diterapkan serta menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam anggaran dan kebijakan pembangunan," kata Indra yang juga merupakan Wakil Ketua BEM Unud tersebut.
Ia menuntut agar pemerintah segera membayar dan menganggarkan tunjangan kinerja dosen atau tukin, yang belum dibayarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada dosen berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Guru dan Dosen.
Tuntutan yang keempat ialah penolakan perguruan tinggi untuk mengurus izin tambang dan pembaharuan UU Minerba yang dianggap berpotensi merusak integritas sektor Pendidikan. Sementara yang kelima, Aliansi Bali Tidak Diam menuntut Presiden RI agar segera melakukan langkah nyata dalam pemerataan pendidikan melalui akses perguruan tinggi yang setara untuk seluruh rakyat Indonesia.
Merespons hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, menjelaskan bahwa hingga saat ini APBD Provinsi Bali belum ada sama sekali melakukan efisiensi anggaran, guna menjawab kekhawatiran dengan dengan adanya Inpres Nomor 01 Tahun 2025. Kendati demikian, ia menyebut, hal tersebut akan disesuaikan kembali setelah DPRD Provinsi Bali melakukan Sidang Paripurna dan mendengarkan pidato pertama Gubernur Bali yang baru pada tanggal 4 Maret mendatang, di mana setelah itulah pihaknya baru akan membahas lebih lanjut mengenai Inpres tersebut.
Ia pun mengundang Aliansi Bali Tidak Diam untuk hadir dalam momen tersebut guna menyampaikan aspirasi mereka. "Setelah itu baru kami bahas Inpres, dan kalian bisa datang di waktu yang tepat. Tolong juga bersurat dengan resmi, kami akan masukkan apa yang menjadi usulan maupun keluhan dari Aliansi Bali Tidak Diam. Sehingga kami juga punya bukti bahwa aspirasi ini datang dari rakyat Bali, terlebih dari mahasiswa," kata Mahayadnya.
Selain itu, Mahayadnya juga mengaku bahwa pihaknya setuju dengan sejumlah poin-poin yang ada dalam lima tuntutan yang telah disampaikan oleh perwakilan Aliansi Bali Tidak Diam. Ia berjanji akan menyampaikan tuntutan massa aksi pada hari ini melalui surat rekomendasi yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian diteruskan ke Presiden Prabowo Subianto sesuai perundang-undangan yang ada.
Mahayadnya juga bersedia menandatangani pakta integritas tersebut di hadapan massa aksi dan para wartawan. Aksi damai sekaligus dialog antar massa aksi dan pimpinan DPRD ini pun diakhiri dengan foto bersama serta pengambilan video Ketua DPRD sebagai bentuk pernyataan sikap dengan membacakan kembali lima poin tuntutan yang telah disepakati dan ditandatangani.
Dalam kesempatan terpisah, Mahayadnya kembali mengapresiasi keberanian para mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi dengan damai dan menegaskan janjinya untuk meneruskan tuntutan Aliansi Bali Tidak Diam ke Kementerian Dalam Negeri.
"Ya tadi diminta untuk baca, dan sudah kami bacakan, pasti kami akan kirimkan ke Mendagri. Karena ini kan dari mahasiswa sebagai bagian rakyat Bali, bagian dari generasi muda yang akan membawa bangsa ini ke depan. Jadi saya berterima kasih, mereka dengan sopan santun masuk, berani menyampaikan aspirasi dengan damai," kata dia.
Foto 
