Kabar Politik: Prabowo Siap Maju di Pilpres 2029 hingga Rencana Jokowi Bikin Partai

Polemik prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil bermula ketika Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk Mayor Jenderal atau Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama atau Dirut Perum Bulog.

Penunjukan ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN dengan Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025. Polemik muncul lantaran Mayjen Novi Helmy masih berstatus sebagai prajurit TNI aktif di jabatan sipil alias tidak pensiun saat menerima jabatan sipil tersebut.

Menurut Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS Khairul Fahmi penunjukan Novi Helmy sebagai melanggar Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI. Menurut Fahmi, Bulog tak masuk daftar pengecualian bagi TNI boleh menjabat di ranah sipil.

“Seperti dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI. Artinya pengangkatan itu berada di luar ketentuan yang masih berlaku saat ini,” ujar Fahmi saat dihubungi, pada Senin, 10 Februari 2025.

Dia menjelaskan tugas utama militer sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan melindungi kepentingan nasional dari ancaman luar. Sementara itu, menurut Fahmi, peran Bulog tidak berhubungan langsung dengan tugas pertahanan.

Pemerintah angkat staf khusus kementerian saat isu efisiensi anggaran

Pada Selasa, 11 Februari 2025, pemerintah menuai sorotan lantaran melantik sederet staf khusus Menteri Pertahanan di tengah isu efisiensi anggaran. Mereka yang diangkat adalah Deddy Corbuzier,.Lenis Kogoya, Kris Wijoyo Soepandji, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Sudrajat, dan Indra Irawan.

Pelantikan dilakukan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian Pertahanan dan diumumkan lewat Instagram dia pada 11 Februari 2025, pukul 13.00 WIB. Adapun Sylvia Efi Widyantari Sumarlin dilantik sebagai Asisten Khusus Menhan.

“Saya melantik Staf Khusus Menhan dan Penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan di Kantor Kemhan Jakarta,” kata Sjafrie dikutip dari Instagram dia

Megawati ziarah makam Nabi Muhammad, doakan untuk bangsa

Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri membawa kabar dari Arab Saudi. Dia berziarah di makam Nabi Muhammad pada Rabu malam, 12 Februari 2025, waktu setempat, usai menunaikan ibadah umroh. Dalam kesempatan itu, ia memanjatkan doa untuk keluarganya dan bangsa di Raudhah, satu area di Masjid Nabawi, Madinah, yang berada di antara mimbar dan makam nabi.

Keterangan tertulis resmi menyebut, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dan rombongan memasuki kawasan Masjid Nabawi menumpangi buggy car. Rombongan lantas memasuki Masjid Nabawi dan langsung melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah taubat, dan salat sunnah hajat.

Megawati kemudian dipandu oleh Syaikh Musthafa Muhammad al-‘Arabi, protokol kerajaan untuk Masjid Nabawi serta penjaga makam, untuk menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Megawati kemudian memanjatkan doa pribadi bersama-sama keluarganya.

Kata PDIP soal efisiensi anggaran

PDIP menyarankan pemerintahan Prabowo Subianto lebih memprioritaskan urusan rakyat. Menurut Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, kajian mengenai kebijakan pemangkasan anggaran belum mengedepankan kepentingan publik. Kajian itu berdasarkan laporan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah kepada dirinya.

“Saya dapatkan laporan dari Pak Said Abdullah agar terkait efisiensi anggaran itu untuk kepentingan rakyat yang harus dikedepankan,” ucap Hasto saat ditemui di Sekolah PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Timur, pada Rabu, 12 Februari 2025.

Meski demikian, dia berkeyakinan jika Prabowo telah melakukan berbagai kajian sebelum memutuskan untuk memangkas anggaran di kementerian atau lembaga. “Kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis, bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan-tantangan global,” ujar Hasto.

Gerindra gelar KLB, Prabowo jadi Ketua Umum dan diusung lagi di Pilpres 2029

Partai Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) ke-VII di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 13 Februari 2025. Seorang politikus Gerindra yang mengikuti acara itu Rahmat Sorialam Harahap mengatakan, hasil kongres memutuskan Prabowo dipilih kembali menjadi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina partai berlambang kepala burung garuda itu.

“Pak Prabowo menerima kembali diangkat sebagai ketum DPP dan ketua dewan pembina,” kata Rahmat saat dihubungi pada Kamis.

Rahmat mengatakan, ada empat poin hasil KLB itu. Salah satunya, peserta kongres juga meminta kembali Prabowo Subianto untuk bersedia dicalonkan kembali dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029 yg akan datang. “Jawaban Prabowo bersedia,” kata Rahmat.

Bobby Nasution dan Ahmad Luthfi resmi gabung Gerindra

Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Luthfi dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sudah resmi menjadi kader Gerindra dalam momen Rapimnas dan KLB di kediaman Prabowo tersebut. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan keduanya telah mengantongi kartu tanda anggota (KTA) Gerindra langsung dari Prabowo.

