Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati merinci sejumlah substansi yang dimuat dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Hari ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan menterinya untuk mempercepat penetapan RUU yang mangkrak 19 tahun lamanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kalau kita bicara RUU PPRT yang pertama itu adalah pengakuan terhadap pekerja rumah tangga, kemudian adalah perlidungan," kata Bintang dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, bersama Jokowi, Rabu, 18 Januari 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bintang menyebut perlindungan yang diberikan bersifat komprehensif. "Tidak hanya diskriminasi, kekerasan juga, mencakup upah, dan sebagainya," kata dia. Selain itu, beleid ini juga tidak fokus pada pekerja rumah tangga, tapi juga pemberi kerja alias majikan dan penyalur.
Dalam konferensi pers ini, Jokowi mengumumkan bahwa dirinya resmi memerintahkan dua anak buahnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk berkonsultasi dengan DPR dan sejumlah pihak terkait. Tujuannya untuk mempercepat penetapan RUU PPRT yang mangkrak 19 tahun lamanya.
"Saya berharap UU PPRT bisa segera ditetapkan, dan memberikan perlindungan yg lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja, serta kepada penyalur kerja," kata dia.
Pemerintah berkomitmen beri perlindungan PRT
Jokowi menyebut pemerintah berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia saat ini, kata dia, diperkirakan mencapai 4 juta jiwa dan rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja.
"Sudah lebih dari 19 tahun Rancangan UU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum disahkan," kata Jokowi.
Selain itu, kepala negara mengaku hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga. Untuk itu, RUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU prioritas di tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR," kata dia.
Pemerintah, kata Bintang, akan mengawal dengan serius agar RUU bisa tembus menjadi UU. "Mudah mudahan di tahun ini bisa memberikan yang terbaik, tidak hanya pada PRT tapi mengawal kolaborasi pemberi kerja dan penyalur," kata dia.
Sementara itu, Ida menyebut RUU PPRT ini sebenarnya sudah lama digagas di DPR pada periode 2004-2009. Tapi UU ini tak kunjung disahkan, sampai akhirnya kembali menjadi prioritas pada 2019-2024. "Selama ini memang belum ada payung hukum dalam bentuk UU," kata dia.
Sejauh ini, hanya ada pengaturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. "Sudah saatnya Permenaker ini diangkat lebih tinggi menjadi UU," kata dia.
Baca: Jokowi Utus Menteri Temui DPR Demi Percepat Pengesahan UU PPRT
Foto 
