Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Jokowi Tak Kampanye hingga Hari Terakhir, Ganjar: Terima Kasih

Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak terlibat dalam kegiatan kampanye.

10 Februari 2024 | 21.38 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyampaikan orasi politik dihadapan pendukungnya saat kampanye bertajuk Hajatan Rakyat di Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Februari 2024. Acara tersebut merupakan kampanye terakhir yang dihadiri oleh puluhan ribu simpatisan Ganjar-Mahfud dari berbagai daerah. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak terlibat dalam kegiatan kampanye pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa dirinya boleh berkampanye dan memihak di Pilpres.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Terima kasih Pak Jokowi sampai dengan titik akhir beliau tidak mengambil kesempatan,” kata Ganjar saat ditemui usai kampanye pamungkas di Semarang, pada Sabtu, 10 Februari 2024. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Selain itu, Ganjar mengapresiasi gerakan masyarakat sipil dan perguruan tinggi yang bergerak untuk menuntut netralitas dari Jokowi. “Terima kasih juga kepada civil society, kampus, yang sudah mengingatkan,” kata dia.

Sebelumnya, Jokowi menepis isu akan berkampanye. Ia memastikan tidak akan turun gelanggang mempromosikan kandidat dalam pemilihan umum atau Pemilu 2024.

"Yang bilang siapa?" kata Jokowi saat ditanya apakah akan kampanye 10 Februari, dikutip dari video wawancara biro pers di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, 7 Februari 2024.

Jokowi kembali menyinggung pernyataannya di Halim Perdanakusuma pada Rabu, 24 Januari 2024, soal presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. "Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye? saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye."

Belakangan, pada Jumat, 26 Januari 2024, di Istana Kepresidenan Bogor, Jokowi menjelaskan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 281 dan 299 tentang Pemilu.

Karena pernyataannya itu, Jokowi banjir kritik dari berbagai kalangan lantaran dinilai dapat mengakibatkan abuse of power. Pakar hukum mengingatkan.Jokowi luput pada pasal pemilu membatasi dukungan dari seorang presiden dan pejabat-pejabat negara lainnya untuk mendukung atau membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, seperti pasal 282 undang-undang yang sama.

Mahfud Md sampaikan catatan usai kampanye 75 hari

Calon wakil presiden Mahfud Md. membacakan maklumat ketika memungkasi kampanye di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, pada Sabtu, 10 Februari 2024. Maklumat itu berisi catatan dan janji pasangan calon presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md. 

Mahfud menyebut selama kampanye sejak November 2023 hingga 10 Februari 2024, dia bersama Ganjar telah mengunjungi 450 titik di Indonesia. Mahfud menyebut ada banyak pelajaran yang ia dapatkan dari kegiatan itu. 

“Ada dua masalah utama yang kami lihat yang menjadi kegelisahan orang banyak di Indonesia, yaitu tabir gelar demorkasi dan hilangnya keadilan ekonomi,” kata Mahfud di Hajatan Rakyat Semarang, pada Sabtu, 10 Februari 2024. 

Selain itu, Mahfud menjelaskan bahwa Indonesia mengalami krisis demokrasi sekaligus eksistensinya terancam. Dia mengatakan suara rakyat tidak terdengar oleh elite kekuasaan. 

“Suara rakyat sebagai ruh demorakasi tidak terdengar elit penguasa. Seolah elite berdiam dalam tembok peredam dari suara-suara rakyat,” kata Mahfud. 

Kemudian, Mahfud menambahkan, “Sungguh demokrasi Indonesia mengarah atau menuju arah kegelapan karena korupsi semakin marak terjadi hukum disalahgunakan dan terakhir konstitusi dipermainkan.”

Menurut Mahfud, kondisi itu berdampak pada ekonomi masyarakat. Mahfud juga menyinggung ihwal kartel ekonomi. 

“Kehidupan wong cilik sulit, ironisnnya kartel ekonomi makin menggurita,” kata Mahfud.

Tak hanya itu, bekas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengaku kerap mendapat cerita soal masalah masyarakat, seperti akses kesehatan, lapangan kerja sulit, akses pendidikan, dan harga bahan pokok. “Pertanyaannya mau sampai kapan kita begini, jawabannya tegas semua yang tidak beres itu harus dihentikan mulai sekarang. Ya, sekarang. Kita tabrak, kita seruduk. Kita tabrak dan seruduk yang menyebabkan kegelapan demokrasi dan ketidakadilan ekonomi di Indonesia,” kata Mahfud. 

Untuk itu, kata Mahfud, niscaya negara harus hadir karena mandat konstitusi. Mahfud juga menyampaikan janjinya bersama Ganjar atas masalah tersebut. “Mas Ganjar dan saya punya tiga solusi dasar sebagai janji,” kata Mahfud.

DANIEL A. FAJRI

Adil Al Hasan

Adil Al Hasan

Bergabung dengan Tempo sejak 2023 dan sehari-hari meliput isu ekonomi. Fellow beberapa program termasuk Jurnalisme Data AJI Indonesia.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus