Jokowi Masuk Nominasi Tokoh Terkorup 2024 Versi OCCRP, Barisan Pendukungnya Berang

1. Projo: Framing menyesatkan

Organisasi relawan Pro Jokowi atau Projo mengklaim tuduhan Jokowi masuk nominasi finalis tokoh terkorup 2024 sebagai framing yang menyesatkan. Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengatakan tuduhan yang dilemparkan bertolak belakang dengan kinerja Jokowi saat menjadi presiden Indonesia.

Menurutnya, OCCRP keliru dalam melakukan penilaian. Jokowi, kata dia, proaktif dalam menindak kasus korupsi, pun memberikan dampak positif bagi pembangunan. Oleh sebab itu tingkat kepercayaan publik kepada Jokowi tinggi sampai sekarang, sehingga penilaian OCCRP tidak punya dasar yang jelas.

Handoko lantas mempersilahkan penegak hukum untuk melakukan proses lebih lanjut terhadap tuduhan yang dijatuhkan kepada presiden ketujuh RI itu. “Silahkan saja proses hukum jika memang ada data dan fakta. Jangan cuma omon-omon,” katanya ketika dihubungi pada Selasa, 31 Desember 2024.

2. Bara JP: Tidak akurat

Barisan Relawan Jokowi atau Bara JP menilai pernyataan OCCRO yang memasukkan Jokowi sebagai finalis nominasi tokoh terkorup itu tidak akurat. Ketua Umum Bara JP Utje Gustaaf Patty mengatakan pihaknya berencana membawa laporan organisasi jurnalisme investigasi itu ke ranah hukum.

“Bukannya tidak mungkin kami akan melangkah ke situ (jalur hukum),” ujarnya saat dihubungi, Ahad, 5 Januari 2025.

Utje menduga laporan OCCRP tersebut ada kepentingan lain. Salah satunya, kata dia, kepentingan kelompok untuk menggagalkan hilirisasi. Karena itu, dia mengatakan bakal melaporkan rilis OCCRP sebagai dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Namun, dia berujar langkah hukum itu masih sebatas wacana.

3. Budi Gunawan: Kita jaga muruah mantan presiden

Masuknya Jokowi dalam nominasi tokoh terkorup 2024 versi OCCRP ditanggapi orang dekat Jokowi, Budi Gunawan. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan itu mengatakan seorang presiden adalah warga negara terbaik. Karenanya, ia berharap semua pihak bisa menghargai legasi atau warisan dari presiden terdahulu, termasuk Jokowi.

“Kita jaga muruah mantan-mantan presiden kita,” ujar dia, Kamis, 2 Januari 2024.

Eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di era Jokowi ini mengatakan, kehormatan mantan presiden perlu dijaga, meski sudah tidak menduduki jabatan sebagai orang nomor satu di Indonesia. Ia meminta semua pihak tetap menjaga kerukunan di tengah polemik nominasi Jokowi sebagai tokoh terkorup di dunia.

Diketahui, Jokowi dekat dengan Budi Gunawan sejak menjadi Presiden RI pada periode pertamanya. Bahkan nama Budi, yang saat itu menjabat sebagai Wakapolri, sempat masuk radar calon Kapolri yang dikantongi Jokowi. Namun rencana itu batal setelah ia ditersangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Budi Gunawan kemudian diangkat oleh Jokowi sebagai Kepala BIN pada 2016 hingga akhir masa jabatan periode kedua Jokowi pada Oktober 2024. Sebelum lengser, Jokowi disebut-sebut mengajukan nama Budi Gunawan untuk masuk Pemerintahan Prabowo Subianto. Kabar ini ditulis Majalah Tempo dalam laporan utama pekan ini, “Orang Lama Kabinet Baru”, yang terbit pada 6 Mei 2024.

Pejabat di Istana dan petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menceritakan Prabowo siap mengakomodasi calon menteri yang diajukan oleh Jokowi. Sumber tersebut menceritakan, setidaknya Jokowi mengajukan empat nama. Termasuk Budi, mereka yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

4. PSI: Rilisan OCCRP tidak berdasar

Partainya putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI juga bersuara ihwal nominasi tersebut. PSI menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Oleh karena itu, PSI mengklaim bahwa rilisan OCCRP tidak berdasar sama sekali.

