Tak Jaya di Natuna

MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud Mahmodin terkejut saat menatap layar di hadapannya pada Jumat, 3 Januari lalu. Menampilkan hasil pantauan radar di Laut Natuna Utara yang ditunjukkan Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Purnawirawan Achmad Taufiqoerrochman, layar itu dipenuhi 30 titik menyala tanda kehadiran kapal Cina. Padahal, lima hari sebelumnya, menjelang tahun berganti, hanya ada tiga kapal ikan dan dua kapal penjaga pantai milik Cina di sana.

Bukan hanya Mahfud. Semua peserta rapat koordinasi yang membahas kondisi di perairan Natuna juga terkaget-kaget. Kapal-kapal asing yang masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia itu terdeteksi karena menyalakan automatic identification system (AIS). “Akhir-akhir ini mereka seperti provokatif karena menyalakan AIS,” ujar Mahfud menceritakan isi rapat itu kepada Tempo di kantornya, Kamis, 9 Januari lalu.

Rapat itu dihadiri jajaran menteri dan pejabat bidang politik, seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, serta Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto. Dalam pertemuan tersebut, kata tiga peserta yang hadir di situ, Prabowo sempat mengungkapkan kejengkelannya atas kehadiran kapal-kapal Cina. Sebab, pada pertengahan Desember 2019, ia berkunjung ke negara itu untuk membahas kerja sama pertahanan. Prabowo berjanji menghubungi Menteri Pertahanan Cina Jenderal Wei Fenghe.

Mahfud membenarkan info bahwa Prabowo menyinggung kunjungannya ke Cina. Kepada para peserta rapat, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu meminta pengamanan di Laut Natuna Utara, yang juga dikenal sebagai Laut Cina Selatan, dipertebal. Namun tiga sumber tersebut bercerita, pemerintah memutuskan menghindari konfrontasi dengan Cina. Sebab, Prabowo dalam pertemuan itu membahas kondisi alat utama sistem persenjataan Indonesia yang kalah jauh dibanding Cina. Termasuk jumlah kapal perang yang dimiliki TNI. Ditemui Tempo, anggota staf khusus Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, enggan menanggapi pernyataan Prabowo dalam rapat itu.