Kampus Pernah Gagal Mengelola HPH, Mengapa Kini Mendapat Konsesi Tambang?

Salah satu kampus yang mendapatkan HPH adalah Institut Pertanian Bogor (IPB). Hadi menyebutkan, IPB mendapatkan izin HPH untuk mengelola kayu di kawasan hutan di Riau, tapi gagal. Ia menuturkan, IPB pada 1987 mengajak perusahaan swasta untuk mengelolanya dengan sistem bagi hasil.

Kerja sama itu malah membuat status pengelolaan yang dimiliki IPB turun dari HPH yang berada di kawasan hutan menjadi area penggunaan lain (APL). “Dari mengelola kayu menjadi perkebunan kelapa sawit,” ujar Hadi.

Cerita Hadi ini mirip laporan yang ditulis majalah Tempo edisi 19 April 1999 berjudul "Kampus Masuk Hutan". Menurut laporan itu, 38 perguruan tinggi mendapat jatah 300 ribu hektare lahan HPH. Tujuannya agar kampus secara finansial bisa lebih mandiri.

Kampus masuk hutan sebetulnya tidak asing di Indonesia. Sejak 1974, beberapa perguruan tinggi yang punya fakultas kehutanan, seperti IPB, Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Mulawarman di Samarinda, Kalimantan Timur, sudah mendapatkan HPH.

Namun tidak semua pakar kehutanan disebut mampu menjalankan pengelolaan HPH. IPB, contohnya. Karena masih asing dengan bisnis itu, HPH mereka di Riau tidak dikelola. Akhirnya, pada 1987, pengelolaan hutan diserahkan ke sebuah perusahaan HPH dengan sistem bagi hasil. IPB hanya mendapat Rp 24 juta setahun. Dengan hasil itu, mustahil untuk memandirikan kampus.

Masih dari laporan itu, nasib serupa terjadi pada HPH milik UGM yang ada di Jambi. HPH diperoleh pada 1970, tapi baru 10 tahun kemudian lahan seluas 50 ribu hektare itu dikelola. Itu pun dilakukan bersama perusahaan HPH. Karena tidak cocok, kerja sama berakhir pada 1995.

Meski begitu, dari hasil tersebut, UGM bisa menyimpan dana abadi di Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan. Bagaimana dengan jumlahnya? "Ya, ada 'm'-nya lah (maksudnya miliar)," ujar Dekan Fakultas Kehutanan UGM saat itu, Sambas Sabarnurdin. Dari bunga dana abadi Rp 150 juta per tahun, fakultas bisa melakukan berbagai penelitian.

Hadi mengatakan kampus harus melihat dan bersikap kritis terhadap wilayah konsesi yang diberikan pemerintah. Bisa saja wilayah yang diberikan merupakan bekas konsesi tambang perusahaan yang melakukan kerusakan lingkungan tapi tidak melaksanakan pemulihan. “Nanti kampus yang dijadikan tumbal dengan kerusakan lingkungan yang terjadi,” ujarnya.

Tempo belum mendapatkan konfirmasi dan tanggapan dari IPB ihwal HPH yang dimiliki kampus Dramaga itu kala era Orde Baru. Rektor IPB University Arif Satria belum membalas pertanyaan hingga berita ini ditulis.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Togar M. Simatupang memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, 23 Januari 2025. Antara/Tri Meilani Ameliya

Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Studi Jurusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Herlambang Perdana Wiratraman juga mengatakan tidak yakin kampus siap mengelola tambang. Sebab, kampus saat ini terseok-seok dalam mengelola pendidikan. Kampus menghadapi banyak masalah akibat kebijakan pemerintah.

“Kebijakan pemerintah kuat sentralisasinya. Ada pula pembirokrasian, pendisiplinan, dan masalah gaji. Mengurusi pendidikan saja enggak tuntas, apalagi mengurus tambang,” tuturnya saat dihubungi, Kamis, 23 Januari 2025. Herlambang mengingatkan para perumus kebijakan agar kembali melihat tujuan pendidikan. Sebab, menurut dia, rencana memberikan izin tambang kepada kampus itu merusak muruah pendidikan. 

Adapun Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Togar M. Simatupang mengatakan perlu ada kajian mulai dari kelayakan studi, regulasi, hingga implementasi jika kampus diberi hak pengelolaan tambang. Sebab, tambang merupakan bisnis yang berdampak besar bagi lingkungan dan masyarakat. “Harus ada kajian matang lebih dulu,” kata Togar saat dihubungi, Kamis, 23 Januari 2025. ●