Jalan Gangsar Pemuncak Beringin

PEMIMPIN sidang Musyawarah Nasional IX Partai Golkar, Nurdin Halid, membacakan dukungan dari 534 pemilik suara untuk Aburizal Bakrie sebagai ketua umum pada Rabu pekan lalu. Ia bertanya, "Setuju?" Terdengar jawaban dari arah peserta, "Setuju!"

Peserta musyawarah di Mangupura Hall, Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, berteriak-teriak seperti kegirangan. Sebagian memeluk dan mencium Aburizal. Bos kelompok usaha Bakrie ini menjadi orang pertama yang memimpin partai beringin dua periode berturut-turut.

Penetapan Aburizal berlangsung gangsar. Dimulai pukul 17.00 Wita, awal sidang pemilihan ketua umum memang sempat diskors karena protes mempersoalkan jumlah formatur penyusun kepengurusan yang hanya lima orang. Nurdin menjawab, "Sudah, sudah…, saya tahu maksud Saudara." Setengah jam kemudian, Nurdin memutuskan jumlah formatur menjadi sembilan orang, dengan menambah wakil tokoh muda dan perempuan.

Selanjutnya, proses berjalan lempeng. Pendaftaran Aburizal diwakili oleh pelaksana tugas Ketua Golkar Riau, Darul Siska Said. Darul Siska maju ke panggung dan menyerahkan berkas pencalonan. Nurdin membacakan biodata Aburizal dan pernyataan kesediaan mencalonkan diri. Di situ dilampirkan dukungan dari 537 pemilik suara.

Seorang pemimpin sidang, Freddy Latumahina, menanyakan dukungan tiga pemilik suara, yaitu Kosgoro 1957 pimpinan Agung Laksono, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong pimpinan Priyo Budi Santoso, dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia pimpinan Dave Akbarsyah Fikarno Laksono. Ketiganya menolak hadir karena menganggap musyawarah ini ilegal. "Apakah pendelegasian ketiganya sah? Ini agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," kata Freddy.

Surat pernyataan dukungan sah jika diteken ketua umum dan sekretaris jenderal. Saat verifikasi, Nurdin menilai surat pendelegasian ketiga perwakilan organisasi kemasyarakatan ini tak sah. Karena itu, surat dukungan Aburizal berkurang menjadi 534 suara. Tapi itu bukan soal. Tepat pukul 17.45 Wita, Nurdin mengetukkan palu mengesahkan penetapan Aburizal.

Tanda-tanda Aburizal kembali memimpin Golkar sudah bisa ditebak sejak jauh hari. Keputusan rapat pleno pengurus pusat sebenarnya memutuskan musyawarah digelar pada Januari 2015. Namun keputusan itu dimentahkan oleh rapat pimpinan di Yogyakarta, yang diikuti ketua Golkar tingkat provinsi—hampir semua "orang Aburizal". Mereka memajukan pelaksanaan menjadi 30 November hingga 4 Desember.

Di level daerah, konsolidasi pendukung Aburizal jalan terus. Pengurus pusat menunjuk orang-orang dekat mereka sebagai pelaksana tugas ketua Golkar provinsi. Di Sulawesi Barat, Nurdin Halid menggantikan Adnan Anwar Saleh, yang dekat dengan Jusuf Kalla. Adapun Eddy Kuntadi, junior Aburizal di Kamar Dagang dan Industri Indonesia, menggantikan Zainudin Amali di Jawa Timur. Zainudin dipecat karena mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung di voting Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Penggantian pimpinan Golkar yang mblalelo juga terjadi di tingkat kabupaten dan kota. Kabupaten Simalungun, contohnya. Eks Ketua Golkar Simalungun Janter Sirait mengatakan pemecatannya tak lepas dari kisruh menjelang Munas. Janter mengatakan tak bisa ditekan-tekan untuk mendukung salah satu calon ketua umum. "Ini semua direkayasa," kata Janter.

Bekas Wakil Ketua Umum Golkar Mahyudin membantah cerita Janter. Menurut dia, penggantian sejumlah ketua Golkar di daerah sudah sesuai dengan mekanisme. "Yang melanggar, ya, dinonaktifkan," kata Mahyudin.

Sehari Munas, konsolidasi berjalan semakin pagan. Ketua Golkar Kota Depok Babai Suhaimi mengatakan setiap daerah diminta menyiapkan floor leader. Lima hari sebelum berangkat ke Bali, semua ketua Golkar se-Jawa Barat berkumpul di Hotel Papandayan, Bandung. Dalam rapat itu, dia bersama Ketua Golkar Kabupaten/Kota Ade Ruhendi ditunjuk menjadi floor leader. Sehari sebelum pembukaan, Nurdin mengumpulkan pengurus daerah di Hotel Melia Nusa Dua. "Peserta rapat adalah semua floor leader," kata Babai.

Nurdin mengatakan floor leader adalah jagoan di ruang sidang, berani berdebat, menguasai materi, dan "berkelahi pun bisa". Nurdin sudah memasang intel untuk memantau pergerakan kubu penentang Aburizal. Semangat kader Golkar dia bakar dengan menyebut ada yang ingin menggagalkan munas di Bali.

Nurdin mengingatkan pentingnya Aburizal terpilih sebagai ketua umum. Alasannya, hanya Aburizal yang dianggap mampu mempersatukan koalisi penyokong Prabowo Subianto ini. Dia juga menyinggung pentingnya melembagakan Koalisi Merah Putih hingga ke daerah-daerah. Partainya pun diposisikan tak merapat ke pemerintah. "Golkar hanya akan menjadi pelengkap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kalau merapat," kata Nurdin.

Mereka menyusun skenario menjegal calon ketua umum lain. Floor leader disiapkan menjadi garda terdepan saat pembahasan tata tertib Munas dan pemilihan ketua umum. Mereka berperan sebagai juru bicara dan menguasai jalannya persidangan. Karena itulah dibuat simulasi mengegolkan tata cara pengajuan calon ketua umum.

Pertemuan ini juga menyiapkan benteng lain. Nurdin yakin kompetitor Aburizal menginginkan tahapan pencalonan melalui mekanisme sistem tertutup. Mereka merancang agar dukungan pencalonan disampaikan secara terbuka. Rapat juga membahas kemungkinan jika ada calon ketua umum punya dukungan hingga 30 persen. Strategi penjegalan pun sudah dibicarakan. Caranya, calon yang mengantongi dukungan 50 persen plus satu pemilik suara langsung ditetapkan sebagai ketua umum terpilih.

Beres dengan persiapan, permainan di Munas pun dimulai. Salah satu kandidat ketua umum, Airlangga Hartarto, mengeluhkan netralitas panitia. Tapi ia bertahan hingga pembahasan tata tertib. Persidangan sempat berlangsung panas. Airlangga meminta tata tertib tidak langsung disetujui, tapi dibahas pasal per pasal. Nurdin memberi kesempatan kepada floor leader unjuk gigi. Ia bertanya kepada forum, apakah tata tertib dibahas atau tidak. Pertanyaan ini dijawab, "Tidak."

Nurdin menyanggah jika disebut menyiapkan skenario memuluskan pencalonan Aburizal. Pengumpulan pengurus daerah, kata dia, bertujuan menyukseskan jalannya Munas. Dia menilai apa yang ia lakukan bukan persekongkolan. Pertemuan di Hotel Melia, menurut dia, adalah "antisipasi terhadap niat jahat kubu lawan menggagalkan Munas".

Aburizal mendengar tudingan bahwa Munas di Bali penuh rekayasa dan tidak demokratis. Termasuk skenario agar hanya dirinya yang menjadi satu-satunya calon ketua umum. Dia membantah tuduhan itu. Menurut dia, semua keputusan di Munas diambil dengan mengutamakan suara terbanyak. "Ini murni suara daerah atau pemegang hak suara," kata Aburizal.

Pada akhir Munas, Aburizal memberikan imbalan buat pendukung utamanya. Nurdin Halid, yang awalnya ingin duduk sebagai ketua bidang organisasi, diplot sebagai wakil ketua umum. Nurdin menampik anggapan bahwa posisi ini sebagai hadiah atas usahanya melapangkan jalan Aburizal. "Ini murni kualitas dan kompetensi."

Tudingan lain yang dialamatkan ke kubu Aburizal adalah pemberian uang kepada pengurus daerah. Bendahara Golkar Papua Achmad Goesra mendengar adanya pemberian uang kepada pemilik suara. Hanya, dia tidak ditawari karena mengambil sikap berbeda dan mengundurkan diri dari arena Munas. "Saya dengar tawaran itu ada," kata Goesra. Tuduhan ini dibantah Nurdin.

Wayan Agus Purnomo, Muhammad Muhyidin