“Kalau Pak Jokowi korupsi, rakyat pasti tahu dan tingkat kepercayaan anjlok. Rakyat melihat dari dekat kerja Pak Jokowi, tidak ada korupsi!” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman dalam keterangannya, Selasa 31 Desember 2024.

Andy juga menilai publikasi yang memasukkan Jokowi ke dalam daftar pemimpin korup di dunia mencerminkan suara barisan sakit hati. Secara metodologis, kata dia, publikasi OCCRP tentang tokoh terkorup di dunia itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini lantaran penelitian tersebut dilakukan berdasarkan polling sehingga voting menjadi bias.

“Jadi ada polling. Nah, barisan sakit hati itu yang memobilisasi suara. Ini jelas berbeda dengan survei ilmiah dengan pengambilan sampelnya yang sangat cermat untuk menghindari bias,” ujar Andy Budiman.

Sebagai informasi, OCCRP adalah organisasi jurnalis investigasi dunia yang didirikan jurnalis investigasi Drew Sullivan dan Paul Radu pada 2007. Lembaga yang berkantor di Amsterdam, Belanda, itu berkolaborasi dengan berbagai media, termasuk Tempo, untuk membongkar kejahatan. Pemilihan pemimpin yang korup dan melakukan kejahatan terorganisasi digelar sejak 2012.

Terkini, dilansir dari Antara, OCCRP menyatakan tidak memiliki kendali soal siapa saja yang diusulkan masuk dalam daftar tokoh paling korup di dunia, termasuk munculnya nama Jokowi dalam daftar itu. Para tokoh dimasukkan ke dalam daftar finalis karena memperoleh dukungan daring terbanyak dari seluruh dunia dan memiliki alasan untuk diikutsertakan, kata OCCRP.

“Para juri menghargai nominasi warga negara,” kata penerbit OCCRP Drew Sullivan dalam pernyataan di situs web resmi organisasi itu.

Namun, dalam sejumlah kasus, nominasi yang diajukan publik tidak didukung oleh bukti yang cukup kuat untuk membuktikan adanya korupsi besar atau pola penyalahgunaan kekuasaan yang konsisten. Menurut Sullivan, ada persepsi kuat di masyarakat tentang adanya korupsi meski bukti yang mendukung hal itu tidak selalu memadai.

“Seharusnya ini jadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan bahwa masyarakat sedang mengawasi, dan mereka peduli,” katanya.

Di sisi lain, OCCRP menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi terkait dengan tindakan korupsi demi keuntungan pribadi selama dia menjabat sebagai presiden. Namun, kata organisasi itu, banyak kelompok masyarakat sipil dan para pakar mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan KPK.

“Jokowi juga dikritik oleh masyarakat luas karena merusak lembaga pemilu dan peradilan Indonesia,” menurut pernyataan itu.

OCCRP mengakui beberapa individu telah menyalahgunakan daftar tokoh paling korup itu untuk mempromosikan agenda dan ideologi politik mereka. Organisasi itu menyatakan bahwa tujuan mereka membuat daftar itu adalah mengakui adanya kejahatan dan korupsi. OCCRP berjanji akan terus mengutamakan transparansi dan inklusivitas dalam proses nominasi.

Adapun Jokowi juga telah merespons rilis OCCRP yang memasukkan namanya dalam nominasi finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024. Mantan Wali Kota Solo itu mempertanyakan jika dirinya disebut terkorup, apa yang dikorupsi. Ia pun meminta hal tersebut dibuktikan.

“Ya terkorup itu terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan saja,” ujar Jokowi ketika ditemui awak media di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 31 Desember 2024.

Ia menyatakan saat ini banyak sekali beredar fitnah, framing jahat, serta tuduhan-tuduhan yang mengarah padanya tanpa ada bukti. “Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, framing jahat banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu terjadi sekarang ini,” kata dia.

Novali Panji Nugroho, Egi Adyatama, Jihan Ristiyanti, Daniel A. Fajri dan Septia Ryanthie berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Bara JP Buka Peluang Bawa Laporan OCCRP Soal Jokowi Tokoh Terkorup ke Jalur Hukum