Kartu Merah untuk Pembelot

MUSIK rap yang dimainkan grup Jogja Hip Hop Foundation membuka Musyawarah Kerja Nasional Partai Keadilan Sejahtera di Hotel Sheraton Yogyakarta, Kamis malam pekan lalu. Semarak pesta partai berasaskan Islam ini menyingkirkan kesedihan partai setelah gagal mengusung hak angket atas mafia pajak di Dewan Perwakilan Rakyat dua hari sebelumnya.

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dalam pidato pembukaan mengatakan tidak ada penyesalan atas pilihan politik yang telah diambil. Menurut dia, partai mendukung penuh keputusan yang diambil fraksi di DPR. ”Kami menghindari perilaku gajah alingan suket teki (gajah sembunyi di rumput),” katanya, yang langsung disambut tepuk tangan ribuan kader.

Pidato Luthfi ini menjadi jawaban ancaman yang dilontarkan petinggi Partai Demokrat. Marzuki Alie, Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat, menyindir pembangkangan yang dilakukan PKS dan Partai Golkar. ”Seperti ikatan keluarga, apakah rumah tangga seperti ini perlu dipertahankan,” ujarnya.

Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum jauh lebih tegas dengan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merombak koalisi. ”Sudah waktunya Presiden sebagai ketua koalisi mengambil sikap,” katanya.

Selasa pekan lalu, PKS dan Golkar dengan kekuatan penuh di DPR mengambil posisi berseberangan dengan keputusan Sekretariat Gabungan partai koalisi pendukung pemerintah. Upaya itu kandas setelah mereka kalah tipis dalam voting. Kemenangan partai koalisi tak lepas dari dukungan penuh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Sumber Tempo di Sekretariat Gabungan mengatakan langkah pembelotan dua partai itu memicu kemarahan Demokrat. PKS dan Golkar dinilai mengulangi kesalahan lama saat bergulir hak angket PT Bank Century Tbk.

Namun, soal sanksi yang akan dijatuhkan, kata sumber itu, Demokrat lebih menginginkan hanya PKS yang keluar dari koalisi. Sebab, meski memilih sikap berbeda, Golkar dipandang lebih memiliki ”akhlak” koalisi ketimbang PKS. Dalam pertemuan di Sekretariat Gabungan, Beringin mengutus petinggi partai untuk menjelaskan alasan mereka mendukung angket. Adapun PKS hanya mengirimkan anggota biasa. ”Bukannya menjelaskan, PKS malah mengajak Demokrat mendukung angket,” ujar sumber itu.

Sumber Tempo di Partai Demokrat mengatakan desakan ”menendang” PKS dan menarik Gerindra masuk koalisi datang dari berbagai penjuru. ”Apalagi ada sinyal positif dari Gerindra soal ajakan ini,” katanya.

Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustopa saat dimintai konfirmasi membenarkan soal usul mengeluarkan PKS dari koalisi. Meski begitu, keputusan akhir soal itu masih menunggu evaluasi menyeluruh tentang sikap politik anggota koalisi selama ini. Kejadian yang akan menjadi catatan antara lain soal angket Century, pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK, dan deponering Bibit Samad Rianto-Chandra M. Hamzah. ”Hasilnya akan kami sampaikan ke Presiden Yudhoyono,” ujarnya.

Anggota DPR dari Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan partainya telah memperhitungkan konsekuensi politik yang timbul atas keputusan mengusung angket—termasuk kemungkinan dikeluarkan dari koalisi.

Adapun politikus PKS, Tifatul Sembiring, menolak menjawab soal polemik di koalisi. Dia menegaskan posisi partainya berbeda dengan partai anggota koalisi yang lain. ”Kami pemegang saham, bukan yang datang belakangan,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika ini.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Fadli Zon membantah ada pembicaraan soal masuk koalisi dan jatah kursi menteri untuk partainya. ”Target kami menolak angket pajak, bukan itu,” katanya.

Setri Yasra (Jakarta), Pribadi Wicaksono (Yogyakarta)