“Sudah dapat KTA. Sudah jadi anggota Gerindra,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Gerindra umumkan bakal usung Prabowo di Pilpres mendatang di hadapan KIM

Presiden Prabowo mengundang seluruh ketua partai KIM di Hambalang, Jawa Barat, pada Jumat, 14 Februari 2025. Dalam kesempatan bertajuk silaturahmi itu,.Partai Gerindra mengumumkan secara terbuka bahwa Prabowo akan maju pada Pilpres 2029. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS Ahmad Heryawan usai menghadiri kegiatan tersebut.

“Diumumkan bahwa Prabowo akan maju kembali pada tahun 2029,” kata Ahmad di Hambalang, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.

NasDem tak setuju presidential threshold dihapus

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai penghapusan presidential threshold atau ambang batas presiden dari 20 persen menjadi 0 persen tidaklah tepat. Menurut dia, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) cenderung terjebak pada euforia demokrasi untuk demokrasi.

“Kalau 20 persen itu tidak tepat, hal tersebut bisa dibicarakan. Tapi kalau 0 persen, itu hal yang tidak baik,” ujar Surya di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem pada Jumat, 14 Februari 2025.

Presidential threshold adalah syarat ambang batas minimal yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai untuk mencalonkan kandidat presiden dan wakil presiden. Syarat ambang batas pencalonan presiden itu tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut pasal itu, partai atau koalisi harus memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu legislatif jika ingin mengusung calon presiden dan wakil presiden dari partainya. MK pada awal Januari lalu mengabulkan uji materi ihwal penghapusan aturan presidential threshold tersebut.

Surya Paloh berharap, besaran syarat presidential threshold dapat kembali diatur melalui diskusi-diskusi dan hasil kajian yang lebih komprehensif. Sebab, menurut dia, penghapusan tersebut menyebabkan banjirnya figur yang bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden di waktu mendatang.

Jokowi ungkap rencana bikin partai

Jokowi mengungkapkan rencana mendirikan partai politik baru sebagai bagian dari strategi politiknya ke depan. Partai politik yang ia bayangkan memiliki konsep seperti perusahaan terbuka atau partai super Tbk yang bisa menerima semua kalangan.

“Masih dalam pematangan,” kata Jokowi ketika ditemui sebelum keberangkatannya ke Bandara Adi Soemarmo dari kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 14 Februari 2025.

Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan rencana tersebut merupakan jawaban atas wacana tentang partai perseorangan yang pernah ia sampaikan sebelumnya di wawancara dengan jurnalis Najwa Shihab di kanal YouTube Najwa Shihab, 11 Februari 2025.

“Masih dihitung, masih dikalkulasi. Belum tentu juga direalisasikan,” kata Jokowi dalam wawancara dengan Najwa.

DPR diminta panggil Panglima TNI ihwal prajurit aktif duduki jabatan sipil

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf meminta pimpinan Komisi I DPR segera memanggil Panglima TNI Agus Subiyanto serta Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak. Hal ini berkaitan dengan keputusan TNI mengizinkan prajurit militer aktif menduduki jabatan sipil.

“Saya mau minta Komisi I DPR memanggil Panglima TNI dan KSAD soal ini,” kata pria yang akrab disapa Aal tersebut kepada Tempo saat ditemui seusai mengisi kuliah di Aksi Kamisan pada Kamis, 13 Februari 2025.

Selain para petinggi TNI, Al Araf juga kembali meminta Komisi VI DPR untuk melakukan pemanggilan terhadap Menteri BUMN Erick Thohir. Sebabnya, Erick juga ikut memberikan persetujuan BUMN sebagai lembaga publik untuk dipimpin oleh seorang anggota TNI yang masih aktif.

“DPR segera panggil Erick Thohir. Ini melanggar undang-undang, enggak bisa didiamkan,” ujarnya.

Menurut dia, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang TNI, seorang prajurit aktif tidak diperbolehkan untuk menduduki jabatan sipil kecuali telah memilih untuk pensiun dini. Al Araf juga menilai dasar keputusan tersebut yang hanya berasal dari nota kesepahaman (MoU) antara TNI dengan Kementerian BUMN bukan merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku.

“MoU itu bukan bagian dari tata peraturan undang-undang. Tata peraturan undang-undang kan UUD, undang-undang, PP, Kepres. MoU engga masuk,” kata Al Araf kembali.

Mayjen Novi Helmy disebut sudah bukan tentara aktif

Merespons polemik yang terjadi di lapak, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan Mayjen Novi Helmy Prasetya telah berhenti sebagai tentara aktif. Dia mengatakan pemberhentian ini sejak Novi ditunjuk sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.

“Kan sudah ditinggalin tentaranya. Sudah sejak pengangkatan. Kalau sudah pengangkatan ya sudah. Enggak akan lagi dinas lagi sudah di sana (TNI),” ucap Maruli saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 13 Februari 2025.

Hendrik Yaputra, Vedro Imanuel Girsang, Linda Lestari, M. Raihan Muzzaki, Daniel Ahmad Fajri, Septhia Ryantie, dan Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Kebijakan Maju Mundur Pemerintahan Prabowo: Kenaikan PPN 12 Persen, Elpiji 3 Kg, hingga Anggaran Beasiswa